Bimtek Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP

Bimtek Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP : Menggali Potensi Satpol PP dalam Menjaga Ketertiban Umum serta peran dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Indonesia dalam menjaga ketertiban umum. Sebagai lembaga pemerintah daerah, Satpol PP tunduk pada kebijakan pemerintah daerah yang relevan dengan ketertiban umum. Tujuan utamanya adalah mencegah dan menekan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, seperti perjudian, prostitusi, dan pedagang kaki lima ilegal. Selain itu, Satpol PP juga menegakkan peraturan daerah yang terkait dengan masalah lingkungan seperti polusi suara dan pembuangan sampah sembarangan.

Faktor-faktor seperti pendanaan, sumber daya, pelatihan personil, dan kerja sama dengan masyarakat menentukan efektivitas Satpol PP. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan berbasis masyarakat semakin menekankan pentingnya dalam menjaga ketertiban umum. Satpol PP bekerja sama dengan tokoh dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang lebih efektif.

Satpol PP menggunakan pendekatan berbasis masyarakat dengan melibatkan “duta damai.” Tidak hanya itu, Satpol PP juga melatih sukarelawan untuk membantu mencegah dan menyelesaikan konflik di masyarakat. Mereka berperan penting dalam membangun hubungan positif dengan masyarakat dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum membesar.

Satpol PP semakin aktif di media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang ketertiban umum. Media sosial menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang peraturan ketertiban umum dan juga menerima umpan balik dari masyarakat.membahas kebijakan pemerintah daerah terkait ketertiban umum oleh Satpol PP, termasuk Perda dan Perkapad. Pemerintah daerah membuat Perda sebagai undang-undang yang mencakup berbagai aspek ketertiban umum. Sementara Perkapad merupakan ketentuan tambahan atau implementasi dari Perda.

Dalam kesimpulannya, pelaksanaan ketertiban umum oleh Satpol PP adalah tugas yang kompleks dan menantang. Dengan kerjasama dan pendekatan berbasis masyarakat, Satpol PP dapat memainkan peran penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Ketertiban Umum Satpol PP maka kami akan mengadakan Bimtek tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “