Aturan ini memberlakukan perubahan yang mewajibkan seluruh Pelaku Usaha Sektor Keuangan menyesuaikan sistem, prosedur, dan kompetensi SDM mereka. Agar sesuai ketentuan, lembaga harus menyesuaikan sistem, prosedur, dan kompetensi SDM.

Selain itu, PP ini menghadirkan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) sebagai sistem pelaporan satu pintu. Selain itu, penyusunan laporan keuangan wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki kompetensi dan integritas sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1).

Maksud dan Tujuan

• Memastikan Kepatuhan: Tercapainya pemenuhan seluruh kewajiban pelaporan dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai ketentuan PP No. 43 Tahun 2025.
• Mengintegrasikan PBPK: Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem untuk memungkinkan penyampaian Laporan Keuangan yang lancar, akurat, dan tepat waktu melalui PBPK.
• Meningkatkan Kompetensi: Memastikan bahwa semua penyusun Laporan Keuangan di PUSK memiliki kompetensi dan integritas yang diwajibkan oleh PP 43/2025.
• Menyelaraskan Standar: Melakukan harmonisasi proses penyusunan Laporan Keuangan dengan Standar Laporan Keuangan (SLK) yang berlaku dan penyesuaian yang mungkin timbul dari Komite Standar.

Materi Pokok Bimtek

• Gambaran Umum PP No. 43 Tahun 2025
• Kewajiban Penyusunan Laporan Keuangan
• Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK)
• Implikasi Praktis dan Kepatuhan
• Studi Kasus/Simulasi

Oleh karena itu, untuk mendukung pemahaman dan penerapan regulasi tersebut, PUSDIKLAT PEMENDAGRI akan melaksanakan Bimtek Implementasi PP No.43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pelaku Usaha Sektor Keuangan. Adapun jadwal dan materi kegiatan terlampir.

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Oleh karena itu, peraturan ini menjadi acuan penting bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, instansi pemerintah menggunakan SBM untuk menentukan batas kewajaran biaya setiap komponen kegiatan agar belanja yang dianggarkan tetap efisien dan rasional.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur, kegiatan ini bertujuan selain itu memberikan pembekalan dan pemahaman teknis kepada aparatur pemerintah mengenai implementasi PMK Nomor 32 Tahun 2025.

Tujuan:

• Memahami secara menyeluruh isi dan substansi PMK Nomor 32 Tahun 2025;
• Mampu menyusun Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 secara tepat;
• Meningkatkan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
• Mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

MATERI POKOK BIMTEK

• Kebijakan Umum Anggaran 2026
• Klasifikasi dan Penggunaan SBM
• SBM Fleksibel dan Justifikasi
• Detail Teknis SBM Kunci
• Integrasi SBM dalam Dokumen Perencanaan
• Studi Kasus dan Praktik

Melalui pemahaman yang baik, akan tercipta pengelolaan keuangan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel di lingkungan instansi pemerintah.

PMK Nomor 32 Tahun 2025 ini secara esensial berfungsi sebagai pedoman yang mengikat. Pemerintah menyelaraskan ekspektasi pengeluaran antarinstansi dan daerah agar alokasi sumber daya finansial tepat sasaran dan mendukung pencapaian program prioritas nasional. Berkenaan dengan hal di atas kami Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri ( PUSDIKLAT PEMENDAGRI ) akan mengadakan Bimbingan Teknis Nasional dengan tema : “Bimtek PMK Nomor 32 Tahun 2025: Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 untuk SKPD dan Instansi Pemerintah.” yang akan diselenggarakan pada, Jadwal dan Materi terlampir.

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Seiring dengan perkembangan regulasi dan standar akuntansi pemerintah, para pengelola keuangan perlu meningkatkan kompetensinya agar mampu mengimplementasikan pengendalian internal secara efektif. Oleh karena itu, Bimtek ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran praktis untuk memahami, menerapkan, dan mengoptimalkan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan.

I. Tujuan

• Meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip dan mekanisme pengendalian internal pelaporan keuangan.
• Membekali peserta dengan kemampuan praktik dalam implementasi PIPK di lingkungan kerja masing-masing.
• Peserta diharapkan mampu memastikan laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat, transparan, dan sesuai standar.
• Mendorong penerapan akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik di instansi terkait.

II. Materi Bimtek

• Pengantar Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)
• Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Kerja
• Implementasi PIPK dalam Laporan Keuangan
• Studi Kasus dan Simulasi Praktik
• Evaluasi dan Strategi Peningkatan PIPK

III. Penutup

Oleh karena itu, melalui Bimtek Implementasi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK) 2025 – 2026 ini, peserta akan mengimplementasikan prinsip-prinsip pengendalian internal secara efektif dalam laporan keuangan di instansi masing-masing. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan.

Untuk memperkuat akuntabilitas serta transparansi laporan keuangan aparatur perlu meningkatkan pemahaman mengenai prinsip, mekanisme, dan implementasi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK). Oleh karena itu, kami menyelenggarakan ‘Bimtek Implementasi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK) 2025 – 2026’ pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Disamping itu, pegawai bendahara pengeluaran ini memiliki kewajiban memungut PPh (Pajak Penghasilan) ataupun pajak lainnya. Sekaligus berkewajiban menyerahkan semua penerimaan baik rabat ataupun pajak yg dipungutnya ke rekening Kas Negara dalam bank pemerintah ataupun bank lain yg ditetapkan sang Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai bank persepsi atau pos giro pada kurun waktu sesuai dengan ketetapan perundang-­undangan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketetapan pasal No. 64 Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bendahara Pengeluaran merupakan pegawai yg diberi kewajiban buat memungut Pajak Penghasilan (PPh) ataupun pajak lainnya. Wajib bagi bendahara pengeluaran buat menyetorkan semua penerimaan rabat & juga pajak yg dipungut kerekening Kas Negara pada bank. Baik bank pemerintah maupun bank lainnya yg ditetapkan Menkeu menjadi bank persepsi atau pos giro sesuai ketentuan perundang­undangan.

Bendahara keuangan pengeluaran sebagai bagian yg krusial pada hal Pengelolaan Keuangan Daerah. Khususnya untuk membantu dan mewujudkan pemerintahan yg bersih & juga berwibawa di mata masyarakat. Maka berdasarkan itu, dibutuhkan adanya kompetensi yg memadai dalam hal metode pembayaran atau pembukuan yg sesuai dengan aturan undang-undang yg berlaku. Tugas dan tanggung jawab bendahara keuangan memberikan impak yg besar dalam tata kelola keuangan di dalam pemda.

Untuk membentuk pengetahuan & keterampilan bagi pegawai yg akan menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran. Maka kami akan menyelenggarakan Bimbingan teknis menggunakan tema

“STRATEGI PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN” yg akan dilaksanakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Hal ini dibuat untuk mengamati gelora Perkembangan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan undang–undang 25 tahun 2004 mengenai metode perencanaan pembangunan nasional, pemerintah harus menata dokumen perencanaan misalnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah wilayah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, RENSTRA & Renja.

Salah satu dokumen perencanaan yg menjadi tugas & fungsi perangkat daerah dan merupakan dokumen harus disusun adalah dokumen RENSTRA Perangkat Daerah yg mana dokumen dimaksud sangat terkait dengan visi & misi Kepala Daerah terpilih. Oleh karenanya kualitas penyusunan Renstra perangkat daerah dipengaruhi oleh kemampuan perangkat daerah menerjemahkan, mengoperasionalkan & menerapkan visi, misi & rencana kepala daerah dan tujuan, strategi kebijakan & capaian acara RPJMD ke pada penyusunan Renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas utama & fungsi dari setiap perangkat daerah.

Diterbitkannya PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD & RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD & RKPD menjadi tindak lanjut dari amanat pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMDA. Permendagri No. 86 Tahun 2017 di terbitkan untuk menata seluruh proses perencanaan pembangunan pada daerah yg menjadi pondasi penyelenggaraan PEMDA.

berkaitan dengan hal diatas, kami Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) mengadakan Bimbingan Teknis Nasional dengan tema : “Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Setelah itu, akan dipaparkan lebih khusus lagi ke pada Renja tahunan SKPD. Mengapa setiap SKPD wajib menciptakan & pula mempunyai Renja SKPD, yg wajib disusun menggunakan panduan Renstra SKPD serta rujukannya dalam RKPD? Rupanya hal itu sudah diamanatkan dalam PERMENDAGRI, dengan nomor 54 Tahun 2010. Adapun isinya mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yaitu tentang tahapan & tata cara penyusunan & penanganan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada wilayah masing-masing.

Di luaran sana berkembang berbagai macam berita, di mana isu tadi mempunyai dasar menjadi sebuah proses pemikiran strategis pemerintah, agar sanggup mengimplementasikannya pada acara & pula dalam berbagai aktivitas SKPD. Sebagai informasi, bahwa semakin berkualitas acara aktivitas yg akan dilaksanakan, maka semakin berkualitas pula dokumen Renja.

Itulah kenapa pada penyusunan Renja SKPD yg berkualitas, sangat tergantung dalam kualitas dari SKPD itu sendiri, apakah mereka sudah bisa menyusun sampai mengorgansasikan, melakukan implementasi, melakukan kendali & pula mengevaluasi seluruh aktivitas yg sesuai tugas utama & aktivitas yg jadi tugas utama & fungsi SKPD.

Kehidupan sosial yg bernilai tinggi & pula lebih baik sebagai sebuah impian, yg wajib diwujudkan pada saat yg dekat. Selain itu, pembangunan pada wilayah pula diharapkan mampu berjalan dengan aktif & efektif, juga tentu saja menaruh manfaat yg sesuai dengan harapan masyarakat luas. Perencanaan yg tepat, empiris & pula rasional.

mengamati dari hal yg telah dibahas di atas, bahwa pengelolaan daerah bukan hal sembarangan & memerlukan konsentrasi penuh dalam mengelolanya, setiap dokumen yg ada di dalamnya wajib dikelola dengan benar agar bisa menjadi panduan & berikan arah buat pengelolaan wilayah yg sahih. Dokumen penting tersebut termasuk pula RAPBD, RKPD, RKA – SKPD, PPAS, KUA, Renstra SKPD & Renja RPJMD wajib dikelola dengan baik, sehingga bisa bersinergi buat mencapai pemerintahan daerah yg good governace. Maka karena itu, mengikuti Bimtek dengan tema analisis penyusunan perencanaan & penganggaran merupakan pilihan wajib.

Maka dengan ini kami Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan Bimtek dengan tema “Teknik Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja” yang akan di selenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Hal ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yg menerima transaksi pembayaran dengan memakai sistem pembayaran non tunai. Cepat, aman, nyaman, mudah & efisien pada bertransaksi adalah alasan rakyat Indonesia mempunyai respon yg besar terhadap sistem pembayaran non tunai & sistem pembayaran non tunai ini sudah dikembangkan bagi pihak bank maupun non bank menjadi forum penyelenggara sistem pembayaran pada Indonesia.

Sistem pembayaran yg efisien bisa diukur berdasarkan kemampuan dalam menciptakan biaya yg minimal untuk menerima manfaat berdasarkan suatu kegiatan transaksi. Pengguna jasa alat pembayaran akan memakai jasa alat pembayaran yg mempunyai harga yg relatif lebih rendah sehingga biaya transaksi yg wajib dikeluarkan juga rendah.

Melalui penurunan biaya transaksi & peningkatan kecepatan transaksi, inovasi pembayaran elektronik membuat sistem pembayaran non tunai lebih efektif.
Transaksi non tunai bisa dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran memakai kartu, cek, bilyet, giro, & uang elektronik atau sejenisnya. Di dalam surat edaran tersebut juga dinyatakan bahwa penerapan transaksi non tunai bisa dilakukan secara bertahap dengan membatasi penggunaan uang tunai pada transaksi penerimaan atau pengeluaran. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Bimbingan teknis tentang : “Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pemerintah Daerah”. Akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Berikut ini adalah beberapa perubahan dalam peraturan terbaru yaitu dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yg terkait dengan manajemen keuangan desa :

• Dasar manajemen Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, disebutkan bahwa asas manajemen keuangan desa, meliputi: Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib & disiplin aturan. APD Desa Merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa pada masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari hingga dengan tanggal 31 Desember.

• Kekuasaan manajemen Keuangan Desa

Struktur pemegang kekuasaan Desa dalam peraturan sebelumnya dipegang sepenuhnya oleh Kepala Desa. sedangkan di dalam Permendagri terbaru merupakan Kepala desa adalah PKPKD (pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa). Dengan begitu yg memegang kekuasaan manajemen keuangan desa, Kepala Desa menggunakan sebagian kekuasaannya dilimpahkan pada Perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Kegiatan Desa) yg terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Seksi & Kaur Keuangan.

• Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 9, disebutkan bahwa APBDESA terdiri berdasarkan: pendapatan desa, belanja desa, & pembiayaan desa. Untuk pendapatan desa diklasifikasikan berdasarkan kelompok, jenis & objek pendapatan, sedangkan buat belanja desa diklasifikasikan berdasarkan bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, & paparan objek belanja. Sementara buat pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan kelompok, jenis & objek pembiayaan.

• Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pasal 29 pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, & pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa bisa dilakukan dengan memakai sistem informasi yg dikelola langsung oleh Kemendagri.

• Pembina & Pengawasan

Menteri melakukan training dan pengawasan yg dikoordinasikan oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa & Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas & Fungsinya. Selain itu training & pengawasan terhadap pemberian & penyaluran dana desa, kuota dana desa, dan bagian dari output pajak daerah & retribusi wilayah kabupaten/kota, & bantuan keuangan pada desa dilakukan oleh Pemda Provinsi. Sedangkan buat Bupati/Wali Kota melaksanakan training & pengawasan yg dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/Kota.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kami akan menyelenggarakan “Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Menghadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah” Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Salah satunya yaitu penerapan program aplikasi SIMDA keuangan berbasis AKRUAL dalam lingkungan pemerintahan daerah dan juga SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Maka mulailah bermunculan sosialisasi penerapan aplikasi SIMDA keuangan tersebut di setiap daerah, agar aplikasi tersebut dapat diterima dan diterapkan di masing-masing SKPD.

Di beberapa daerah aplikasi SIMDA keuangan tersebut digunakan untuk manajemen pengelolaan keuangan daerah, yang telah disesuaikan dengan PERMENDAGRI mengenai pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan lain-lain.

Untuk memantapkan pemahaman serta meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah tentang Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis AKRUAL maka kami akan menyelenggarakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Keuangan tentang: “Penerapan Program Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis AKRUAL Bagi Pemerintah Daerah Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)“ akan dilaksanakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "