Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender- Pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa melalui berbagai metode, salah satunya adalah melalui pengadaan langsung atau pengadaan langsung barang. Pengadaan langsung adalah metode pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung kepada penyedia barang atau jasa, tanpa melalui pelelangan atau seleksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 32 Perpres No.70 Tahun 2012.

Pengadaan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, di mana barang atau jasa dibeli secara langsung dari penyedia barang atau jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Harga yang digunakan adalah harga yang berlaku di pasar, bukan harga yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati. Pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan. Aturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Meskipun sudah direvisi beberapa kali, aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap masih belum efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menurunkan batas pengadaan penunjukan langsung atau tanpa tender dari Rp 200 juta menjadi maksimal Rp 100 juta. Hal ini diharapkan dapat mempercepat sistem pengadaan, sambil tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

Untuk melaksanakan pengadaan langsung, Pejabat Pengadaan harus melaksanakan lelang dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di website Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi masing-masing.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan RUP dan Kebutuhan Administrasi dan Keuangan (KAK) kepada Pejabat Pengadaan.
3. Pejabat Pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
4. Selanjutnya, HPS, spesifikasi teknis/barang, gambar dan rancangan Surat Perintah Kerja (SPK) disampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses Pengadaan Langsung sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP).

Dalam rangka memperkuat pemahaman mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender, Kami akan mengadakan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Diklat tentang Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender. Yang akan dilaksanakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "