Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara – Adanya asas hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. : PMK-162/PMK.05/2013 & Perdirjen Perbendaharaan No:PER-03/PB/2014. LPJ dibentuk oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10, bulan berikutnya.

Satuan kerja dibutuhkan bisa mengantisipasi buat laporan yg dibentuk benar & akurat. Satuan kerja dibutuhkan lebih teliti dalam menciptakan LPJ dan waktu disampaikan ke KPPN tidak salah sehingga tidak perlu bolak-balik merevisi LPJ

Penafsiran rekonsiliasi adalah suatu proses pencocokan data transaksi keuangan yg diproses dengan beberapa sistem/Subsistem yg berbeda berdasarkan dokumen sumber yg sama. Sementara Verifikasi adalah pemeriksaan mengenai kebenaran laporan, perhitungan uang & lain sebagainya. Perbaikan & verifikasi merupakan laporan pertanggungjawaban bendahara dibentuk menjadi wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yg dikelolanya

Tujuan Penyelenggaraan Diklat

Hal ini untuk menaruh pengajaran tentu sistem rekonsiliasi. Ini adalah proses buat mencocokkan seluruh data transaksi keuangan yg dikeluarkan dalam sebuah kegiatan. Di mana ini akan di sesuaikan dengan seluruh sistem hingga sub sistem dalam sumber yg sama. Mengapa dibutuhkan hal tadi, untuk mengatasi manipulasi (korupsi) yg akan menguntungkan perseorangan atau kelompok.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemerintah daerah, baik Eksekutif juga Legislatif, dengan ini kami Pusdiklat Pemendagri akan melaksanakan “ Rekonsiliasi & Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD ”. Pelatihan tersebut akan diselenggarakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025