Seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan di rumah sakit, maka pemahaman mengenai akuntansi perpajakan menjadi semakin penting untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapan akuntansi yang sesuai standar akan membantu rumah sakit dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, menghindari kesalahan perhitungan pajak, serta meminimalisir risiko sanksi dari otoritas perpajakan.

Oleh karena itu, kami menyelenggarakan program Bimtek Akuntansi Perpajakan Rumah Sakit yang secara khusus membekali tenaga keuangan, bendahara, maupun manajemen agar mereka dapat meningkatkan kompetensi dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.

I. Tujuan

• Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep akuntansi perpajakan di lingkungan rumah sakit.
• Membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam menghitung, mencatat, dan melaporkan kewajiban perpajakan rumah sakit.
• Mengurangi potensi kesalahan administrasi dan pelaporan pajak yang dapat menimbulkan risiko hukum maupun finansial.
• Mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan rumah sakit.

II. Materi Pelatihan

• Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan Rumah Sakit
• Jenis Pajak yang Berlaku bagi Rumah Sakit
• Teknik Pencatatan Akuntansi Perpajakan
• Penyusunan SPT dan Pelaporan Perpajakan Rumah Sakit
• Manajemen Risiko Perpajakan di Rumah Sakit

Oleh karena itu, melalui Pelatihan Akuntansi Perpajakan Rumah Sakit ini, para peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara profesional. Melalui pelatihan ini, rumah sakit tidak hanya dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola keuangan rumah sakit dalam memahami dan mengimplementasikan akuntansi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus untuk memperkuat akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan rumah sakit, maka akan diselenggarakan Pelatihan dengan tema ‘Akuntansi Perpajakan Rumah Sakit Tahun 2025–2026’ pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Langkah-langkah Pengelolaan Metric Cascading

Proses pengelolaan metric cascading melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, identifikasi tujuan strategis organisasi. Kedua, terjemahkan tujuan menjadi KPI yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Ketiga, susun hierarki KPI mulai dari tingkat organisasi hingga ke level individu. Terakhir, Anda harus memantau dan mengevaluasi KPI secara berkala untuk memastikan bahwa KPI tersebut tetap relevan dan efektif dalam mengukur kinerja.

Manfaat Metric Cascading bagi Perangkat Daerah

Penerapan metric cascading membawa sejumlah manfaat bagi perangkat daerah. Pertama, meningkatkan fokus dan keselarasan kinerja seluruh pegawai. Kedua, mempermudah pengukuran kinerja dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ketiga, mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi. Keempat, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Metric Cascading

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi metric cascading juga dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti resistensi perubahan, kurangnya pemahaman tentang konsep KPI, dan keterbatasan data. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan, pelatihan yang memadai bagi seluruh pegawai, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Penyusunan Metric Cascading Perangkat Daerah Tahun 2024, kami dari PUSDIKLAT PEMENDAGRI akan melaksanakan Bimtek dengan tema “Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Metric Cascading Perangkat Daerah Tahun 2024″ Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Fokus pada Kegiatan Tugas Jabatan dan Peran Koordinasi

Sejalan dengan itu, salah satu poin penting dalam SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 adalah penyesuaian kegiatan tugas jabatan bagi pejabat fungsional. Oleh karena itu, kegiatan yang tertuang dalam SKP harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan. Selain itu, SE ini juga menekankan pentingnya kegiatan koordinasi dan subkoordinasi. Pejabat fungsional yang memegang peran tersebut harus mampu merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di unit kerjanya. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi yang baik antar pegawai dan pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi

Implementasi SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pejabat sering kali kesulitan menyusun SKP yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu (SMART). Selain itu, seluruh pihak, baik pimpinan maupun pegawai, perlu berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan SKP. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita perlu melakukan sosialisasi yang intensif mengenai SE BKN ini; selanjutnya, kita juga perlu menyediakan pelatihan bagi pejabat fungsional dan asesor.

Kesimpulan

SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Pedoman yang jelas dalam penyusunan SKP akan membantu pejabat fungsional untuk fokus mencapai target kinerja yang telah mereka tetapkan. Selain itu, SE ini juga dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang berbasis kinerja dan akuntabilitas. Tim perlu terus mengimplementasikan SE BKN ini secara konsisten dan evaluatif agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Implementasi SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sasaran Kinerja Pejabat Fungsional yang menjadi Koordinator dan Sub Koordinator, kami dari (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) “Implementasi SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 ttg Sasaran Kinerja Pejabat Fungsional yang menjadi Koordinar dan Sub Koordinator “. Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Apa itu Bimtek Digitalisasi E-Kinerja?

Bimtek Digitalisasi E-Kinerja merupakan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan kepada para pegawai dalam menggunakan sistem elektronic-kinerja secara optimal. Tim pengembang merancang sistem ini untuk mengukur dan menilai kinerja pegawai secara terpadu, sehingga sistem ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja.

Melalui Bimtek ini, peserta akan diajarkan mengenai fitur-fitur yang ada dalam sistem e-kinerja, cara mengoperasikannya, serta bagaimana cara mengintegrasikan sistem ini dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Selain itu, Bimtek juga akan membahas tentang pentingnya budaya kerja yang mendukung penggunaan sistem e-kinerja.

Manfaat Bimbingan teknis Digitalisasi E-Kinerja

Bimbingan teknis Digitalisasi E-Kinerja memberikan banyak manfaat. Pertama, Bimtek dapat meningkatkan efisiensi kerja karena proses penilaian kinerja dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Kedua, Bimtek dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian kinerja, sehingga setiap pegawai dapat mengetahui dengan jelas capaian kinerjanya.

Ketiga, Bimtek dapat memberikan umpan balik yang lebih efektif kepada pegawai, sehingga mereka dapat memperbaiki kinerja dan mengembangkan potensi diri. Terakhir, Bimtek dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dalam hal pengembangan karir dan pemberian penghargaan kepada pegawai.

Kesimpulan

Bimbingan teknis Digitalisasi E-Kinerja merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dengan mengikuti Bimtek, para pegawai dapat meningkatkan kompetensi dalam menggunakan sistem e-kinerja, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi. Selain itu, Bimtek juga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai, karena mereka merasa dihargai dan didukung dalam mengembangkan karier mereka.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Bimbingan teknis Digitalisasi E-Kinerja, kami dari (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan melaksanakan ‘Bimtek Digitalisasi E-Kinerja’. Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Tantangan dan Solusi

Namun, dalam upaya mewujudkan inovasi pelayanan publik, beberapa pihak perlu mengatasi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan. Tidak semua pegawai pemerintah terbuka terhadap ide-ide baru dan perubahan dalam cara kerja mereka. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun anggaran, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan inovasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pimpinan instansi harus menunjukkan komitmen yang kuat dan seluruh pihak terkait perlu memberikan dukungan.

Manfaat Bimtek Inovasi Pelayanan Publik

Bimtek Inovasi Pelayanan Publik memiliki banyak manfaat bagi instansi pemerintah maupun masyarakat. Bagi instansi pemerintah, Bimtek dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, kepuasan pelanggan, serta memperkuat citra positif di mata masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, Bimtek dapat memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Implementasi yang Berkelanjutan

Agar inovasi pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan, diperlukan upaya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Selain itu, penting untuk menciptakan budaya inovasi di lingkungan kerja, sehingga setiap pegawai merasa memiliki tanggung jawab untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, Bimbingan teknis Inovasi Pelayanan Publik dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan melayani.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Bimbingan teknis Inovasi Pelayanan Publik, kami dari (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan melaksanakan ‘Bimtek Inovasi Pelayanan Publik.’ Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima, penting untuk mengadakan workshop system good governance. Workshop ini bertujuan untuk memperkuat penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pertama-tama, workshop ini dapat membantu melatih dan meningkatkan pemahaman para pegawai pelayanan publik tentang pentingnya mengikuti SOP. Dengan menekankan nilai-nilai good governance, para peserta akan memahami bahwa kepatuhan terhadap SOP adalah kunci untuk memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya, workshop ini juga memberikan kesempatan untuk berbagi praktik terbaik dalam memberikan pelayanan publik. Peserta workshop dapat saling berbagi pengalaman dan pelajaran yang mereka peroleh selama bertugas. Dengan adanya forum ini, inovasi dan ide-ide baru dapat muncul untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.

Selain itu, workshop ini dapat menjadi platform bagi para peserta untuk mendiskusikan kendala dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan SOP. Diskusi antara peserta dan narasumber yang berkompeten akan memungkinkan pemecahan masalah yang efektif. Dengan memahami hambatan-hambatan yang ada dengan lebih baik, kita dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan sistem pelayanan publik.

Selama workshop, kita dapat menyelenggarakan pelatihan mengenai komunikasi efektif. Keterampilan komunikasi yang baik antara pegawai dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Penguatan komunikasi ini akan memastikan bahwa pelayanan publik yang prima juga mencakup aspek interaksi yang baik antara pihak yang memberikan layanan dan penerima layanan.

Dengan mengadakan workshop sistem good governance dengan pelayanan publik prima sesuai SOP, pemerintah dan lembaga pelayanan publik dapat memastikan bahwa proses pelayanan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Workshop ini merupakan langkah penting dalam mendorong good governance dan menciptakan hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Silakan ikuti bimtek/diklat dengan tema ” Workshop System Good Governance dengan Pelayanan Publik Prima Sesuai SOP ” yang akan kami selenggarakan sesuai dengan jadwal yang tertera di bawah ini untuk informasi lebih lanjut :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sebuah sistem yang dibentuk untuk memastikan akses informasi yang mudah dan efektif dalam bidang hukum. ini terdiri dari sejumlah sumber informasi hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, putusan arbitrase, dan dokumen hukum lainnya.

Dalam era digital, JDIH menjadi semakin penting karena memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi hukum dari mana saja dan kapan saja. Melalui JDIH, masyarakat dapat memperoleh informasi hukum yang akurat dan terbaru, sehingga dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih jelas.

Namun, tidak semua negara memiliki JDIH yang lengkap dan efektif. Beberapa negara kesulitan memberikan akses informasi hukum yang memadai karena keterbatasan dana, infrastruktur, dan kebijakan yang kurang tepat

Pemerintah perlu meningkatkan investasi dan memperbaiki kebijakan untuk memfasilitasi akses informasi hukum yang lebih baik melalui JDIH.

Selain itu, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam memperkuat JDIH. Mereka dapat menyediakan umpan balik dan masukan tentang kebutuhan mereka dalam memperoleh informasi hukum. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan ketersediaan informasi hukum yang lebih baik melalui JDIH.

Dalam konteks global, JDIH juga dapat menjadi alat penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas di seluruh dunia. JDIH dapat mendorong perubahan kebijakan dan praktik yang lebih baik serta mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi di berbagai negara.

Untuk memaksimalkan manfaat dari JDIH, semua pihak harus memberikan dukungan yang kuat. Semua pihak harus bekerja sama untuk memperkuat JDIH dan memastikan akses informasi hukum mudah dan efektif untuk semua.

Silakan ikuti bimtek/diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang akan kami selenggarakan sesuai dengan jadwal yang tertera di bawah ini untuk informasi lebih lanjut :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Di era digital seperti saat ini, pengadaan barang dan jasa sektor kesehatan telah bergeser dari pengadaan manual ke pengadaan elektronik. Pengadaan elektronik memungkinkan transaksi cepat dan efisien, dengan lebih sedikit birokrasi dan kemungkinan kesalahan.

Untuk menjaga integritas dan akuntabilitas, BLU dan BLUD perlu memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika dan hukum saat melakukan pengadaan elektronik. Selain itu, mereka perlu menerapkan strategi manajemen pengadaan yang baik untuk memastikan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dan tepat waktu.

Strategi manajemen pengadaan harus dimulai dengan perencanaan yang matang, yaitu memahami kebutuhan kesehatan masyarakat dan menetapkan prioritas pengadaan. Selain itu, BLU dan BLUD harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam pengadaan barang dan jasa.

Setelah perencanaan, tahap berikutnya dalam pengadaan barang dan jasa oleh BLU dan BLUD adalah melakukan pengadaan secara transparan dan adil. Untuk memastikan pengadaan barang dan jasa yang baik, BLU dan BLUD perlu menyusun dokumen pengadaan yang jelas dan memastikan agar mereka mengikuti proses pengadaan dengan baik.

Pengawasan dan evaluasi juga menjadi bagian penting dari strategi manajemen pengadaan. BLU dan BLUD perlu memesan, mengirim, dan mengevaluasi untuk memastikan kepatuhan kontrak dan standar.

Dalam rangka mengoptimalkan manajemen pengadaan, BLU dan BLUD harus terus memperbarui dan meningkatkan strategi pengadaan mereka. Dalam mengembangkan strategi pengadaan yang lebih baik, perlu mempertimbangkan peningkatan teknologi dan perubahan sosial dan lingkungan.

Pengadaan barang dan jasa sektor kesehatan memerlukan strategi pengadaan yang efektif oleh BLU dan BLUD untuk menjaga integritas dan akuntabilitas.

Silakan ikuti bimtek/diklat yang akan kami selenggarakan sesuai dengan jadwal yang tertera di bawah ini untuk informasi lebih lanjut :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Dalam proses pengadaan alat kesehatan dan obat, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu pelelangan dan pengadaan tanpa tender. Pelelangan adalah metode pengadaan yang dilakukan melalui proses lelang dengan syarat dan ketentuan yang jelas, sedangkan pengadaan tanpa tender dilakukan tanpa melalui proses lelang dan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelelangan menjadi metode pengadaan yang lebih disukai karena dapat memastikan transparansi dan persaingan yang adil dalam proses pengadaan. Namun, dalam beberapa kasus, pengadaan tanpa tender dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, seperti keadaan darurat atau untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak.

Selain itu, terdapat juga pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik. Pengadaan obat dengan metode ini dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi dan terdapat dalam sebuah katalog elektronik yang terpusat. Katalog elektronik ini berisi informasi lengkap mengenai obat-obatan yang tersedia, seperti kandungan, dosis, harga, dan stok.

Dengan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik, proses pengadaan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan. Selain itu, penggunaan katalog elektronik ini juga dapat menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan dan membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.

Namun, meskipun terdapat beberapa metode pengadaan yang dapat dilakukan, proses pengadaan alat kesehatan dan obat harus tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Sehingga, diharapkan dapat menghasilkan hasil pengadaan yang optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

Dalam rangka memastikan bahwa pengadaan alat kesehatan dan obat dilakukan dengan baik, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan dan pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan adil. Dengan mengimplementasikan sistem pengadaan yang baik dan mengikuti prinsip-prinsip yang benar, diharapkan bahwa pengadaan alat kesehatan dan obat dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

untuk meningkatkan pemahaman kami pusdiklat pemendagri akan mengadakan bimtek/diklat dengan tema ” Panduan Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat: Pelelangan, Pengadaan Tanpa Tender, dan Katalog Elektronik ” yang akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "