Manajemen keuangan desa waktu ini hal yg sangat vital & sensitif dalam pemerintahan desa. Sehingga perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi manipulasi. Biasanya masalah keuangan desa selalu menjadi sorotan baik bagi warga juga oleh forum lainnya yg terkait dengan pemerintahan desa. Khususnya yg bersangkutan dengan pengawasan dana desa.

Dalam hal ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mempunyai tugas mengawal supaya Pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya pengelolaan dana desa wajib bersifat transparan & akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan desa wajib taat pada peraturan perundang-undangan & pengelolaan keuangan desa juga wajib ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka membekali & menaikkan kemampuan Pemerintah Desa & Perangkat Desa dibidang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Desa, pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa, kami dari PUSDIKLAT PEMENDAGRI akan menyelenggarakan Bimtek tentang ” Penerapan Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Strategi Pengelolaan & Pertanggungjawaban Dana Desa terkait Pemeriksaan BPK” pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Mengenai tugasnya yaitu melaksanakan birokratisasi di level desa, melaksanakan program– program pembangunan, memberikan jasa administratif kepada masyarakat. Komitmen penting pemerintah Desa merupakan memberi pelayanan administratif (surat–menyurat) pada masyarakat.

Karena dekatnya arena secara normatif warga akar–rumput sebenarnya sanggup menyentuh eksklusif dan berpartisipasi pada proses pemerintahan & pembangunan pada tingkat Desa. Para aparatur Desa selalu dikonstruksi menjadi pamong Desa yg diperlukan sebagai pelindung & pengayom masyarakat warga para pamong desa bersama elite desa lainnya dituakan, ditokohkan & dianggap oleh masyarakat warga untuk mengelola kehidupan publik maupun pribadi masyarakat Desa.

Desa juga memiliki aparat yg bertugas menciptakan peraturan, menjaga dan menjalankan desa agar kehidupan masyarakat menjadi teratur & tertib. Sepatutnya kita menjadi masyarakat yg baik, wajib mematuhi segala peraturan desa agar tercipta kehidupan masyarakat yg tertib, aman, & damai.

Untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang kinerja & tupoksi Camat/Lurah/Kades (Kepala Desa) & Sekretaris Desa. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat Lurah Kades & Sekretaris Desa. Pelatihan pada bidang camat/lurah/desa akan dilaksanakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Desa mempunyai hak asal usul & hak tradisional dalam mengatur & membenahi kepentingan warga setempat & berperan mewujudkan hasrat kemerdekaan dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Navigasi ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa sudah berkembang dalam berbagai karakter sehingga harus dilindungi & diberdayakan supaya menjadi tangguh, maju, mandiri, & demokratis.

Sehingga bisa membangun landasan yg kuat dalam menjalankan pemerintahan dengan pengembangan menuju masyarakat yg adil, makmur, & sejahtera dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pelatihan kemasyarakatan Desa, & pemberdayaan rakyat Desa.

Pemerintah sudah membentuk UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa & juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014. yg dilengkapi dengan beberapa Permendagri, Permenkeu, & Permen Desa & PDT.

landasan tersebut yg akan menentukan segala kegiatan & juga hasil akhir kegiatan pada suatu desa, yg wajib di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang yg berlaku. Ketentuan normatif di suatu desa merupakan pintu masuk yg membutuhkan akuntabilitas supaya akuntabilitas tadi tidak hanya di pahami akan tetapi juga di praktikkan. Berkaitan dengan hal tadi maka Kami akan menyelenggarakan pelatihan desa / Bimtek / Diklat dengan tema “Pelatihan Kepemimpinan Kepala Desa”, yg akan di laksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Oleh karenanya pemerintah sudah memberikan wewenang & kemudahan buat mengakses anggaran atau dana desa yg relatif besar melalui peraturan-peraturan terkait sampai surat kesepakatan bersama(SKB) tiga menteri.

Meski demikian, pencairan dana desa, pengelolaan, sampai pertanggungjawabannya tetap membutuhkan banyak sekali persyaratan & keahlian. Hal itu wajib dipenuhi setiap daerah yg ingin menerima & memanfaatkan dana tadi tanpa harus merasa khawatir akan ancaman sanksi dikemudian hari. Pengembangan sistem informasi akuntansi yg kami usulkan di sini dilakukan dalam beberapa bagian, ada yg di pusat, ada yg di Pemda, & ada yg di desa itu sendiri yg semuanya memanfaatkan jaringan komunikasi data seluler dengan harapan kesamaan sistem & memperkecil biaya investasi perangkat keras.

informasi yg dikelola pada sistem tadi merupakan informasi umum yg cenderung lebih luas & berbeda-beda ragamnya antar kabupaten, sesuai dengan perbedaan penekanan pembangunan pada daerah masing-masing. Sedangkan pembahasan sistem informasi akuntansi adalah khusus & memiliki standar yg sama dalam semua desa di Indonesia misalnya masa sebelumnya diatur oleh Permendagri No.37/2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemahaman pada bidang tersebut, dengan ini kami akan menyelenggarakan pelatihan/bimtek/diklat dengan tema “Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai UU No.06 Tahun 2014” yg akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Tujuan dari adanya pendampingan desa ini ialah:

• Meningkatkan efektivitas, kapasitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa & pembangunan desa;
• Meningkatkan kesadaran prakarsa dan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa partisipatif ;
• Meningkatkan sinergi aktivitas pembangunan desa antar sektor;
• Mengoptimalkan aset lokasi desa secara emansipatoris.

Dalam pelaksanaannya pendamping desa dikerjakan oleh pendamping yg terdiri menurut:

• Tenaga pendamping profesional

Tenaga pendamping profesional mencakup pendamping desa, pendamping teknis, & energi pakar pemberdayaan rakyat. Untuk pendamping desa berkedudukan pada Kecamatan, sementara pendamping teknis berkedudukan pada Kabupaten. Dan pendamping teknis pemberdayaan masyarakat berkedudukan pada Pusat & Provinsi.

• Kader pemberdayaan Masyarakat Desa

Kader pemberdayaan rakyat desa berkedudukan pada Desa

• Pihak ketiga

terdiri dari lembaga swadaya rakyat (LSM), perguruan tinggi, ormas, & perusahaan. Pihak ketiga tadi berkedudukan pada wilayah negara kesatuan republik indonesia. Selain itu asal keuangan & kegiatannya bukan berasal dari Anggaran pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota ataupun desa.

Tugas dari pendampingan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan desa & pada menjalankan pengelolaan pelayanan sosial dasar, dan pengembangan usaha ekonomi desa, pendaya gunaan SDA & teknologi yg sempurna guna, pembangunan sarana prasarana desa, & pemberdayaan rakyat desa.

Meningkatkan kapasitas buat pemerintah desa, forum rakyat desa pada pembangunan & pemberdayaan rakyat desa. & melakukan koordinasi pendampingan pada taraf kecamatan dan memfasilitasi laporan aplikasi pendampingan yg dilakukan oleh Camat pada Pemda Kabupaten atau kota.

Sementara tugas dari pendamping teknis merupakan buat mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. Dan tugas dari tenaga pakar pemberdayaan rakyat yaitu mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan, kaderisasi, Infrastruktur perdesaan, peningkatan kapasitas, & regulasi. Tenaga pakar pemberdayaan rakyat bisa membantu pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda kabupaten/Kota pada perkara teknis pemberdayaan rakyat desa.

Dalam pengelolaan atau manajemen pendampingan desa, seseorang pendamping desa, pendamping teknis & tenaga pakar pemberdayaan rakyat di rekrut secara terbuka, proses Perekrutannya dilaksanakan di daerah & ditetapkan langsung oleh Menteri. Untuk menjadi seorang pendamping desa wajib mempunyai kompetensi & pengetahuan dalam pengorganisasian pelaksanaan program & aktivitas sektoral, kemudian adanya pengalaman pada pemberdayaan rakyat, dan memiliki pengalaman fasilitasi kolaborasi antar forum kemasyarakatan, & sanggup melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi acara pada wilayahnya.

Dalam Rangka memantapkan pemahaman pada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan & Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat mengenai Pendampingan & Pemberdayaan Masyarakat Desa yg akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Sementara itu bagi Pemerintah Pusat, Pemda, Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa bisa memberikan bentuk dorongan terhadap perkembangan BUMDes, yaitu sanggup dengan memberikan dana bantuan gratis atau akses permodalan, lalu melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, Dan mengutamakan Badan Usaha Milik Desa pada pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Pada awalnya BUMDes ini dijalankan hanya dalam skala kecil, tetapi setelah disahkannya peraturan terbaru & setiap desa di seluruh Indonesia menerima suntikan dana yg jumlahnya relatif besar. Dengan menaruh suntikan dana ke Desa-desa diharapkan kehidupan di Desa akan semakin berkembang dan bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. lantaran bila acara usaha BUMDes mempunyai modal dana yg relatif dan dikelola dengan baik, maka akan semakin baik juga kehidupan masyarakat Desa tersebut.

Maka dari itu, setiap aparatur Desa dibutuhkan untuk bisa memahami dengan benar -benar bagaimana cara mengembangkan dan mengelola output dari Badan Usaha Milik Desa tersebut. Lantaran BUMDes ini sanggup dikatakan sebagai jantungnya pembangunan ekonomi ditingkat Desa. pembentukan & pengelolaan BUMDes wajib berdasarkan atas kebutuhan dan potensi desa, kekayaan alam, dan hasil pertanian & kapasitas desa, menjadi bentuk upaya pada meningkatkan BUMDes & mensejahterakan masyarakat desa.

Pembangunan & pengelolaan BUMDes wajib dibangun berdasarkan asas prakarsa warga , kooperatif, partisipatif, transfaransi, emansipatif, akuntabel, & sustainable. Dan yg tidak boleh ketinggalan pada proses pembangunan & pengelolaan BUMDes ini adalah wajib dikerjakan secara profesional & mandiri. Hal ini buat menciptakan warga desa semakin subur, makmur & setidaknya sanggup mengurangi angka pengangguran pada desa tanpa wajib melakukan urbanisasi ke kota besar.

Dalam Rangka Meningkatkan pemahaman pada aparatur desa / camat / lurah tentang BUMDES, Pusat Pendidikan & Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat mengenai Pengelolaan & Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yg akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Sesuai dengan peraturan menteri pada negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai perubahan pengelolaan keuangan desa, yg sebelumnya diatur pada permendagri nomor 113 Tahun 2014. Maka salah satu bentuk perubahan yg terjadi adalah dengan membentuk aplikasi sistem keuangan desa atau yg diklaim menggunakan Aplikasi Siskeudes.
Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan atau BPKP beserta Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, yaitu pada upaya menaikkan kualitas dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Semua fitur didalam pelaksanaan siskeudes ini sengaja dibentuk menggunakan sesederhana mungkin, sebagai akibatnya bisa memudahakan pada penggunaannya. Dengan melalui proses penginputan sekali yg sinkron menggunakan bentuk transaksi yg tersedia. Dapat membuat hasil berupa dokumen penatausahaan dan laporan yg sinkron menggunakan ketentuan perundang-undangan, yg terdiri menurut, dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, surat permintaan pembayaran atau SPP, surat setoran pajak atau SSP, laporan penganggaran, yg mencakup APBDes, RAP & APBDes persumber dana dan dokumen-dokumen lainnya.

Selain itu, pelaksanaan siskeudes ini pula sanggup menciptakan sebuah laporan penatausahaan, yg mencakup buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku pendaftaran dokumen penatausahaan. Kelebihan lain dari aplikasi tadi adalah sesuai dengan peraturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, & didukung dengan petunjuk aplikasi implementasi & manual aplikasi.

Dengan adanya perkembangan & kemajuan terhadap teknologi misalnya waktu ini diharapkan sanggup memudahkan pada proses tata kelola keuangan khususnya bagi pemerintah desa. Dan buat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan siskeudes. maka dibutuhkan kepada seluruh aparat dan perangkat desa yg terdiri atas Sekdes, kaur, kasi & kaur keuangan atau bendahara desa, untuk sanggup mengikuti bimbingan atau pembinaan tentang penggunaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pelatihan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes ini tidak hanya diberikan dalam bentuk teori saja, tetapi langsung praktek mengenai bagaimana cara penggunaan pelaksanaan menggunakan baik & benar. Selain itu diberikan jua sebuah studi kasus dan bagaimana cara melakukan penyelesaiannya. Semua itu bertujuan supaya saat setelah pelatihan selesai semua peserta sanggup lebih tahu & sanggup mengaplikasikannya langsung di desanya masing-masing.

Dalam Rangka Pemantapan pemahaman pada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan & Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES yg akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Berbeda dengan masa kini sesudah UU tentang desa ditetapkan maka pengembangan & pengelolaan BUMDES semakin baik & menaruh manfaat bagi desa & rakyat sekitar. Pembentukan BUMDES merupakan sebuah gerbong pembangunan ekonomi lokal taraf desa. untuk membentuk ekonomi lokal desa wajib didasari dengan potensi desa, kapasitas desa, kebutuhan desa & penyertaan modal dari pemerintah desa dalam wujud pembiayaan & kekayaan desa. menurut definisi berdasarkan BUMDES, maka yg menjadi sasaran tujuan dari pembangunan BUMDES merupakan untuk menaikkan tingkat ekonomi Di desa-desa dan menaikkan kemakmuran masyarakat desa.

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan bisa menjadi wadah buat menggali setiap potensi , kekayaan, output pertanian, & kapasitas yg dimiliki setiap desa. selain itu BUMDES juga diperlukan dapat menemukan salah satu kelebihan yg menjadi karakteristik spesial masing-masing desa. & BUMDES juga wajib mempunyai prinsip partisipatif, kooperatif & emansipatif pada setiap aktivitas yg dilakukan, selain itu setiap aktivitas berhubungan dengan usaha milik desa wajib selalu melibatkan rakyat lokal & jadikan juga rakyat sebagai mitra bisnis BUMDES. Sehingga Desa semakin makmur & terhindar dari kemiskinan.

Sebagaimana yg sudah disebutkan di atas bahwa memang program dari BUMDES ini sangat membantu kehidupan masyarakat desa menjadi lebih makmur dari segi keuangan. Namun apabila kita lihat lagi, terdapat beberapa desa di luar sana yg masih belum berhasil dalam mengemban unit bisnis BUMDES ini. Hal ini bisa ditimbulkan oleh beberapa faktor. Bisa karena kurangnya Sumber daya insan dan kurangnya kemampuan sumber daya manusia lokal dalam proses menjalankan unit bisnis BUMDES tadi.

Dalam rangka memajukan kemampuan & pemahaman akan pembentukan & pengembangan BUMDES. Di mana begitu pentingnya peran dari BUMDES ini bagi perkembangan & kemajuan suatu desa. Maka dari itu kepada aparatur pemerintahan desa yg masih belum berhasil dalam membangun BUMDES, atau yg ingin menciptakan BUMDES mandiri bisa mengikuti sebuah training yg akan dilaksanakan oleh Pusdiklat Permendagri dengan mengirimkan beberapa perwakilannya. Pada pelatihan tadi para peserta akan diberikan beberapa materi tentang cara melakukan pengelolaan & pembentukan BUMDES, mulai dari menyusun AD/ART, SOP BUMDES serta mengenai Peraturan Desa atau Perdes Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Sebagaimana yg tercantum dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 misi dari UU mengenai desa ini merupakan untuk melindungi, menguatkan dan memantapkan desa agar menjadi desa yg lebih kuat, maju & demokratis. Maka buat mewujudkannya dibutuhkan adanya sebuah skema fasilitator pemberdayaan rakyat desa.

Fasilitator pengembangan masyarakat berperan dalam memfasilitasi warga & mendampingi mereka dalam pemberdayaan demi tercapainya output yg diinginkan. Selain itu fasilitator mempunyai peranan krusial di dalam pemberdayaan masyarakat. Yaitu menjadi pembantu proses yg terbuka, inklusif, & adil sehingga setiap individu bisa berpartisipasi aktif secara seimbang & menciptakan kondisi yg nyaman supaya masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif.

Fasilitator pula mempunyai peran menjadi pemberi alat bantu untuk memberdayakan masyarakat dengan cara menaruh penyuluhan, pendidikan, dan pembinaan yg terjadwal sesuai dengan SKKNI fasilitator pemberdayaan warga . hal ini dikarenakan pemberdayaan warga sangat erat hubungannya dengan fasilitator pemberdayaan masyarakat yg di mana manfaatnya itu dikenal sebagai pendamping masyarakat. maka dari itu seorang pendamping rakyat wajib mengetahui betul apa saja kelebihan & kekurangan dari masyarakatnya. Yaitu bisa dimulai dengan cara memperhatikan perkara & potensi yg terdapat pada warga sekitar.

Apalagi dengan kemajuan program –program desa yg ketika ini banyak diselenggarakan dengan banyaknya bantuan dana desa yg jumlahnya tidak sedikit, bisa juga berpotensi adanya kecurangan atau berpotensi terjadinya kesalahan pada saat mengambil suatu tindakan. Jika tidak adanya program pendampingan yg mengawasinya. Sebab pada proses pengelolaan dana desa, niscaya banyak pihak di luar sana yg meragukan profesionalitas & integritas aparat desa.

Maka untuk menepis seluruh keraguan tadi, terdapat beberapa pihak misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan DPR bahkan dari Bank Dunia sudah merekomendasikan buat mengadakan pendampingan untuk memfasilitasi pemberdayaan rakyat desa, agar desa menjadi lebih maju lagi. Dengan menciptakan sebuah kontrak program, yaitu program nasional pemberdayaan rakyat mandiri pedesaan atau PNPM pedesaan. Diharapkan program tadi menjadi ujung tombak dari pemberdayaan warga desa.

Dengan demikian dalam rangka mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman tentang Strategi fasilitator pemberdayaan rakyat desa. Agar dapat membentuk sumber daya manusia yg unggul. Pusat Pendidikan & Pelatihan (Pusdiklat) Pemerintahan Dalam Negeri akan melaksanakan suatu kegiatan bimbingan atau training. Oleh sebab itu dibutuhkan kepada seluruh aparatur pemerintah yg terkait untuk sanggup hadir mengikuti pelatihan tadi. Kegiatan pelatihan tadi akan dilaksanakan pada beberapa kota-kota Metropolitan yg ada di Indonesia Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "