Selain itu tujuan lain dari adanya Desa Siaga yaitu buat :

1. Mengembangkan kebijakan dari program pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dalam tiap taraf pemerintah;
2. Meningkatkan komitmen dan kerja sama dari semua pemangku kepentingan pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa & Seluruh jajaran kelurahan pada pengembangan desa & kelurahan yg siaga aktif;
3. Meningkatkan akses kesehatan dalam jasa kesehatan dasar desa & kelurahan;
4. Memiliki banyak sekali jenis UKBM yg sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
5. Mempunyai sistem pengawasan berbasis rakyat;
6. Mempunyai sistem kesiapsiagaan sebagai pengendalian gawat darurat kesehatan & bencana yg berbasis rakyat.
7. Memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis rakyat, dan mempunyai lingkungan yg lebih sehat, & rakyat supaya sanggup menjalani kehidupan yg lebih mementingkan kepada kebersihan lingkungan.

Untuk menunaikan tujuan tadi maka dibutuhkan adanya peran dari Kader & tokoh masyarakat membantu dan menjadi penanggung jawab dari setiap kebutuhan yg diperlukan oleh rakyat terkait dengan kesehatan & bencana. Selain itu peran Kader merupakan untuk menggerakkan rakyat sekitar dalam hal PHBS. Melakukan pengamatan dan melakukan usaha penyehatan lingkungan, dan untuk mengakomodasi meningkatkan kesehatan para ibu, bayi baru lahir, anak balita, dan pemasyarakatan kadar gizi.

Tidak berhenti di situ saja, kader juga berperan untuk membantu energi kesehatan dalam manajemen desa siaga yaitu melalui aktivitas Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia atau UKBM yaitu salah satunya dalam aktivitas pengelolaan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Sementara itu peran dari Tokoh Masyarakat dalam pengembangan desa siaga adalah buat menggali Sumber daya yaitu dalam rangka untuk keberlangsungan penyelenggaraan desa siaga, dan menaungi & membina setiap aktivitas. Selain itu peran dari tokoh rakyat adalah wajib bisa menggerakkan dan berperan aktif dalam kegiatan pengembangan desa siaga, dengan cara menaruh dukungan dalam setiap aktivitas dan mengkoordinasi penggerakan rakyat terutama dalam hal pemanfaatan pelayanan kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia yg tersedia pada Desa.

Berkaitan Dengan hal yang ada di atas, kami akan menyelenggarakan Bimtek & Diklat tentang “Pelatihan Pembentukan Kader & Tokoh Masyarakat pada Pengembangan Desa siaga“ yg akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Manajemen keuangan desa waktu ini hal yg sangat vital & sensitif dalam pemerintahan desa. Sehingga perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi manipulasi. Biasanya masalah keuangan desa selalu menjadi sorotan baik bagi warga juga oleh forum lainnya yg terkait dengan pemerintahan desa. Khususnya yg bersangkutan dengan pengawasan dana desa.

Dalam hal ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mempunyai tugas mengawal supaya Pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya pengelolaan dana desa wajib bersifat transparan & akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan desa wajib taat pada peraturan perundang-undangan & pengelolaan keuangan desa juga wajib ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka membekali & menaikkan kemampuan Pemerintah Desa & Perangkat Desa dibidang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Desa, pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa, kami dari PUSDIKLAT PEMENDAGRI akan menyelenggarakan Bimtek tentang ” Penerapan Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Strategi Pengelolaan & Pertanggungjawaban Dana Desa terkait Pemeriksaan BPK” pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Mengenai tugasnya yaitu melaksanakan birokratisasi di level desa, melaksanakan program– program pembangunan, memberikan jasa administratif kepada masyarakat. Komitmen penting pemerintah Desa merupakan memberi pelayanan administratif (surat–menyurat) pada masyarakat.

Karena dekatnya arena secara normatif warga akar–rumput sebenarnya sanggup menyentuh eksklusif dan berpartisipasi pada proses pemerintahan & pembangunan pada tingkat Desa. Para aparatur Desa selalu dikonstruksi menjadi pamong Desa yg diperlukan sebagai pelindung & pengayom masyarakat warga para pamong desa bersama elite desa lainnya dituakan, ditokohkan & dianggap oleh masyarakat warga untuk mengelola kehidupan publik maupun pribadi masyarakat Desa.

Desa juga memiliki aparat yg bertugas menciptakan peraturan, menjaga dan menjalankan desa agar kehidupan masyarakat menjadi teratur & tertib. Sepatutnya kita menjadi masyarakat yg baik, wajib mematuhi segala peraturan desa agar tercipta kehidupan masyarakat yg tertib, aman, & damai.

Untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang kinerja & tupoksi Camat/Lurah/Kades (Kepala Desa) & Sekretaris Desa. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat Lurah Kades & Sekretaris Desa. Pelatihan pada bidang camat/lurah/desa akan dilaksanakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Pembangunan pedesaan dalam pembangunan jangka panjang juga diarahkan untuk mewujudkan Misi Bangsa Yang Berdaya Saing, melalui modernisasi & pengembangan nilai tambah produk pertanian, kelautan & pertambangan, yg didukung dengan jasa transportasi perintis di wilayah perbatasan, terpencil, & pedesaan; pengembangan jasa infrastruktur & keuangan perdesaan; perdagangan luar negeri yg berpihak pada perlindungan perdesaan; dan akses pendanaan bagi keluarga miskin di perdesaan.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah Permendagri mengenai Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yg sebelumnya diatur melalui Peraturan No. 113 Tahun 2014. Definisi Keuangan Desa dari Permendagri 113/2014 adalah semua hak & kewajiban Desa yg dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang & barang yg berhubungan dengan aplikasi hak & kewajiban Desa.

Dalam rangka membekali & mempertinggi kemampuan Pemerintah Desa & Perangkat Desa dibidang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014, sebagaimana telah dituangkan pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa dan Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dengan ini kami akan menyelenggarakan ” Bimbingan teknis Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa ” yg akan diselenggarakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Bentuk Penatausahaan, penerimaan & pengeluaran keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, menggunakan:

• Buku Kas Umum

Bentuk laporan pertanggungjawaban yg harus dibentuk oleh Bendahara Desa merupakan buku kas umum. Buku kas umum adalah salah satu sumber dokumen yg dipakai untuk mencatat berbagai aktivitas yg berhubungan dengan penerimaan & pengeluaran kas desa, baik itu transaksi secara tunai juga kredit.

• Buku Kas Pembantu Pajak

Dan bentuk laporan pertanggung jawaban yg ke 2 merupakan, buku kas pembantu pajak, yg tujuan untuk membantu buku kas umum yg berkenaan dengan penerimaan & pengeluaran yg berhubungan dengan pembayaran pajak atau yg biasa dipakai untuk mencatat setiap kas hasil pemotongan pajak & penyetoran kas desa ke kas negara.

• Buku Bank

Seperti halnya buku kas pembantu pajak, buku Bank ini juga dipakai untuk membantu buku kas umum, selain itu buku bank desa pula digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran uang ke rekening kas desa & penarikan menurut rekening kas desa dalam bank.

Setelah bendahara desa melaporkan pertanggung jawaban tentang keuangan desa pada kepala desa. maka selanjutnya tugas Kepala desa untuk membicarakan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Walikota. Dalam satu tahun kepala desa akan membicarakan laporannya sebanyak dua kali, yaitu laporan semester pertama yg dilakukan paling lambat akhir Bulan Juli tahun berjalan & laporan semester akhir tahun yg dilaksanakan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDESA, terdiri dari; pendapatan, belanja, & pembiayaan & dilaporkan kepada Bupati/Walikota, sedangkan bentuk laporan pertanggungjawaban kepada warga luas dilakukan secara tertulis & dengan media informasi sehingga rakyat mampu lebih mudah mengaksesnya.

Dan buat peraturan Desa tentang laporan pertanggung jawaban Realisasi pelaksanaan APBD, wajib melampirkan; format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan, lalu format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan, serta format laporan program pemerintah & Pemda yg masuk ke Desa.

Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang Penyusunan Program SKPD & Evaluasi maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat mengenai Penatausahaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Desa mempunyai hak asal usul & hak tradisional dalam mengatur & membenahi kepentingan warga setempat & berperan mewujudkan hasrat kemerdekaan dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Navigasi ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa sudah berkembang dalam berbagai karakter sehingga harus dilindungi & diberdayakan supaya menjadi tangguh, maju, mandiri, & demokratis.

Sehingga bisa membangun landasan yg kuat dalam menjalankan pemerintahan dengan pengembangan menuju masyarakat yg adil, makmur, & sejahtera dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pelatihan kemasyarakatan Desa, & pemberdayaan rakyat Desa.

Pemerintah sudah membentuk UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa & juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014. yg dilengkapi dengan beberapa Permendagri, Permenkeu, & Permen Desa & PDT.

landasan tersebut yg akan menentukan segala kegiatan & juga hasil akhir kegiatan pada suatu desa, yg wajib di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang yg berlaku. Ketentuan normatif di suatu desa merupakan pintu masuk yg membutuhkan akuntabilitas supaya akuntabilitas tadi tidak hanya di pahami akan tetapi juga di praktikkan. Berkaitan dengan hal tadi maka Kami akan menyelenggarakan pelatihan desa / Bimtek / Diklat dengan tema “Pelatihan Kepemimpinan Kepala Desa”, yg akan di laksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Selain di dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, masih ada dasar hukum lain yg terkait dengan pengelolaan aset desa ini, yaitu meliputi : UU No. 6 Tahun 2014 mengenai desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Kemudian dalam Perpres Nomor 06 Tahun 2014 tentang dana desa yg bersumber dari APBN.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Aset Desa Pasal 2, disebutkan bahwa, jenis-jenis aset desa terdiri atas:

1. Kekayaan asli desa, kekayaan asli desa yaitu meliputi: tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yg dikelola oleh desa, pelelangan hasil dari pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan kekayaan asli desa dari yg lainnya.
2. Kekayaan milik desa yg dibeli dan diperoleh atas beban APBDesa;
3. Kekayaan desa yg dihasilkan dari hibah & sumbangan atau yg sejenis;
4. Kekayaan desa yg dihasilkan sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak & atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Hasil kerja sama desa; dan
6. Kekayaan desa yg dari menurut pendapatan lain yg sah.

Pengelolaan Aset Desa dilakukan berdasarkan asas fungsional, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, kepastian aturan, dan kepastian nilai. Pengelolaan aset desa dipegang oleh Kepala desa. selain itu Kepala Desa pula berwenang & bertanggungjawab terhadap pengelolaan aset desa. kewenangan & tanggung jawab kepala desa pada pelaksanaan pengelolaan aset desa, meliputi:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
2. Menetapkan pembantu pengelola & petugas/pengurus aset desa;
3. Menetapkan penggunaan dan pemanfaatan atau pemindah tanganan aset desa;
4. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
5. Mengajukan usul pengadaan, pemindah tanganan dan penghapusan aset desa yg bersifat strategis melalui musyawarah. Aset desa yg bersifat strategis ini yaitu berupa kekayaan asli desa. sebagaimana yg sudah disebutkan di atas.
6. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan;
7. Menyetujui usil pemanfaatan aset desa selain tanah & bangunan.

Dalam Rangka Pemantapan pemahaman kepada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat tentang Manajemen Aset Desa yang akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Oleh karenanya pemerintah sudah memberikan wewenang & kemudahan buat mengakses anggaran atau dana desa yg relatif besar melalui peraturan-peraturan terkait sampai surat kesepakatan bersama(SKB) tiga menteri.

Meski demikian, pencairan dana desa, pengelolaan, sampai pertanggungjawabannya tetap membutuhkan banyak sekali persyaratan & keahlian. Hal itu wajib dipenuhi setiap daerah yg ingin menerima & memanfaatkan dana tadi tanpa harus merasa khawatir akan ancaman sanksi dikemudian hari. Pengembangan sistem informasi akuntansi yg kami usulkan di sini dilakukan dalam beberapa bagian, ada yg di pusat, ada yg di Pemda, & ada yg di desa itu sendiri yg semuanya memanfaatkan jaringan komunikasi data seluler dengan harapan kesamaan sistem & memperkecil biaya investasi perangkat keras.

informasi yg dikelola pada sistem tadi merupakan informasi umum yg cenderung lebih luas & berbeda-beda ragamnya antar kabupaten, sesuai dengan perbedaan penekanan pembangunan pada daerah masing-masing. Sedangkan pembahasan sistem informasi akuntansi adalah khusus & memiliki standar yg sama dalam semua desa di Indonesia misalnya masa sebelumnya diatur oleh Permendagri No.37/2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemahaman pada bidang tersebut, dengan ini kami akan menyelenggarakan pelatihan/bimtek/diklat dengan tema “Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai UU No.06 Tahun 2014” yg akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Selain itu dalam menata perencanaan pembangunan desa, wajib sesuai dengan wewenang yg mengacu dalam, perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Perencanaan pembangunan desa itu terbagi menjadi 2, yaitu RPJM atau planning pembangunan desa jangka menengah, yaitu buat jangka waktu 6 (enam) tahun, & Renja Pemerintah Desa atau RKPDes. Di mana RKPDes ini bentuk pemaparan berdasarkan RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Kedua perencanaan pembangunan berjangka tadi ditetapkan di dalam peraturan desa.

Untuk menciptakan suatu rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), terdapat beberapa aturan penyusunan yg wajib diperhatikan. Alur penyusunan ini sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengenai perencanaan pembangunan desa. yaitu sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa; yg mencakup Kepala Desa, Sekretaris desa, Ketua LPM & anggota yg berasal dari perangkat desa, LPM, KPMD & unsur warga lainnya.
2. Penyesuaian pedoman kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten sebelum menyusun isi RPJMDes. yg mencakup RPJMDes Kabupaten, Renstra SKPD, planning umum tata ruang daerah kabupaten, rencana rinci tata ruang daerah kabupaten, dan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
3. Pengkajian keadaan desa;
4. Penyusunan Rencana Pembangunan desa melalui musyawarah desa;
5. Penyusunan Rancangan RPJMDes;
6. Penyusunan RKPD melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, &
7. Penetapan RPJMDes.

Adapun untuk pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes), yaitu mencakup :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
2. Pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan acara atau aktivitas yg masuk ke desa;
4. Pencermatan kembali arsip rencana pengembangan jangka menengah desa (RPJMDes);
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;
6. RKP Desa disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
7. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
8. Perubahan RKP Des. Dam
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dan buat jadwal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes ini mulai disusun dalam bulan Juli tahun berjalan. Setelah RKP desa disusun lalu ditetapkan dengan Peraturan Desa yaitu paling lambat akhir tahun berjalan. Dalam setiap penyusunan RKPDes wajib melibatkan warga desa, & RKP Desa sebagai dasar pada penetapan APB Desa.

Dalam Rangka Pemantapan pemahaman pada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan & Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat mengenai Pembuatan RPJMDESA dan RKPDESA yg akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “