Bimtek Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa

Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa – Upaya Pemberdayaan Masyarakat di suatu desa merupakan cara buat menumbuhkan rasa kemandirian dan menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan meluaskan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, karakter, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya yaitu dengan cara melalui program, aktivitas, dan kebijakan & pendampingan yg sesuai dengan perkara & prioritas kebutuhan warga desa.

Sebagaimana yg tercantum dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 misi dari UU mengenai desa ini merupakan untuk melindungi, menguatkan dan memantapkan desa agar menjadi desa yg lebih kuat, maju & demokratis. Maka buat mewujudkannya dibutuhkan adanya sebuah skema fasilitator pemberdayaan rakyat desa.

Fasilitator pengembangan masyarakat berperan dalam memfasilitasi warga & mendampingi mereka dalam pemberdayaan demi tercapainya output yg diinginkan. Selain itu fasilitator mempunyai peranan krusial di dalam pemberdayaan masyarakat. Yaitu menjadi pembantu proses yg terbuka, inklusif, & adil sehingga setiap individu bisa berpartisipasi aktif secara seimbang & menciptakan kondisi yg nyaman supaya masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif.

Fasilitator pula mempunyai peran menjadi pemberi alat bantu untuk memberdayakan masyarakat dengan cara menaruh penyuluhan, pendidikan, dan pembinaan yg terjadwal sesuai dengan SKKNI fasilitator pemberdayaan warga . hal ini dikarenakan pemberdayaan warga sangat erat hubungannya dengan fasilitator pemberdayaan masyarakat yg di mana manfaatnya itu dikenal sebagai pendamping masyarakat. maka dari itu seorang pendamping rakyat wajib mengetahui betul apa saja kelebihan & kekurangan dari masyarakatnya. Yaitu bisa dimulai dengan cara memperhatikan perkara & potensi yg terdapat pada warga sekitar.

Apalagi dengan kemajuan program –program desa yg ketika ini banyak diselenggarakan dengan banyaknya bantuan dana desa yg jumlahnya tidak sedikit, bisa juga berpotensi adanya kecurangan atau berpotensi terjadinya kesalahan pada saat mengambil suatu tindakan. Jika tidak adanya program pendampingan yg mengawasinya. Sebab pada proses pengelolaan dana desa, niscaya banyak pihak di luar sana yg meragukan profesionalitas & integritas aparat desa.

Maka untuk menepis seluruh keraguan tadi, terdapat beberapa pihak misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan DPR bahkan dari Bank Dunia sudah merekomendasikan buat mengadakan pendampingan untuk memfasilitasi pemberdayaan rakyat desa, agar desa menjadi lebih maju lagi. Dengan menciptakan sebuah kontrak program, yaitu program nasional pemberdayaan rakyat mandiri pedesaan atau PNPM pedesaan. Diharapkan program tadi menjadi ujung tombak dari pemberdayaan warga desa.

Dengan demikian dalam rangka mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman tentang Strategi fasilitator pemberdayaan rakyat desa. Agar dapat membentuk sumber daya manusia yg unggul. Pusat Pendidikan & Pelatihan (Pusdiklat) Pemerintahan Dalam Negeri akan melaksanakan suatu kegiatan bimbingan atau training. Oleh sebab itu dibutuhkan kepada seluruh aparatur pemerintah yg terkait untuk sanggup hadir mengikuti pelatihan tadi. Kegiatan pelatihan tadi akan dilaksanakan pada beberapa kota-kota Metropolitan yg ada di Indonesia Pada :

JADWAL DIKLAT TAHUN ANGGARAN 2024