Bimtek Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) – Barang Milik Daerah sebagai salah satu elemen bernilai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengukuhan & Bantuan kepada masyarakat wajib ditata dengan baik & benar dengan mencermati dasar fungsional, ketentuan hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas & kepastian nilai. Turut membantu manajemen Barang Milik Daerah supaya terealisasi dengan baik & benar maka diharapkan adanya kecenderungan persepsi & langkah secara terstruktur & inklusif berdasarkan unsur-unsur yg terikat dalam manajemen BMD.

Untuk itu Pemerintah menghasilkan & menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Manajemen Barang Milik Daerah, di mana lebih dahulu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang manajemen Barang Milik Negara/Daerah, Kedua produk aturan ini wajib disosialisasikan kepada perangkat daerah, sehingga dibutuhkan akan tercipta standar yg sama dalam mekanisme pembentukan RKBMD. Baik berdasarkan sisi format penyajiannya, ketepatan ketika penyusunan & penetapannya yg semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Per mendagri Nomor 19 Tahun 2016 keterangan penyusunan Kebutuhan adalah kegiatan mendeskripsikan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk mempertemukan penyediaan barang yg telah lalu dengan kondisi yg sedang berjalan menjadi dasar dalam melaksanakan langkah yg akan datang. Sedangkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah atau yg disingkat RKBMD, merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah (BMD) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas & fungsi SKPD dan ketersediaan barang milik daerah yg terdapat. Ketersediaan BMD adalah BMD yg terdapat dalam Pengelola Barang &/atau Pengguna Barang. Perencanaan kebutuhan BMD wajib bisa mencerminkan kebutuhan riil BMD dalam SKPD sehingga bisa dijadikan dasar pada penyusunan RKBMD.

Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran buat kebutuhan baru (Inisiatif Baru) & angka dasar (garis dasar) dan penyusunan planning kerja & anggaran.

Dengan ini kami Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan Pelatihan dengan tema “Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)” akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 2 TAHUN ANGGARAN 2025

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "