Pemeriksaan atau Pemeriksaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah proses identifikasi masalah yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, keakuratan, kredibilitas, dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah (UU No. 15 Tahun 2004).

Berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa penyelenggara berwenang melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, melakukan pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan atau Audit Barang Milik Daerah (BMD). Selain itu, jika item teridentifikasi yang memerlukan pengujian, manajer dapat meminta pengontrol fungsi untuk melakukan pengujian. Pembina fungsional ini bisa berasal dari internal pemerintah daerah (Itwilprov/itwilkab/kota dan BPKP).

Pengelola fungsi eksternal berasal dari BPK. Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal diinformasikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti dalam hal belum dilaksanakannya Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Oleh karena itu dengan ini kami menyelenggarakan “BIMBINGAN TEKNIS PEMERIKSAAN BARANG MILIK DAERAH” yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan verifikasi properti dan tentunya juga harus dipahami dalam kaitannya dengan pengelolaan properti itu sendiri. Bimtek ini penting tidak hanya untuk auditor tetapi juga untuk manajer properti untuk memahami masalah yang terkait dengan audit properti daerah. Yang berlangsung Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Manfaat Penilaian Aset Daerah
Manfaat penilaian kekayaan daerah bagi pemerintah dimulai dengan informasi yang lebih detail mengenai aspek teknis. Seperti jumlah, lokasi, jenis, merk, tipe, kondisi, ukuran dan kelengkapan data. Mengetahui nilai ekonomi aset juga dapat membantu, dan Pemda dapat membuat anggaran daerah yang mencakup bagian laporan pertanggungjawaban setiap Kepala Daerah.

Dalam situasi khusus, penanggung jawab barang dapat melakukan peninjauan kembali. Hal ini tercermin dalam anggaran pemerintah daerah/pusat. Sebaliknya, Ketentuan tersebut akan dijalankan sesuai dengan peraturan dan pedoman pemerintah yang berlaku secara nasional yang dipastikan oleh pemerintah untuk semua unsur pemerintah pusat.

Tujuan Penilaian Aset Daerah
Evaluasi barang daerah dilakukan untuk menentukan nilai wajar atau memperkirakan harga yang akan diterima dari penjual dan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban antar pelaku pasar. Penilai real estat bertanggung jawab atas nilai wajar yang ditentukan dari hasil ini. Sesuai dengan peraturan, mereka menetapkan standar penilaian. Nilai jual barang milik daerah seperti tanah juga dibutuhkan untuk pendirian rumah sederhana dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan menurut perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Penilaian selain tanah atau bangunan yang dikelola dan dijual justru dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh pemakai barang. Ini umumnya termasuk pengulas seperti pemerintah. Penilai negara dan publik yang ditunjuk oleh pengguna properti. Hasil penilaian BMD ini akan ditetapkan oleh gubernur/walikota/bupati dan pengguna sumber daya BMN. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Sangat penting untuk menginventarisasi dan melaporkan semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran daerah, atau perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar dapat dinilai, dihitung, diukur dalam bentuk anggaran yang pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan aset. Terakhir, Sekda Kota Surakarta berpesan kepada para pengelola aset peserta pelatihan agar dapat mengikuti semua kegiatan dengan baik dan menjalankan tugasnya sebagai pengelola aset daerah dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berhubungan dengan itu perlu dipahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan, pelepasan dan pemindahtanganan kekayaan daerah. Dengan ini kami menyelenggarakan “Bimtek Penilaian Aset Daerah Dan Tata Cara Pembentukan Tim Penilai Internal” yang akan berlangsung Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Kekayaan daerah digunakan menurut aspek teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat. Kekayaan negara tersebut dapat dipergunakan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara.Barang milik daerah digunakan tanpa persetujuan DPRD. Biaya pemeliharaan dan perlindungan barang milik daerah ditanggung oleh mitra pemasok, antara lain penyewa, peminjam, mitra KSP, mitra BGS/BSG, dan mitra KSPI.

APBD menanggung biaya penyusunan BMD sampai dengan penamaan rekanan. Pendapatan daerah dari penggunaan kekayaan daerah disetor penuh ke kas Badan Layanan Umum Daerah.

Pedoman penyelenggaraan BMD diatur dengan keputusan Menteri Dalam Negeri n. 19 tahun 2016.Badan pengelola kekayaan daerah adalah kepala daerah, gubernur/bupati/walikota.

Pemilik kuasa pelepasan atas BMD bertanggung jawab dalam beberapa hal. Yakni, menetapkan aturan pengelolaan BMD, menentukan penggunaan dan penggunaan atau pengalihan barang milik daerah.

Selain itu, orang yang berwenang wajib menyusun kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD, mengajukan permintaan pengalihan dengan persetujuan DPRD, menyetujui usulan pengalihan/pemusnahan/penghapusan barang milik daerah, dan menyetujui usulan penggunaan barang milik daerah.

Pengelola BMD adalah pejabat berwenang yang membidangi cagar budaya daerah.Pengelola pusaka daerah dalam hal ini adalah sekretaris daerah. Sebagai pengelola, sekretaris daerah bertanggung jawab atas beberapa hal antara lain: peninjauan dan persetujuan rencana BMD, peninjauan dan persetujuan pemeliharaan/konservasi, usulan penggunaan BMD dan pengalihan.

Sekretaris Daerah juga bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan eksploitasi, pemanfaatan, perusakan, dan perampasan barang milik daerah. Pengalihan aset milik daerah
harus dilakukan dengan persetujuan kepala daerah atau DPRD.

Aturan umum penggunaan BMD.Ada beberapa aturan umum untuk menggunakan properti daerah saat menggunakan properti daerah. Usaha pemanfaatan barang milik daerah meliputi penipuan barang atau barang yang tidak terpakai menjadi barang bekas atau layak pakai.

Agar fungsi objek tidak hilang karena tidak aktif dan objek masih dalam keadaan terpakai. Pemanfaatan ini dilakukan oleh unit operasional direktorat daerah yang mengelola barang milik daerah melalui pencatatan master data dan pengendalian yang sesuai.

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya daerah. Untuk itu kami akan mengadakan pelatihan dengan topik Use & Pengelolaan barang milik daerah yang berlangsung pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Keputusan ini telah banyak mengalami perubahan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, sehingga perlu untuk membiasakan diri dengan perubahan yang diperkenalkan oleh pemerintahan Daerah dan SKPD masing-masing. (BMD) dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsionalitas SKPD serta ketersediaan yang ada Ketersediaan BMD adalah BMD dengan pengelola properti dan atau penyewa properti.

Perencanaan kebutuhan BMD harus dapat menggambarkan kebutuhan BMD yang sebenarnya di SKPD sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat RKBMD. Perencanaan kebutuhan BMD dilakukan setiap tahun setelah penyusunan rencana kerja SKPD (Renja).

Perencanaan kebutuhan BMD adalah salah satu dasar SKPD dalam mengusulkan kontribusi anggaran untuk inisiatif dan baseline baru, serta saat membuat rencana kerja dan anggaran. Perencanaan kebutuhan BMD mengacu pada rencana kerja SKPD.

Selain pembuangan, perencanaan kebutuhan BMD didorong oleh: a. standar komoditas. Standar produk adalah spesifikasi produk yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan. Standar harus didasarkan pada hukum dan peraturan; B. Standar Persyaratan.

Melalui keputusan ini, pemerintah memberikan landasan regulasi yang lebih luas untuk penerapan pedoman penggunaan BMN/BMD yang lebih fleksibel. Serta memberikan skema baru sebagai alternatif terkait penggunaan BMN/BMD. Dalam Rangka Memahami sistem informasi manajemen aset dengan lebih baik. Sebagai hasilnya, kami akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan tema ” pelatihan Reviu Barang Milik Daerah , yang akan berlangsung Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah (LKP).Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Prinsip Akuntansi Negara dan Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Akuntansi Negara (SAP) di Pemerintah Daerah

Sementara Pada Pasal 10 atau 2 menentukan bahwa pelaksanaan SAP menurut metode periodik dalam pemerintahan sendiri provinsi harus dimulai paling lambat tahun anggaran 2015 atau paling lambat tahun anggaran 4 tahun anggaran 2010. Pemerintahan sendiri provinsi harus benar dan dana secara benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan program pemerintah ini, menawarkan landasan regulasi yang lebih luas untuk implementasi kebijakan yang lebih fleksibel terkait implementasi penggunaan BMN/D serta program baru sebagai alternatif penggunaan BMN/D dalam penyediaan infrastruktur. .

Pengelola BMD ditindaklanjuti dengan Tata Laksana Akuntansi Keuangan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan prinsip akuntansi akrual pada pemerintah daerah. Standar Akuntansi Akrual Pemerintah adalah standar akuntansi pemerintah yang mencatat pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan PDBA.

Untuk lebih memahami hal di atas, kami bekerja sama dengan para ahli dan Narasumber menyelenggarakan Bimtek di tingkat nasional dengan topik sebagai berikut: Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah & Penilaian Aset /Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemda Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013 Yang akan di selengarakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Pengelolaan / Manajemen aset daerah meliputi beberapa tahapan, yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, distribusi (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan pembuangan. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan Kebutuhan hingga penghapusan aset daerah, harus diketahui publik dan dipertimbangkan oleh DPRD.

Aset Daerah merupakan bagian penting dari Aset negara yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan tanggung jawab. Pendataan aset adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data, mencatat, melaporkan hasil pengumpulan data aset, dan mendokumentasikan aset berwujud dan tidak berwujud untuk jangka waktu tertentu.

Ketika menginventarisasi aset tetap, disarankan untuk: melakukan inventarisasi fisik dan membuat daftar status hukum aset. sedangkan Rangkaian kerja inventarisasi Aset adalah penyimpanan, distribusi, dan keamanan aset.

Tentu saja, setiap organisasi memiliki Aset baik yang berwujud dan tidak berwujud. Bagaimanapun, properti apa pun yang dimiliki harus menawarkan nilai utilitas yang tinggi kepada perusahaan. Ketika kebanyakan orang mendengar istilah “wealth management”, hal itu tentu terdengar tabu. Ingatlah bahwa sebagian besar dari mereka mengetahuinya secara terpisah yaitu manajemen dan aset.

manajemen meliputi 4 pilar yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan kepemimpinan. Yang kami maksud dengan Aset adalah kekayaan yang merupakan aset fisik atau tidak berwujud secara fisik. Dengan demikian, manajemen aset meliputi proses perencanaan kebutuhan aset, akuisisi, inventarisasi, melakukan tinjauan hukum, operasi, evaluasi, pemeliharaan, penonaktifan, atau perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya.

Dalam Rangka Meningkatkan pemahaman pejabat pemerintah tentang Manajemen Aset daerah dan inventarisasi Aset. Oleh karena itu, kami akan menyelenggarakan pelatihan dan Bimtek dan Manajemen aset daerah dan inventarisasi Aset, yang akan berlangsung di Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Pemberlakuan ketiga undang-undang tersebut mensyaratkan tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan kekayaan negara, karena tanggung jawab pengelolaan kekayaan negara juga berada dalam lingkup keuangan negara.

Banyak unsur yang mewajibkan pemerintah melindungi BMD, yaitu pencatatan jumlah, nilai, kondisi, dan kepemilikan yang tidak lengkap. Tidak tersedianya basis data yang tepat dalam rangka pembuatan laporan status. Solusi yang ada tidak memadai dan terfragmentasi, dan tidak ada pemahaman umum tentang tata kelola BMD.

Dengan demikian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab atas mengelola BMD. Bimtek Bertema Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA. Hal ini memberikan pengetahuan dan tata cara pengelolaan BMD di kabupaten, kota dan provinsi dengan menggunakan aplikasi SIMBADA.

Peningkatan pemahaman aset/karakteristik daerah oleh aparatur pemerintah. Untuk tujuan ini, kami akan menyelenggarakan kursus pelatihan tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah. Yang berlangsung Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Aset lama yang tidak dapat digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah dapat dihapuskan. Selain lebih layak secara ekonomi untuk area tersebut jika dipindahkan, biaya pengoperasian dan pemeliharaan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Pengangkatan sesuai dengan pasal 17 PP No. 27/2014 adalah pengalihan kepemilikan atas properti/kawasan umum. dan menurut Perda No.3 Tahun 2014 pasal 22 Pengalihan terjadi sebagai berikut: pemindahan hak milik suatu daerah sebagai tindak lanjut dengan cara penjualan, barter, subsidi atau penggabungan ke dalam modal pemerintah daerah.

Namun, pengalihan kepemilikan daerah tidak memerlukan persetujuan jika tidak sesuai dengan rencana daerah atau kota. Harus dihapuskan karena anggaran pengganti sudah ada dalam dokumen anggaran, diperuntukkan bagi pejabat daerah terkait, untuk kepentingan umum, dan dikendalikan oleh pemerintah negara melalui penetapan pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Kepemilikan Daerah tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Kepemilikan.

Barang milik Daerah yang sudah tidak digunakan atau diperlukan dapat dialihkan. Bentuk pengalihan dapat berupa penjualan, barter, hibah dan penyertaan modal pemerintah. Pengalihan aset daerah harus dinilai untuk menentukan nilai wajarnya, kecuali aset yang dialihkan dalam bentuk hibah.

Dalam Rangka Meningkatkan pemahaman pejabat pemerintah tentang penghapusan dan pengalihan hak milik/kepemilikan daerah. Untuk tujuan ini kami akan menyelenggarakan pelatihan tentang Pemindahtanganan dan pengalihan aset daerah. Yang berlangsung Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Pelaksanaan dan pelatihan Bimtek serta proses dan teknik Evaluasi aset daerah fokus pada pengembangan anggaran pemerintah daerah, pemanfaatan dan pengalihan aset daerah. Aset pemerintah daerah yang dinilai meliputi: jalan, tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, dan fasilitas yang sedang dibangun.

Selain itu, keuntungan evaluasi Aset daerah untuk bagi Pemerintah Daerah:

• Dimungkinkan untuk memperoleh informasi akurat tentang aspek teknis properti, seperti: Misal: lokasi, tipologi, merek, jenis, jumlah, ukuran, kondisi dan kelengkapan data lainnya.
• Nilai ekonomis suatu barang dapat diketahui.
• Pemerintah daerah dapat menyusun APBD yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala Daerah.

Barang milik daerah adalah barang milik daerah atau barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh semuanya dibebankan pada APBD atau berasal dari pembelian lain yang sah. Selain itu, sumber daya daerah juga merupakan sumber pendanaan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Oleh karena itu untuk lebih memahami teknik Evaluasi aset daerah. Melalui ini, kami akan melaksanakan bimtek nasional dan pelatihan dengan tema. “Tata Cara dan teknik penilaian aset daerah”, yang berlangsung Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "