Langkah-langkah Pengelolaan Metric Cascading

Proses pengelolaan metric cascading melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, identifikasi tujuan strategis organisasi. Kedua, terjemahkan tujuan menjadi KPI yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Ketiga, susun hierarki KPI mulai dari tingkat organisasi hingga ke level individu. Terakhir, Anda harus memantau dan mengevaluasi KPI secara berkala untuk memastikan bahwa KPI tersebut tetap relevan dan efektif dalam mengukur kinerja.

Manfaat Metric Cascading bagi Perangkat Daerah

Penerapan metric cascading membawa sejumlah manfaat bagi perangkat daerah. Pertama, meningkatkan fokus dan keselarasan kinerja seluruh pegawai. Kedua, mempermudah pengukuran kinerja dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ketiga, mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi. Keempat, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Metric Cascading

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi metric cascading juga dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti resistensi perubahan, kurangnya pemahaman tentang konsep KPI, dan keterbatasan data. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan, pelatihan yang memadai bagi seluruh pegawai, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Penyusunan Metric Cascading Perangkat Daerah Tahun 2024, kami dari PUSDIKLAT PEMENDAGRI akan melaksanakan Bimtek dengan tema “Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Metric Cascading Perangkat Daerah Tahun 2024″ Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Integrasi E-Kinerja dan Pembekalan Jabatan Fungsional

Implementasi E-kinerja tidak hanya sebatas mengganti sistem pencatatan, namun juga mengintegrasikan proses pembekalan jabatan fungsional. Dengan E-kinerja, pengembangan kompetensi ASN dapat dipantau secara lebih efektif. Aparatur Sipil Negara mencatat setiap aktivitas pelatihan dan pengembangan dalam sistem, lalu menggunakan data tersebut untuk menilai kinerja. Hal ini sejalan dengan semangat Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 yang menekankan pada peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan.

Penyusunan SKP Berbasis Aplikasi E-Kinerja

Seiring dengan perubahan sistem penilaian kinerja, penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) juga mengalami transformasi. Sasaran kinerja Pegawai yang sebelumnya bersifat umum, kini harus kami susun menjadi lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki tenggat waktu (SMART).

Aplikasi E-kinerja menyediakan fitur-fitur yang memudahkan ASN dalam menyusun SKP dan melakukan monitoring terhadap pencapaiannya. Dengan demikian, kinerja ASN dapat diukur secara objektif dan akuntabel.

Tantangan dan Peluang di Tingkat Pusat dan Daerah

Implementasi E-kinerja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah tentu saja tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan sistem baru ini. Selain itu, diperlukan juga infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung berjalannya sistem. Namun demikian, E-kinerja juga membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN, memperkuat akuntabilitas, dan mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Konversi Penyusunan E-Dupak Vs E-Kinerja dan Pembekalan Jabatan Fungsional sesuai dengan PermenpanRB No 1 Tahun 2023 serta Praktek Penyusunan SKP berbasis aplikasi E-Kinerja sesuai PermenpanRB No 6 Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, kami dari PUSDIKLAT PEMENDAGRI akan melaksanakan Bimtek “Strategi Penyusunan dan Implementasi Konversi E-Dupak serta Optimalisasi E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Fokus pada Jabatan Fungsional Medis dan Paramedis

Bimtek ini secara khusus menyoroti kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya mereka yang menduduki Jabatan Fungsional (JF) Medis dan Paramedis. JF Medis dan Paramedis perlu memahami secara mendalam karakteristik penghitungan angka kredit dan penyusunan DUPAK. Kegiatan klinis, penelitian, dan pengembangan diri tenaga kesehatan dikonversi menjadi angka kredit untuk dasar kenaikan pangkat dan tunjangan.

Pengelolaan Kinerja ASN Berbasis Aplikasi E-Kinerja

Salah satu inovasi penting dalam Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 adalah pemanfaatan aplikasi E-Kinerja. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan ASN dalam mengelola kinerja diri, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, hingga penilaian. Dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja, proses penghitungan angka kredit dan penyusunan DUPAK menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. ASN dapat memantau perkembangan kinerja mereka secara real-time dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari atasan.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Penghitungan Angka Kredit dan Penyusunan DUPAK JF Medis & Paramedis, serta JF lainnya, serta Pengelolaan Kinerja ASN Berdasarkan Permenpan RB No 6 Tahun 2022 Berbasis Aplikasi E-Kinerja, kami dari Pusdiklat Pemendagri akan melaksanakan Bimtek “Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Daerah.” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Mereka menyepakati solusi komprehensif untuk pengelolaan angka kredit

Aplikasi ini memungkinkan seluruh instansi pemerintah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk melakukan penyesuaian angka kredit secara online. Dengan demikian, pihak yang sebelumnya menilai secara manual dan memakan waktu lama kini dapat melakukannya lebih efisien dan akurat.

Dispakati mengintegrasikan manfaat bagi ASN dan Instansi Pemerintah

Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi. mengintegrasikan sistem, sehingga memberikan manfaat bagi ASN dan Instansi Pemerintah. Bagi ASN, aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mengelola data angka kredit dan memantau perkembangan karier. Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi membantu instansi pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penilaian kinerja. Selain itu, dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, instansi pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pengembangan karier ASN.

Menuju Birokrasi yang Lebih Modern dan Efektif

Implementasi Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi, di samping itu, merupakan langkah maju yang signifikan dalam mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan efektif. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah telah berhasil menyederhanakan proses yang kompleks dan meningkatkan efisiensi kerja. Kami berharap dengan mengubah Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional menjadi digital dan terintegrasi, kualitas pelayanan publik akan terus meningkat, serta ASN semakin termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai integrasi penyusunan angka kredit melalui aplikasi Dispakati sesuai Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023, Kami dari PUSDIKLAT PEMENDAGRI, akan melaksanakan Bimtek “Strategi Implementasi Integrasi Penyusunan Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Proses Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja

Perencanaan analisis jabatan dan beban kerja merupakan proses yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak terkait. Tahapan-tahapan dalam proses ini meliputi pengumpulan data peran, analisis data, penyusunan deskripsi jabatan, dan penetapan standar kinerja. Hasil dari analisis ini akan menghasilkan profil jabatan yang jelas dan rinci, serta beban kerja yang realistis bagi setiap jabatan.

Manfaat Analisis Jabatan dan Beban Kerja

Analisis jabatan dan beban kerja memiliki sejumlah manfaat bagi organisasi. Pertama, dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karir pegawai, dan sistem penggajian yang adil dan transparan. Kedua, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja karena tugas dan tanggung jawab setiap pegawai telah terdefinisi dengan jelas. Ketiga, dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan pengembangan organisasi.

Tantangan dalam Pelaksanaan

Meskipun penting, pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja seringkali menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman mengenai konsep analisis jabatan dan beban kerja, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari pegawai. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk mengatasi tantangan tersebut.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Pedoman Kepmenpan RB No 173 Tahun 2024, Kami dari ( PUSDIKLAT PEMENDAGRI ), akan melaksanakan Bimtek ‘Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Kepmenpan RB No 173 Tahun 2024’. Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Implikasi dari Kebijakan Pengalihan Jabatan

Implementasi kebijakan ini membawa sejumlah implikasi penting. Di satu sisi, pengalihan jabatan dapat mengurangi beban birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menuntut adaptasi yang signifikan bagi ASN yang terdampak. Tantangan yang muncul antara lain adalah perubahan peran dan tanggung jawab, serta kebutuhan akan pengembangan kompetensi yang lebih spesifik.

Tantangan dan Peluang

Proses pengalihan jabatan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari sebagian ASN yang merasa nyaman dengan sistem yang lama. Selain itu, diperlukan juga penyiapan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas fungsional. Namun demikian, kebijakan ini juga membuka peluang bagi ASN untuk mengembangkan karier berdasarkan keahlian dan minat masing-masing.

Menuju Masa Depan yang Lebih Baik

Secara keseluruhan, Peraturan pengalihan jabatan struktural ke fungsional merupakan langkah progresif dalam upaya membangun birokrasi yang lebih modern dan responsif. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural ke Dalam Jabatan Fungsional Pusat dan Daerah, kami dari PUSDIKLAT PEMENDAGRI akan melaksanakan Bimtek “Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural ke Dalam Jabatan Fungsional Pusat dan Daerah dalam Bentuk Rencana Strategis Nasional dan Daerah.” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Fokus pada Kegiatan Tugas Jabatan dan Peran Koordinasi

Sejalan dengan itu, salah satu poin penting dalam SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 adalah penyesuaian kegiatan tugas jabatan bagi pejabat fungsional. Oleh karena itu, kegiatan yang tertuang dalam SKP harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan. Selain itu, SE ini juga menekankan pentingnya kegiatan koordinasi dan subkoordinasi. Pejabat fungsional yang memegang peran tersebut harus mampu merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di unit kerjanya. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi yang baik antar pegawai dan pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi

Implementasi SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pejabat sering kali kesulitan menyusun SKP yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu (SMART). Selain itu, seluruh pihak, baik pimpinan maupun pegawai, perlu berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan SKP. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita perlu melakukan sosialisasi yang intensif mengenai SE BKN ini; selanjutnya, kita juga perlu menyediakan pelatihan bagi pejabat fungsional dan asesor.

Kesimpulan

SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Pedoman yang jelas dalam penyusunan SKP akan membantu pejabat fungsional untuk fokus mencapai target kinerja yang telah mereka tetapkan. Selain itu, SE ini juga dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang berbasis kinerja dan akuntabilitas. Tim perlu terus mengimplementasikan SE BKN ini secara konsisten dan evaluatif agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Implementasi SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sasaran Kinerja Pejabat Fungsional yang menjadi Koordinator dan Sub Koordinator, kami dari (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) “Implementasi SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 ttg Sasaran Kinerja Pejabat Fungsional yang menjadi Koordinar dan Sub Koordinator “. Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Apa itu Bimtek Digitalisasi E-Kinerja?

Bimtek Digitalisasi E-Kinerja merupakan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan kepada para pegawai dalam menggunakan sistem elektronic-kinerja secara optimal. Tim pengembang merancang sistem ini untuk mengukur dan menilai kinerja pegawai secara terpadu, sehingga sistem ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja.

Melalui Bimtek ini, peserta akan diajarkan mengenai fitur-fitur yang ada dalam sistem e-kinerja, cara mengoperasikannya, serta bagaimana cara mengintegrasikan sistem ini dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Selain itu, Bimtek juga akan membahas tentang pentingnya budaya kerja yang mendukung penggunaan sistem e-kinerja.

Manfaat Bimbingan teknis Digitalisasi E-Kinerja

Bimbingan teknis Digitalisasi E-Kinerja memberikan banyak manfaat. Pertama, Bimtek dapat meningkatkan efisiensi kerja karena proses penilaian kinerja dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Kedua, Bimtek dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian kinerja, sehingga setiap pegawai dapat mengetahui dengan jelas capaian kinerjanya.

Ketiga, Bimtek dapat memberikan umpan balik yang lebih efektif kepada pegawai, sehingga mereka dapat memperbaiki kinerja dan mengembangkan potensi diri. Terakhir, Bimtek dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dalam hal pengembangan karir dan pemberian penghargaan kepada pegawai.

Kesimpulan

Bimbingan teknis Digitalisasi E-Kinerja merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dengan mengikuti Bimtek, para pegawai dapat meningkatkan kompetensi dalam menggunakan sistem e-kinerja, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi. Selain itu, Bimtek juga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai, karena mereka merasa dihargai dan didukung dalam mengembangkan karier mereka.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Bimbingan teknis Digitalisasi E-Kinerja, kami dari (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan melaksanakan ‘Bimtek Digitalisasi E-Kinerja’. Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Tantangan dan Solusi

Namun, dalam upaya mewujudkan inovasi pelayanan publik, beberapa pihak perlu mengatasi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan. Tidak semua pegawai pemerintah terbuka terhadap ide-ide baru dan perubahan dalam cara kerja mereka. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun anggaran, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan inovasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pimpinan instansi harus menunjukkan komitmen yang kuat dan seluruh pihak terkait perlu memberikan dukungan.

Manfaat Bimtek Inovasi Pelayanan Publik

Bimtek Inovasi Pelayanan Publik memiliki banyak manfaat bagi instansi pemerintah maupun masyarakat. Bagi instansi pemerintah, Bimtek dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, kepuasan pelanggan, serta memperkuat citra positif di mata masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, Bimtek dapat memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Implementasi yang Berkelanjutan

Agar inovasi pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan, diperlukan upaya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Selain itu, penting untuk menciptakan budaya inovasi di lingkungan kerja, sehingga setiap pegawai merasa memiliki tanggung jawab untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, Bimbingan teknis Inovasi Pelayanan Publik dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan melayani.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Bimbingan teknis Inovasi Pelayanan Publik, kami dari (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan melaksanakan ‘Bimtek Inovasi Pelayanan Publik.’ Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “