Diklat Penyusunan Lakip dan Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah

Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau yang biasa disebut Lakip menjadi salah satu kewajiban bagi setiap pemerintah daerah di Indonesia. Untuk memastikan agar Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dapat disusun dengan baik, diperlukan adanya pelatihan dan diklat yang khusus membahas mengenai penyusunan Lakip dan Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam diklat ini, peserta akan belajar tentang berbagai hal terkait dengan penyusunan Lakip, seperti metode pengukuran kinerja, pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan rencana kerja. Selain itu, peserta juga akan mempelajari bagaimana cara menyusun dokumen kinerja, baik yang berupa dokumen perencanaan, dokumen pelaporan, maupun dokumen evaluasi.

Dalam penyusunan Lakip dan Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan penggunaan kalimat aktif untuk memperjelas tujuan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Contohnya, pemerintah daerah perlu memperbaiki infrastruktur jalan raya, sehingga dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah. Penggunaan kalimat aktif dalam penyusunan Lakip akan membuat tujuan tersebut menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, dalam dokumen kinerja pemerintah daerah, perlu adanya kalimat transisi yang tepat agar dokumen tersebut mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Kalimat transisi yang tepat akan membuat susunan dokumen menjadi lebih logis dan koheren. Misalnya, ketika menyampaikan hasil evaluasi program, digunakan kalimat transisi “sebaliknya” untuk menunjukkan perubahan dari hasil yang diharapkan.

Dalam pelatihan dan diklat Penyusunan Lakip dan Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah, peserta akan diajarkan teknik-teknik penyusunan dokumen yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan akurasi dari Lakip dan Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu, peserta juga akan mempelajari cara menyampaikan informasi dengan baik dan benar, sehingga masyarakat dapat memahami program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam kesimpulannya, diklat Penyusunan Lakip dan Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah. Pelatihan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang metode pengukuran kinerja, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan rencana kerja, serta membantu peserta untuk menyusun dokumen kinerja dengan tepat dan efektif.

Silakan ikuti bimtek/diklat yang akan kami selenggarakan sesuai dengan jadwal yang tertera di bawah ini untuk informasi lebih lanjut :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "