Integrasi E-Kinerja dan Pembekalan Jabatan Fungsional

Implementasi E-kinerja tidak hanya sebatas mengganti sistem pencatatan, namun juga mengintegrasikan proses pembekalan jabatan fungsional. Dengan E-kinerja, pengembangan kompetensi ASN dapat dipantau secara lebih efektif. Aparatur Sipil Negara mencatat setiap aktivitas pelatihan dan pengembangan dalam sistem, lalu menggunakan data tersebut untuk menilai kinerja. Hal ini sejalan dengan semangat Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 yang menekankan pada peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan.

Penyusunan SKP Berbasis Aplikasi E-Kinerja

Seiring dengan perubahan sistem penilaian kinerja, penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) juga mengalami transformasi. Sasaran kinerja Pegawai yang sebelumnya bersifat umum, kini harus kami susun menjadi lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki tenggat waktu (SMART).

Aplikasi E-kinerja menyediakan fitur-fitur yang memudahkan ASN dalam menyusun SKP dan melakukan monitoring terhadap pencapaiannya. Dengan demikian, kinerja ASN dapat diukur secara objektif dan akuntabel.

Tantangan dan Peluang di Tingkat Pusat dan Daerah

Implementasi E-kinerja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah tentu saja tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan sistem baru ini. Selain itu, diperlukan juga infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung berjalannya sistem. Namun demikian, E-kinerja juga membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN, memperkuat akuntabilitas, dan mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Konversi Penyusunan E-Dupak Vs E-Kinerja dan Pembekalan Jabatan Fungsional sesuai dengan PermenpanRB No 1 Tahun 2023 serta Praktek Penyusunan SKP berbasis aplikasi E-Kinerja sesuai PermenpanRB No 6 Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, kami dari PUSDIKLAT PEMENDAGRI akan melaksanakan Bimtek “Strategi Penyusunan dan Implementasi Konversi E-Dupak serta Optimalisasi E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Fokus pada Jabatan Fungsional Medis dan Paramedis

Bimtek ini secara khusus menyoroti kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya mereka yang menduduki Jabatan Fungsional (JF) Medis dan Paramedis. JF Medis dan Paramedis perlu memahami secara mendalam karakteristik penghitungan angka kredit dan penyusunan DUPAK. Kegiatan klinis, penelitian, dan pengembangan diri tenaga kesehatan dikonversi menjadi angka kredit untuk dasar kenaikan pangkat dan tunjangan.

Pengelolaan Kinerja ASN Berbasis Aplikasi E-Kinerja

Salah satu inovasi penting dalam Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 adalah pemanfaatan aplikasi E-Kinerja. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan ASN dalam mengelola kinerja diri, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, hingga penilaian. Dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja, proses penghitungan angka kredit dan penyusunan DUPAK menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. ASN dapat memantau perkembangan kinerja mereka secara real-time dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari atasan.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Penghitungan Angka Kredit dan Penyusunan DUPAK JF Medis & Paramedis, serta JF lainnya, serta Pengelolaan Kinerja ASN Berdasarkan Permenpan RB No 6 Tahun 2022 Berbasis Aplikasi E-Kinerja, kami dari Pusdiklat Pemendagri akan melaksanakan Bimtek “Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Daerah.” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Pertama-tama, pemahaman mendalam terhadap materi uji sangat krusial. Penguasaan seluruh aspek jabatan menjadi keharusan bagi pejabat fungsional. Ini meliputi pengetahuan teknis, peraturan perundang-undangan, serta keterampilan yang relevan. Selain itu, dengan berlatih soal-soal serupa, kita dapat mengukur seberapa jauh pemahaman dan kemampuan yang telah kita miliki.

Kedua, persiapan mental juga tak kalah penting. Uji kompetensi seringkali menimbulkan tekanan tersendiri. Oleh karena itu, penting bagi pejabat fungsional untuk menjaga kondisi fisik dan mental yang prima. Teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga dapat membantu mengurangi kecemasan. Selain itu, dukungan dari rekan kerja, keluarga, atau mentor juga sangat berarti untuk meningkatkan rasa percaya diri.

Dengan mengikuti program pembekalan, peserta dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Para penyelenggara merancang program pembekalan ini untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai materi uji, serta tips dan trik menghadapi ujian. Selain itu, peserta juga dapat berinteraksi dengan peserta lain untuk saling berbagi pengalaman dan informasi.

KESIMPULAN

Persiapan yang matang dan menyeluruh sangat diperlukan untuk menghadapi uji kompetensi. Pemahaman materi, latihan soal, persiapan mental, dan mengikuti program pembekalan merupakan beberapa langkah yang dapat diambil. Dengan persiapan yang baik, pejabat fungsional dapat menghadapi uji kompetensi dengan percaya diri dan meraih hasil yang optimal. Ingatlah bahwa keberhasilan dalam uji kompetensi tidak hanya akan membuka peluang karier yang lebih baik, tetapi juga menunjukkan dedikasi dan profesionalisme seorang pejabat fungsional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mempersiapkan aparatur pemerintah daerah secara efektif untuk menghadapi Uji Kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang Jabatan Fungsional, kami dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI), mengundang bapak/ibu untuk hadir dan mengikuti Pelatihan tentang “Cara Efektif Persiapan Uji Kompetensi untuk Naik Jenjang Jabatan Fungsional.” Pelatihan ini akan dilaksanakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Pengadaan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, di mana barang atau jasa dibeli secara langsung dari penyedia barang atau jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Harga yang digunakan adalah harga yang berlaku di pasar, bukan harga yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati. Pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan. Aturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Meskipun sudah direvisi beberapa kali, aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap masih belum efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menurunkan batas pengadaan penunjukan langsung atau tanpa tender dari Rp 200 juta menjadi maksimal Rp 100 juta. Hal ini diharapkan dapat mempercepat sistem pengadaan, sambil tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

Untuk melaksanakan pengadaan langsung, Pejabat Pengadaan harus melaksanakan lelang dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di website Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi masing-masing.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan RUP dan Kebutuhan Administrasi dan Keuangan (KAK) kepada Pejabat Pengadaan.
3. Pejabat Pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
4. Selanjutnya, HPS, spesifikasi teknis/barang, gambar dan rancangan Surat Perintah Kerja (SPK) disampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses Pengadaan Langsung sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP).

Dalam rangka memperkuat pemahaman mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender, Kami akan mengadakan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Diklat tentang Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender. Yang akan dilaksanakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Berkaitan dengan Tenaga Pemeriksa serta Pengawasan Konstruksi, Opini yang sepanjang ini terbangun di warga kalau nilai pekerjaan konstruksi semacam gedung, jalur serta saluran yang dicoba oleh pemerintah lebih besar dibandingkan mutu outputnya. Sepatutnya bisa dikikis oleh Inspektorat sebagai aparat pengawas internal. Opiini tersebut tidak hendak terus menjadi tumbuh apabila pengawas internal sanggup meminimalisasi penyimpangan serta kerugian kas.

Permasalahannya merupakan gimana seseorang pengawas sanggup buat menjelaskan/menganalisis perkerjaan tersebut apabila ada perbandingan tngkat kompetensi. Berikut latar balik pembelajaran yang bermacam-macam (non metode dari aparatur penggawas tersebut. Berkaitan dengan perihal tersebut diatas butuh terdapatnya pengembagan SDM untuk aparatur yang pula ialah sesuatu wujud tantangan spesialnya untuk auditor Inspektorat buat meningkatkn mutu pemahamannya.

Buat menguatkan uraian menimpa Peraturan Jasa Konstruksi. Dengan ini kami hendak melakukan Pelatihan / Bimtek / Diklat tentang Peraturan Jasa Konstruksi Untuk Tenaga Pemeriksa Serta Aparatur Pengawasan, yang hendak diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

• Pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.
• Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
• Tim penilai angka kredit.

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme pegawai negeri sipil (PNS) yang menjalankan tugas di bidang penataan ruang. Dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional (JAFUNG) penata ruang dan angka kreditnya. Tujuan dari pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa adalah dalam rangka untuk membina tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Agar tercapai tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang effective, efficient, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan accountable.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pengelolaan pengadaan barang/jasa. Dengan ini kami pusat pendidikan dan pelatihan dalam negeri ( PUSDIKLAT PEMENDAGRI ) akan menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi di bidang pengadaan barang/jasa. Temanya adalah Tata Kerja Team Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, pelatihan bimtek dan sosialisasi tersebut akan dilaksanakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan seperti Bimtek tentang sistem aplikasi PTK dan TKDN terbaru seperti pedoman PBJ. Untuk memberikan gambaran yang jelas atau penyempurnaan PTK 007 Revisi 03. PTK atau singkatan dari Code of Conduct, pembuatan PTK 007 Revisi 03 berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah prosedur pengaduan. Sumber daya dan pengenalan rezim kewajiban bagi perusahaan yang membeli barang/jasa. TKDN, pada gilirannya, adalah tingkat komponen dalam negeri, yaitu persentase nilai input komponen produksi dalam negeri, berikut biaya pengangkutannya, yang ditawarkan dalam barang lelang untuk harga barang dan jasa.

TKDN Lainnya merupakan salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di bawah BP MIGAS dan Kementerian Perindustrian. Untuk meningkatkan pemahaman tentang sumber barang/jasa dalam industri minyak dan gas di Indonesia. Melalui ini kami akan melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan pelatihan untuk menerapkan sistem PTK 007 Revisi 03 dan TKDN terbaru sebagai pedoman pembelian barang dan produk. Bekerja. Sistem pelaksanaan Bimtek PTK dan TKDN terbaru sebagai pedoman PBJ berlangsung Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Selain itu, Instruksi Presiden (Pendidikan Presiden) No.01 Tahun 2015 Dalam Perpres No.4 Tahun 2015 dan Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010. Dalam rangka tersebut, kami akan menyelenggarakan bimtek dan diklat di bidang pengadaan barang/jasa tentang Pointers Perubahan IV Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres Nomor 4 Tahun 2015) dan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2015. yang akan berlangsung pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Oleh karena itu, dengan menyelenggarakan Bimtek PBJ, pemerintah akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran akan proses pengadaan barang/jasa. Selain itu, dapat memperluas kewenangan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini akan memungkinkan kami, sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan dalam negeri, untuk memberikan pelatihan dengan tema “ Bimtek Pengembangan Kompetensi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah ”. Bimtek dan pelatihan akan berlangsung pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "