Namun, dalam praktiknya banyak aparatur maupun pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dalam memahami format, metode penyusunan, hingga penyampaian laporan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Hal ini berdampak pada keterlambatan penyampaian LKPM atau bahkan ketidaksesuaian data laporan yang berimplikasi pada evaluasi investasi.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal agar aparatur pemerintah daerah dan pelaku usaha mampu menyusun, menginput, serta melaporkan LKPM dengan benar, efektif, dan sesuai standar.

II. DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
• Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
• Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

III. TUJUAN KEGIATAN

• Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kewajiban pelaporan LKPM.
• Meningkatkan keterampilan aparatur dan pelaku usaha dalam penyusunan laporan kegiatan penanaman modal.
• Mengoptimalkan pemanfaatan sistem OSS dalam penyampaian laporan.
• Mendukung peningkatan realisasi investasi daerah melalui tata kelola laporan yang akuntabel.

IV. MATERI BIMTEK

• Kebijakan dan Regulasi Penanaman Modal Terkini.
• Fungsi dan Manfaat Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
• Struktur dan Format LKPM sesuai regulasi.
• Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang Efektif.
• Praktik Pengisian dan Penyampaian LKPM melalui OSS.
• Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan Laporan.

Melalui Bimtek Pelatihan Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, peserta diharapkan mampu memahami regulasi dan teknik penyusunan LKPM secara tepat, sehingga kualitas pelaporan meningkat dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, transparan, serta akuntabel. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

SPIPISE hadir untuk memberikan kemudahan, percepatan, transparansi, dan efisiensi dalam layanan perizinan serta pengelolaan data investasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti:

• Kurangnya pemahaman aparatur daerah dalam pengoperasian SPIPISE.
• Terbatasnya keterampilan teknis dalam mengoptimalkan fitur-fitur SPIPISE.
• Minimnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan data dan pelayanan investasi.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) guna meningkatkan kapasitas aparatur daerah agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan SPIPISE dalam mendukung iklim investasi yang kondusif, efektif, dan transparan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud
Memberikan pemahaman dan keterampilan teknis kepada aparatur daerah dalam pengelolaan serta optimalisasi penggunaan SPIPISE.

Tujuan

• Meningkatkan pengetahuan peserta tentang regulasi dan kebijakan terbaru terkait investasi dan perizinan.
• Membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam penggunaan SPIPISE.
• Mendorong transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas layanan perizinan investasi.
• Menguatkan koordinasi dan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah melalui sistem elektronik.

III. DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
• Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Penanaman Modal.
• Peraturan Kepala BKPM terkait Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
• Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

IV. MATERI BIMTEK

• Kebijakan Nasional dan Regulasi Terkait Investasi dan Perizinan Berusaha.
• Pengenalan Sistem SPIPISE dan Integrasinya dengan OSS.
• Tata Cara Penggunaan dan Optimalisasi Fitur SPIPISE.
• Strategi Percepatan Layanan Perizinan Investasi Daerah.
• Praktik dan Simulasi Penggunaan SPIPISE.
• Best Practice Implementasi SPIPISE dalam Mendukung Investasi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan dalam rangka meningkatkan pemahaman serta keterampilan aparatur daerah dalam mengoperasikan serta mengoptimalkan Sistem Pelayanan Informasi dan juga Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), maka akan diselenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema ‘Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)’ pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Dalam praktiknya, masih banyak aparatur pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memahami penyusunan, implementasi, dan optimalisasi RUPM secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman aparatur mengenai RUPM sehingga mampu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan penanaman modal yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

II. Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
• Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait kebijakan dan pedoman penanaman modal.

III. Tujuan

• Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai konsep dan implementasi RUPM.
• Memberikan keterampilan teknis dalam penyusunan dan optimalisasi RUPM sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
• Mendorong integrasi kebijakan penanaman modal dengan rencana pembangunan daerah.
• Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

V. Materi Bimtek

• Kebijakan dan Regulasi Penanaman Modal di Indonesia.
• Konsep Dasar dan Urgensi RUPM bagi Daerah.
• Strategi Optimalisasi RUPM dalam Mendorong Investasi.
• Integrasi RUPM dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
• Teknik Penyusunan RUPM yang Efektif dan Implementatif.
• Studi Kasus dan Best Practices Optimalisasi RUPM di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk memastikan penyusunan serta optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) terintegrasi secara efektif dalam kebijakan pembangunan daerah, Pusdiklat Pemendagri akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema ‘Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dalam Mendorong Investasi Daerah’ pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Tahapan Kunci dalam Penyusunan SOP PBG

Penyusun SOP PBG harus melaksanakan proses penyusunan secara sistematis dan partisipatif. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dengan memetakan alur kerja dari pengajuan hingga penerbitan PBG. Tahap ini melibatkan pengkajian landasan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta Kerja dan Peraturan Daerah (Perda) terkait. Selanjutnya, tim merancang alur proses yang efisien dengan menetapkan langkah, penanggung jawab, dokumen, dan batas waktu. Proses ini idealnya melibatkan dinas teknis, arsitek, dan perwakilan masyarakat untuk memperoleh masukan yang lengkap.

Mekanisme Implementasi dan Pengawasan SOP

Penyusunan SOP yang baik tidak akan berarti tanpa implementasi yang efektif. Tahap penerapan diawali dengan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh aparat pelaksana di dinas terkait. Hal ini penting untuk memastikan semua petugas memahami alur kerja, tugas, dan wewenang mereka sesuai SOP yang baru. Setelah draf SOP final, dilakukan legalisasi melalui surat keputusan pejabat berwenang. Pemanfaatan teknologi melalui sistem perizinan daring seperti Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) menjadi tulang punggung implementasi modern. Terakhir, mekanisme monitoring dan evaluasi harus berjalan secara berkala untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap SOP, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Manfaat dan Tantangan dalam Penerapan

Penerapan SOP PBG yang konsisten membawa banyak manfaat signifikan. Bagi pemerintah, SOP meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, mengurangi potensi pungutan liar, dan meningkatkan citra positif di mata publik. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, SOP memberikan kepastian waktu dan biaya, yang pada akhirnya akan memperbaiki iklim investasi daerah. Namun, implementasinya juga memiliki tantangan, seperti resistensi terhadap perubahan dari internal birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kesenjangan teknologi di beberapa daerah. Oleh karena itu, komitmen pimpinan, pengawasan yang ketat, dan kemauan untuk terus beradaptasi menjadi kunci keberhasilan penerapan SOP ini.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah sebuah keharusan yang strategis. Mekanismenya yang terstruktur, mulai dari penyusunan berbasis analisis hingga implementasi yang terkontrol, merupakan instrumen vital untuk menciptakan layanan publik yang profesional. SOP yang efektif tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan mendukung terciptanya lingkungan binaan yang tertib, aman, dan sesuai dengan tata ruang yang telah direncanakan.

Menyadari bahwa keberhasilan implementasi SOP Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sangat bergantung pada kapasitas aparatur dan kerangka strategis yang jelas, diperlukan sebuah langkah konkret untuk memperkuat manajemen pelayanan di tingkat daerah. Upaya ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap proses perizinan, termasuk PBG, berjalan efisien dan mendukung iklim investasi yang kondusif. Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk memastikan penyusunan SOP PBG terintegrasi secara optimal dalam kebijakan daerah, Pusdiklat Pemendagri akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB)” pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Sinkronisasi Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Layanan

Penyusunan Renstra harus mencakup sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah memastikan peraturan yang dibuat selaras dan memberikan kepastian bagi investor. Selain itu, PTSP harus bertransformasi menjadi pusat layanan yang modern dan terintegrasi. Pemerintah dapat mencapainya dengan memanfaatkan TI untuk mempercepat perizinan, meminimalkan tatap muka, dan mencegah korupsi. Pelatihan berkala bagi staf PTSP juga krusial untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka dalam melayani masyarakat dan pelaku usaha.

Penguatan Promosi dan Kemudahan Akses Informasi

Strategi promosi investasi yang efektif menjadi kunci untuk menarik minat investor. Renstra harus mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pemerintah harus mempublikasikan informasi ini secara luas melalui berbagai media, termasuk platform digital dan pameran investasi. Aksesibilitas informasi yang mudah, seperti prosedur perizinan, peta investasi, dan insentif fiskal, akan sangat membantu calon investor dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menempatkan diri sebagai mitra strategis bagi para investor, bukan sekadar regulator.

Partisipasi Publik dan Evaluasi Berkelanjutan

Keberhasilan Renstra sangat bergantung pada partisipasi publik, terutama dari asosiasi pengusaha, akademisi, dan masyarakat. Berbagai pihak memberikan masukan yang memperkaya Renstra dan memastikan kebijakan yang dibuat relevan dengan kebutuhan lapangan. Setelah menjalankan Renstra, pemerintah melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitasnya. Indikator kinerja utama (KPI) seperti jumlah investasi yang masuk, waktu rata-rata pengurusan izin, dan kepuasan investor perlu dipantau secara rutin. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian strategi di masa depan, sehingga Renstra dapat tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) yang komprehensif dan terukur untuk manajemen penanaman modal dan PTSP adalah instrumen vital bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan. Melalui sinkronisasi kebijakan, pemanfaatan teknologi, promosi yang terarah, dan evaluasi berkala, daerah dapat menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka memperkuat manajemen penanaman modal daerah serta mengoptimalkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di tingkat kabupaten/kota, diperlukan strategi yang terarah melalui penyusunan Rencana Strategis Daerah. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam merumuskan kebijakan, mengelola regulasi, dan mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung iklim investasi yang kondusif. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusdiklat Pemendagri akan menyelenggarakan Bimtek “ Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah ” pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Fondasi Perencanaan dan Regulasi yang Andal

Dasar dari iklim investasi yang sehat adalah perencanaan yang matang dan regulasi yang mendukung. Bimtek ini memandu Pemda menyusun RUPM sesuai potensi daerahnya. Lebih dari itu, pemahaman mendalam mengenai kerangka regulasi terbaru, seperti sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), menjadi krusial. Bimtek ini memandu Pemda menyusun RUPM sesuai potensi daerahnya.

Transformasi Digital Melalui Sistem Informasi

Implementasi sistem informasi menjadi tulang punggung dalam modernisasi tata kelola investasi. Bimtek ini membantu pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang sesuai dengan kondisi lokal. Bimtek ini membantu pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang sesuai dengan kondisi lokal.

Muara pada Pelayanan Perizinan Prima

Perencanaan baik, regulasi jelas, dan sistem informasi canggih bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Pemerintah mengubah proses perizinan, yang sebelumnya banyak pihak anggap rumit dan lambat, menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Pelayanan prima mencerminkan komitmen pemerintah daerah menciptakan kemudahan berusaha, yang menjadi faktor penentu pilihan lokasi investasi bagi investor.

Kesimpulan

Secara esensial, Bimtek mengenai pedoman investasi dan perizinan adalah investasi sumber daya manusia yang fundamental bagi kemajuan daerah. Dengan mengintegrasikan aspek perencanaan strategis, kepastian regulasi, dan inovasi teknologi informasi, pemerintah daerah dapat membangun sebuah fondasi yang kokoh untuk menarik investasi berkualitas. Upaya ini tidak hanya akan mendorong masuknya modal dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga secara berkelanjutan meningkatkan daya saing ekonomi daerah di panggung nasional maupun global.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola investasi yang terpadu dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di daerah, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam aspek perencanaan, regulasi, hingga implementasi sistem informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusdiklat Pemendagri akan diselenggarakan “ Bimtek Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan juga Pelayanan Perizinan ” pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Fokus pada Penyusunan yang Terstruktur dan Berbasis Data

Bimtek ini membahas penyusunan kebijakan penanaman modal, sehingga analisis data yang akurat dan relevan dapat dimanfaatkan secara optimal. Fasilitator membimbing peserta memetakan potensi investasi, menentukan sektor unggulan, dan menganalisis tantangan daerah. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis SWOT, dan pelibatan aktif pemangku kepentingan. Pendekatan berbasis data membuat Rencana Strategis lebih realistis dan menarik di mata calon investor.

Dari Rencana Menjadi Aksi: Penetapan Kebijakan dan Implementasi

Sebuah rencana strategis yang baik tidak akan berarti tanpa adanya penetapan kebijakan yang formal dan strategi implementasi yang jelas. Bimtek ini juga memberikan penekanan pada aspek legalitas dan eksekusi. Peserta dibimbing menerjemahkan Renstra menjadi produk hukum daerah seperti Perda atau Perkada. Adanya payung hukum ini memberikan kepastian dan jaminan bagi investor. Selanjutnya, materi akan mencakup perumusan program dan kegiatan turunan, strategi promosi investasi yang efektif, serta inovasi dalam pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kesimpulan

Bimtek Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah merupakan investasi sumber daya manusia yang strategis bagi pemerintah kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini, aparatur daerah diharapkan mampu merancang sebuah Rencana Strategis yang tidak hanya komprehensif dan berbasis data, tetapi juga memiliki kekuatan hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih proaktif dan kompetitif dalam menarik investasi berkualitas yang pada akhirnya akan mengakselerasi pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah secara berkelanjutan untuk memperkuat dan menyempurnakan penyusunan serta penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah, guna mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan daerah, PUSDIKLAT PEMENDAGRI akan menyelenggarakan “ Bimtek Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah ” pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “