Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;

Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa – Pengelolaan Keuangan Desa merupakan serangkaian aktivitas yg mana di dalamnya terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan keuangan desa. Penatausahaan, pelaporan & pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa pula termasuk ke dalam proses aktivitas pengelolaan keuangan desa.
Setiap aktivitas yg berhubungan dengan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara desa. Seorang bendahara desa pula mempunyai tugas & tanggung jawab yg relatif besar. Yaitu Bendahara harus melakukan pendataan setiap penerimaan & pengeluaran serta melakukan tutup buku sekurang-kurangnya satu bulan sekali. Selain itu bendahara desa pula harus membuat sebuah laporan pertanggung jawaban, yg mana laporan tadi diserahkan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bentuk Penatausahaan, penerimaan & pengeluaran keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, menggunakan:

• Buku Kas Umum

Bentuk laporan pertanggungjawaban yg harus dibentuk oleh Bendahara Desa merupakan buku kas umum. Buku kas umum adalah salah satu sumber dokumen yg dipakai untuk mencatat berbagai aktivitas yg berhubungan dengan penerimaan & pengeluaran kas desa, baik itu transaksi secara tunai juga kredit.

• Buku Kas Pembantu Pajak

Dan bentuk laporan pertanggung jawaban yg ke 2 merupakan, buku kas pembantu pajak, yg tujuan untuk membantu buku kas umum yg berkenaan dengan penerimaan & pengeluaran yg berhubungan dengan pembayaran pajak atau yg biasa dipakai untuk mencatat setiap kas hasil pemotongan pajak & penyetoran kas desa ke kas negara.

• Buku Bank

Seperti halnya buku kas pembantu pajak, buku Bank ini juga dipakai untuk membantu buku kas umum, selain itu buku bank desa pula digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran uang ke rekening kas desa & penarikan menurut rekening kas desa dalam bank.

Setelah bendahara desa melaporkan pertanggung jawaban tentang keuangan desa pada kepala desa. maka selanjutnya tugas Kepala desa untuk membicarakan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Walikota. Dalam satu tahun kepala desa akan membicarakan laporannya sebanyak dua kali, yaitu laporan semester pertama yg dilakukan paling lambat akhir Bulan Juli tahun berjalan & laporan semester akhir tahun yg dilaksanakan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDESA, terdiri dari; pendapatan, belanja, & pembiayaan & dilaporkan kepada Bupati/Walikota, sedangkan bentuk laporan pertanggungjawaban kepada warga luas dilakukan secara tertulis & dengan media informasi sehingga rakyat mampu lebih mudah mengaksesnya.

Dan buat peraturan Desa tentang laporan pertanggung jawaban Realisasi pelaksanaan APBD, wajib melampirkan; format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan, lalu format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan, serta format laporan program pemerintah & Pemda yg masuk ke Desa.

Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang Penyusunan Program SKPD & Evaluasi maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat mengenai Penatausahaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025