Oleh karenanya dalam menyusun Peraturan Daerah , kepala daerah harus melibatkan DPRD pada proses pembuatannya. Dalam pembuatan Perda, DPRD tidak mempunyai peran seutuhnya lantaran dalam penyusunannya tergantung pada Gubernur, Walikota, & Bupati. Tetapi Gubernur, Walikota, dan Bupati perlu mendapatkan kesepakatan DRPD agar mereka dapat menetapkan sebuah Perda.

Masyarakat percaya bahwa DPRD merupakan salah satu wakil rakyat yang mendengarkan dan mewakili aspirasi mereka. Oleh karena itu, DPRD wajib melakukan penelitian terhadap dampak sebuah Perda terhadap masyarakat sebelum menetapkannya. Dalam menyusun sebuah Perda juga wajib mempertimbangkan banyak aspek. Lantaran setiap wilayah mempunyai kondisi yg tidak sama & Perda tidaklah sama.

Masyarakat dan kepala daerah harus berafiliasi baik dalam hal penetapan Perda, penerapan, dan pengawasan untuk mampu mewujudkan peran DPRD. DPRD juga secara aktif mengawasi pelaksanaan Perda setelah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan kepala daerah dalam memajukan sebuah Perda. Meskipun begitu pengawasan Perda adalah tanggung jawab DPRD selain menyusun Perda & menyetujuinya.

Pemda membutuhkan Perda untuk menjaga roda pemerintahan dalam keadaan stabil dan menciptakan ketertiban serta keamanan bagi masyarakat. DPRD memang mempunyai hal buat melakukan pengawasan Perdu, tetapi peran utama dalam menjalankan roda pemerintahan sebuah wilayah berada di tangan kepala daerah & tentunya membutuhkan partisipasi dari segala komponen termasuk masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen dan menolak Perda jika mereka menganggapnya melanggar peraturan negara atau hukum yang berlaku. DPRD juga bisa mengajukan usulan mengenai rancangan Peraturan Daerah yg nantinya akan didiskusikan bersama dengan kepala daerah.

Penetapan Perda adalah output dari kesepakatan DRPD & kepala daerah yg telah sepakat. Tetapi hak pemerintah tetap berada di tangan kepala daerah di dalam pengawasan DPRD. Mereka memastikan agar peraturan daerah berjalan lancar, terlaksana dengan baik, dan memberikan manfaat kepada semua masyarakat.

Kami akan adakan Bimtek/Diklat DPRD untuk meningkatkan pemahaman dalam Optimalisasi Peran DPRD penganggaran, pengawasan, dan pembuatan perda Kabupaten/Kota pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Pembangunan daerah bukan hanya sebagai tanggung jawab kepala daerah tetapi perencanaan pembangunan daerah terdapat peran DPRD yg berkedudukan sebagai pembuat keputusan untuk menyetujui sebuah anggaran pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah, APBD merupakan kebutuhan utama. DPRD memiliki peran penting dalam mengesahkan APBD. Sebuah APBD membutuhkan persetujuan DPRD pada penetapannya.

Selain itu dalam pembelanjaan APBD pula berada di bawah pengawasan DPRD. Mulai dari pembelanjaan APBD untuk melakukan pembangunan daerah. Misalnya buat pembangunan jalan, pembangunan gedung & pembangunan lainnya. Setiap daerah harus membuat laporan pembangunan setiap daerah & melakukan evaluasi pada pembangunan daerah. Apakah anggaran daerah berjalan dengan lancar? Apakah tidak terdapat dana yg macet? Dan memastikan pembangunan daerah lancar dengan menggunakan dana APBD.

Peran DPRD lainnya yg berpengaruh pada pembangunan suatu daerah merupakan membuat pola dasar sebuah pembangunan daerah. Kita akan membentuk pola dasar tersebut sebagai Perda yang kemudian akan menjadi landasan dalam pembangunan daerah.

Dalam hal ini, kita membutuhkan peran aktif rakyat, oleh karena itu, kita melakukan kunjungan kepada rakyat untuk mendengarkan aspirasi mereka, keinginan mereka, serta memperoleh pendapat dan saran dari mereka dalam pembangunan daerah. Peran rakyat pula penting karena pembangunan daerah bukan hanya keputusan pemerintah tetapi membutuhkan partisipasi aktif berdasarkan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pula memiliki peran menjadi pemandu dalam pembangunan daerah. DPRD mengawasi pembangunan daerah untuk memastikan penggunaan anggaran APBD dengan baik dan sesuai kebutuhan, guna menjamin kelancaran pembangunan.

Setelah pelaksanaan pembangunan daerah, DPRD juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah. Sebagai lembaga yg menyetujui APBD, penggunaan dana APBD untuk pembangunan daerah di bawah pengawasan daerah. Oleh karenanya DPRD mempunyai hak buat meminta evaluasi Pemda dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, kami akan menyelenggarakan Bimtek optimalisasi peran DPRD dalam merancang dan mengevaluasi kinerja pembangunan daerah pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Tidak hanya pemberi & penerima dana hibah, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan dana hibah. Di antaranya tanggung jawab untuk menentukan calon penerima dana hibah yg sempurna & sesuai, pemerintah juga bertanggung jawab atas keputusan kepala daerah yg menentukan penerima dana hibah.

Penerima dana hibah juga memiliki tanggung jawab buat mengelola dana hibah dengan baik. Selain itu, penerima dana hibah juga harus memberikan bukti penerimaan dana hibah, melaporkan penggunaan dana hibah, dan menunjukkan SPTJ yang menunjukkan bahwa mereka telah menerima dan mengelola dana hibah dengan baik.

Siapakah yg berhak mendapat dana hibah? Seseorang atau suatu organisasi dapat memberikan dana bantuan gratis kepada perorangan atau organisasi lainnya. Pemerintah juga bisa mendapat dana hibah. Pemerintah dapat memberikan hibah kepada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dan juga kepada masyarakat.

Harapannya, dana hibah dapat menunjang pembangunan fasilitas serta mendukung aktivitas masyarakat dan pemerintah. Dalam penggunaan dana hibah juga wajib mendapat pengawasan sehingga tidak terjadi penyelewengan dana atau korupsi yg tidak sesuai dengan tujuan dana hibah yg sebenarnya. Masyarakat juga dapat menggunakan dana hibah dalam bentuk barang.

Proses pemberian dana hibah ke penerima wajib melalui seleksi yg tepat. Agar badan, instansi, atau masyarakat bisa menerima dana hibah dengan tepat sasaran. Beberapa contoh dana hibah pada sekitar kita misalnya dana hibah buat pembangunan tempat ibadah. Dana hibah buat pembangunan fasilitas umum & lain sebagainya. Dengan dana hibah, kita berharap masyarakat dapat mendapatkan pertolongan dalam kehidupan mereka dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Dalam rangka memantapkan pemahaman serta meningkatkan kinerja DPRD, kami akan mengadakan Bimtek/Diklat DPRD mengenai Orientasi Pengelolaan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Dasar dari pelaksanaan reses adalah UU Nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemda. Reses adalah komunikasi 2 arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara terjadwal merupakan kewajiban anggota DPRD buat bertemu konstituennya secara rutin dalam setiap masa reses. Anggota dewan selalu memanfaatkan masa reses untuk melaksanakan agenda politik dan sosial. Tiga kali persidangan dalam satu tahun menentukan berlangsungnya masa reses.

Dengan adanya masa reses ini bertujuan buat mewujudkan aspirasi & pengaduan keluhan rakyat sekaligus menjadi bukti kinerja anggota DPRD. Anggota DPRD melakukan reses di daerah pemilihannya untuk berkomunikasi dengan rakyat. Anggota DPRD melaksanakan reses di luar masa sidang sebanyak tiga kali setahun atau 14 kali dalam periode lima tahun masa jabatan DPRD. Lalu Sekretariat DPRD mendukung aktivitas reses melalui belanja penunjang aktivitas.

Anggota DPRD harus mempertanggungjawabkan dana yang tersedia untuk mendukung aktivitas reses, bukan hanya melaksanakannya atau menghabiskannya. Setiap kali mengeluarkan satu rupiah pun, perlu ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Kami akan menyelenggarakan pelatihan mengenai “Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten” pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Fungsi Legislasi
DPRD berfungsi dalam legislasi untuk membuat Perda dan menyetujui Perda yang diajukan oleh kepala daerah sesuai dengan undang-undang. Tidak hanya menyetujui, DPRD juga dapat menolak rancangan Perda bila tidak sesuai dengan undang-undang yg berlaku.

Kepala daerah membuat Perda atau Peraturan Daerah kemudian mengajukannya ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Fungsi perda merupakan menjaga stabilitas Pemda & mewujudkan kehidupan rakyat yg lebih baik.

Fungsi Anggaran
Selain fungsi Legislasi, DPRD juga mempunyai fungsi anggaran. Dalam hal ini, Pemda atau kepala daerah mengajukan anggaran APBD yang DPRD memiliki hak untuk menyetujui atau menolak. APDB adalah salah satu dokumen yg menunjang Pemda yg di dalamnya berisi mengenai anggaran kerja Pemda & segala rancangan kerja suatu wilayah selama satu tahun.

DPRD perlu memberikan persetujuan sebelum menetapkan dan menerapkan rancangan APBD. Selain itu, DPRD juga bertanggung jawab dalam mengawasi penggunaan APBD agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Fungsi Pengawasan
Fungsi lain dari DPRD adalah fungsi pengawasan. DPRD mempunyai kewenangan & hak pada mengawasi jalannya Pemda & pelaksanaan APBD. DPRD juga memiliki hak untuk meminta pihak terkait pertanggungjawaban atas setiap aktivitas pemerintahan atau rancangan APBD yang DPRD setujui.

Kinerja DPRD yang baik akan membantu kelancaran pemerintahan baik di Pemda maupun di pemerintahan pusat. Serta menjadi pengawas pelayanan publik pada rakyat. Oleh karena itu, unit atau satuan membantu DPRD dalam menjalankan berbagai fungsi.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Fungsi DPRD maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat DPRD tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Sekretariat DPRD diperlukan memberikan pelayanan yg terbaik kepada Pimpinan & Anggota DPRD. Sehingga tugas DPRD sebagai forum yg mewakili masyarakat bisa berfungsi dengan baik.
DRPD juga mempunyai tugas menjadi forum yg menyampaikan suara masyarakat pada pemerintah, menjadi forum yg mewakili kepentingan masyarakat & dipilih buat mendengar aspirasi masyarakat.

Selain mempunyai fungsi & kewajiban, DPRD juga mempunyai beberapa hak. Berikut ini merupakan beberapa hak yg dimiliki sang DPRD di antaranya:

Hak Petisi
DPRD mempunyai hak buat mengajukan petisi atau pertanyaan kepada anggota maupun unit kerja DPRD yg ada di dalamnya. Lantaran DPRD mempunyai fungsi sebagai pengawas yg bertugas mengawasi jalannya APBD juga aktivitas pemerintah yg telah DPRD setujui.

Hak Budget
Hak lain yg dimiliki oleh DPRD merupakan hak budget, hak dimana DPRD bisa memilih & memutuskan besarnya anggaran pendapatan & anggaran pengeluaran belanja negara atau daerah. Lantaran setiap pengajuan DPRD wajib melewati persetujuan DPRD.

Hak Angket
Selain hak petisi & hak budget, DPRD juga mempunyai hak angket. Hak buat meminta penyelidikan terhadap suatu masalah. DPRD dapat mengajukan hak angket untuk menyelidiki kasus korupsi atau penyelewengan dana pembangunan proyek.

Hak Amandemen
Suatu Perda membutuhkan persetujuan DPRD sebelum ditetapkan. DPRD dapat mengamandemen peraturan suatu wilayah, baik yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan.

Hak inisiatif
DPRD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang daerah dan rakyat memiliki hak untuk bertanya kepada DPRD. Rakyat memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyalurkan aspirasi mereka dan menjadi wakil mereka dalam pemerintahan.

Untuk penjelasan lebih terperincinya mengenai Pelayanan Prima Sekretariat DPRD maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat DPRD tentang Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD  Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Penguatan Hard & Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti bertujuan agar mereka tetap memiliki kemampuan yang mumpuni bahkan setelah berakhir masa tugas. Pada dasarnya manusia mempunyai skills, tetapi skills setiap manusia berbeda-beda & terdapat yg berkembang & tidak. Anggota DPRD perlu meningkatkan keterampilan mereka untuk bekerja dengan baik. Mereka perlu memiliki keterampilan baik dan berusaha mengembangkannya untuk tugas publik.

Anggota DPRD Paripurna harus memiliki kemampuan kerja yang baik, adaptabilitas, komunikasi dengan masyarakat, dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Meskipun anggota DPRD telah mempunyai soft skills yg relatif bagus tetapi terkadang itu tidak cukup untuk menjadi anggota DPRD Purnabakti yg baik. Lantaran mereka juga wajib mempunyai sebuah kejujuran & tanggung jawab terhadap pekerjaan yg mereka terima.

Penguatan hard & soft skills bagi Anggota DPRD Purnabakti bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih baik dengan adaptabilitas dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Penguatan Hard & Soft Skills Anggota DPRD Purnabakti melibatkan tinjauan langsung kondisi masyarakat, diskusi, dan mendengarkan aspirasi mereka. Sebagai lembaga yg mewakili aspirasi masyarakat, sudah sepantasnya apabila DPRD sering mengunjungi masyarakat yg sudah memilihnya sebagai perwakilan rakyat.

Dari mengunjungi masyarakat mereka bisa melihat realita yg ada, kasus yg ada di dalam masyarakat & berusaha menemukan solusi yg baik. Skills beradaptasi & juga berkomunikasi akan lebih terasah dengan melakukan hal ini. Oleh lantaran itu perlu adanya kunjungan rutin DPRD kepada masyarakat supaya lebih memahami tentang realita kehidupan yg sebenarnya.

akibat dari Peningkatan skills baik hard maupun soft skills adalah DPRD bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara apabila tidak melakukan penguatan skills bisa membuat beberapa pekerjaan DPRD Purnabakti terganggu. Lantaran hidup ini berubah, teknologi juga berubah & semakin canggih. DPRD perlu meningkatkan keterampilan baik hard skills maupun soft skills agar mereka dapat lebih baik dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Anggota DPRD Purnabakti maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat DPRD tentang Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

DPRD pula mempunyai hak istimewa misalnya hak angket, hak petisi & juga hak amandemen untuk menjalankan tugasnya. DPRD membagi peran, fungsi, dan kapasitasnya menjadi beberapa fungsi. Lembaga aspirasi masyarakat, seperti DPRD, sangat membutuhkan untuk mewakili suara masyarakat dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik. DPRD memiliki tanggung jawab untuk secara aktif menjalankan peran representasi, yang mengharuskan mereka untuk mewakili suara masyarakat.

DPRD memiliki peran advokasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Mereka aktif peduli terhadap aspirasi, saran, dan keluhan rakyat, karena prioritas utama adalah kepentingan masyarakat.

Lantaran pada dasarnya masyarakat memilih DPRD karena mereka percaya bahwa DPRD sanggup mengungkapkan aspirasi mereka pada pemerintah & negara. DPRD perlu menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan memberikan solusi untuk menuntaskan kasus tersebut.

DPRD memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah (Pemda) jika terjadi masalah yang berada di bawah pengawasan DPRD. Seperti yg kita tahu pada pembuatan Perda membutuhkan persetujuan DPRD. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, DPRD harus bertanggung jawab dan harus melakukan evaluasi terhadap Perda yang telah ditetapkan.

Peningkatan peran, kapasitas & fungsi DPRD telah menjadi hal harus supaya menunjang kinerja DPRD dalam membantu Pemda. Selain skill yg perlu ditingkatkan DPRD juga diharapkan sanggup memberikan kinerja & tanggung jawab yg lebih baik pada warga . Selain itu DPRD diperlukan sanggup menjalankan hak & kewajibannya dengan seimbang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah. Salah satu tugas utama DPRD adalah mengawasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, DPRD juga memiliki tugas untuk merumuskan peraturan daerah bersama kepala daerah, memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan, dan meninjau kembali Perda yang telah ditetapkan.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai peran DPRD maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat DPRD tentang Peningkatan Kapasitas, Peran, dan Fungsi Anggota DPRD Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "