Bentuk Penatausahaan, penerimaan & pengeluaran keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, menggunakan:

• Buku Kas Umum

Bentuk laporan pertanggungjawaban yg harus dibentuk oleh Bendahara Desa merupakan buku kas umum. Buku kas umum adalah salah satu sumber dokumen yg dipakai untuk mencatat berbagai aktivitas yg berhubungan dengan penerimaan & pengeluaran kas desa, baik itu transaksi secara tunai juga kredit.

• Buku Kas Pembantu Pajak

Dan bentuk laporan pertanggung jawaban yg ke 2 merupakan, buku kas pembantu pajak, yg tujuan untuk membantu buku kas umum yg berkenaan dengan penerimaan & pengeluaran yg berhubungan dengan pembayaran pajak atau yg biasa dipakai untuk mencatat setiap kas hasil pemotongan pajak & penyetoran kas desa ke kas negara.

• Buku Bank

Seperti halnya buku kas pembantu pajak, buku Bank ini juga dipakai untuk membantu buku kas umum, selain itu buku bank desa pula digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran uang ke rekening kas desa & penarikan menurut rekening kas desa dalam bank.

Setelah bendahara desa melaporkan pertanggung jawaban tentang keuangan desa pada kepala desa. maka selanjutnya tugas Kepala desa untuk membicarakan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Walikota. Dalam satu tahun kepala desa akan membicarakan laporannya sebanyak dua kali, yaitu laporan semester pertama yg dilakukan paling lambat akhir Bulan Juli tahun berjalan & laporan semester akhir tahun yg dilaksanakan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDESA, terdiri dari; pendapatan, belanja, & pembiayaan & dilaporkan kepada Bupati/Walikota, sedangkan bentuk laporan pertanggungjawaban kepada warga luas dilakukan secara tertulis & dengan media informasi sehingga rakyat mampu lebih mudah mengaksesnya.

Dan buat peraturan Desa tentang laporan pertanggung jawaban Realisasi pelaksanaan APBD, wajib melampirkan; format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan, lalu format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan, serta format laporan program pemerintah & Pemda yg masuk ke Desa.

Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang Penyusunan Program SKPD & Evaluasi maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat mengenai Penatausahaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "