Dalam konteks Rumah Sakit dan BLUD, regulasi yang semakin kompleks menuntut adanya sinergi antar unsur pengelola pengadaan. Oleh karena itu, peran Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menjadi sangat strategis dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Namun, dinamika regulasi, kompleksitas kebutuhan layanan kesehatan, serta keterbatasan pemahaman teknis sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan PBJ.

Oleh karena itu, melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, para pejabat terkait akan memahami secara mendalam peran, tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai ketentuan terbaru dalam Perpres No.46 Tahun 2025, khususnya di bidang PBJ Rumah Sakit/BLUD.

II. Tujuan

Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman PA/KPA, PPK, dan Pokja dalam melaksanakan PBJ di lingkungan Rumah Sakit/BLUD.
• Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mendalam terkait regulasi terbaru dalam Perpres No.46 Tahun 2025, sehingga peserta dapat menyesuaikan langkah kerja sesuai aturan yang berlaku.
• Menyelaraskan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak agar proses PBJ berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur.
• Membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam menyusun dokumen, mengelola kontrak, serta mengantisipasi permasalahan hukum dalam PBJ.
• Mendukung terciptanya tata kelola Rumah Sakit/BLUD yang profesional, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik.

III. Materi Bimtek

Adapun materi yang akan disampaikan dalam kegiatan ini meliputi:

• Gambaran Umum Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peran PA/KPA dalam PBJ Rumah Sakit/BLUD: kewenangan, tanggung jawab, dan pengendalian anggaran.
• Peran dan Tugas PPK: penyusunan dokumen kontrak, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta penyelesaian permasalahan kontraktual.
• Fungsi Pokja Pemilihan: tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan terbaru.
• Strategi Pengadaan Rumah Sakit/BLUD: pengadaan obat, alat kesehatan, serta kebutuhan operasional.
• Manajemen Risiko dan Aspek Hukum dalam PBJ: pencegahan penyimpangan serta mitigasi risiko hukum.
• Studi Kasus dan Simulasi: praktik penyusunan dokumen PBJ Rumah Sakit/BLUD.

IV. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui adanya Bimtek ini diharapkan PA/KPA, PPK, dan Pokja Pemilihan di lingkungan Rumah Sakit/BLUD mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih profesional, sehingga implementasi PBJ dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Perpres No.46 Tahun 2025. Kegiatan ini juga menjadi sarana strategis untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PBJ, mendukung pelayanan publik yang lebih baik, serta mewujudkan tata kelola Rumah Sakit/BLUD yang transparan, efektif, dan berdaya saing.

Melalui Bimtek Peran PPK, Pokja, dan PA/KPA dalam PBJ Rumah Sakit/BLUD Berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025, peserta diharapkan mampu memahami regulasi terbaru, memperjelas tugas dan kewenangan masing-masing, serta menerapkan prinsip pengadaan yang transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga dapat mendukung efisiensi tata kelola Rumah Sakit/BLUD serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Di era digital seperti saat ini, pengadaan barang dan jasa sektor kesehatan telah bergeser dari pengadaan manual ke pengadaan elektronik. Pengadaan elektronik memungkinkan transaksi cepat dan efisien, dengan lebih sedikit birokrasi dan kemungkinan kesalahan.

Untuk menjaga integritas dan akuntabilitas, BLU dan BLUD perlu memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika dan hukum saat melakukan pengadaan elektronik. Selain itu, mereka perlu menerapkan strategi manajemen pengadaan yang baik untuk memastikan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dan tepat waktu.

Strategi manajemen pengadaan harus dimulai dengan perencanaan yang matang, yaitu memahami kebutuhan kesehatan masyarakat dan menetapkan prioritas pengadaan. Selain itu, BLU dan BLUD harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam pengadaan barang dan jasa.

Setelah perencanaan, tahap berikutnya dalam pengadaan barang dan jasa oleh BLU dan BLUD adalah melakukan pengadaan secara transparan dan adil. Untuk memastikan pengadaan barang dan jasa yang baik, BLU dan BLUD perlu menyusun dokumen pengadaan yang jelas dan memastikan agar mereka mengikuti proses pengadaan dengan baik.

Pengawasan dan evaluasi juga menjadi bagian penting dari strategi manajemen pengadaan. BLU dan BLUD perlu memesan, mengirim, dan mengevaluasi untuk memastikan kepatuhan kontrak dan standar.

Dalam rangka mengoptimalkan manajemen pengadaan, BLU dan BLUD harus terus memperbarui dan meningkatkan strategi pengadaan mereka. Dalam mengembangkan strategi pengadaan yang lebih baik, perlu mempertimbangkan peningkatan teknologi dan perubahan sosial dan lingkungan.

Pengadaan barang dan jasa sektor kesehatan memerlukan strategi pengadaan yang efektif oleh BLU dan BLUD untuk menjaga integritas dan akuntabilitas.

Silakan ikuti bimtek/diklat yang akan kami selenggarakan sesuai dengan jadwal yang tertera di bawah ini untuk informasi lebih lanjut :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Perlu mengadakan bimbingan teknis atau bimtek agar dapat mengoptimalkan kinerja Dewan Pengawas BLUD. Bimtek Dewan Pengawas BLUD bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Bimtek ini juga dapat membantu meningkatkan koordinasi antara Dewan Pengawas BLUD dengan pimpinan dan jajaran BLUD.

Tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dewan Pengawas BLUD tidaklah sedikit. Salah satu tantangan utama adalah menjaga independensi dalam menjalankan tugas pengawasan. Dewan Pengawas BLUD harus independen dan mampu mengatasi masalah seperti konflik kepentingan dan kebijakan kontroversial.

Peran Dewan Pengawas BLUD meliputi beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Mengawasi pengelolaan keuangan dan kinerja BLUD
   Dewan Pengawas bertugas untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan kinerja BLUD berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dewan Pengawas harus memastikan bahwa BLUD tidak melakukan penyalahgunaan keuangan dan aset yang dimilikinya.
2. Memberikan rekomendasi dan saran kepada pimpinan BLUD
   Dewan Pengawas dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada pimpinan BLUD terkait dengan pengelolaan keuangan dan kinerja. Dewan Pengawas dapat memberikan rekomendasi dan saran yang dapat membantu pimpinan BLUD meningkatkan kinerja dan efektivitas pengelolaan keuangan.
3. Mengawasi pelaksanaan program kerja BLUD
   Dewan Pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program kerja BLUD. Tujuan dari hal tersebut adalah memastikan bahwa BLUD melaksanakan rencana program kerja dengan sesuai yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas dan perannya, Dewan Pengawas BLUD harus memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang pengawasan keuangan, manajemen risiko, dan tata kelola. Mereka juga harus memahami peraturan dan perundang-undangan terkait pengawasan BLUD, serta memiliki kemampuan analisis yang baik dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah.

Selain itu, Dewan Pengawas BLUD juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pimpinan dan jajaran BLUD serta dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Dalam bimtek tantangan Dewan Pengawas BLUD, fasilitator dapat membahas beberapa topik seperti pengawasan keuangan, manajemen risiko, tata kelola, serta peraturan dan perundang-undangan terkait pengawasan BLUD. Selain itu, bimtek juga dapat membahas tentang teknik dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan tugas pengawasan yang kompleks, Dewan Pengawas BLUD perlu bekerja sama dan berkoordinasi dengan pimpinan dan jajaran BLUD serta dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa BLUD dapat memberikan layanan publik yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Silakan ikuti bimtek/diklat yang akan kami selenggarakan sesuai dengan jadwal yang tertera di bawah ini untuk informasi lebih lanjut :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Perencanaan keuangan Puskesmas (BLUD)
Dalam Bimtek Manajemen Keuangan Puskemas (BLUD), kami akan mengajarkan cara merencanakan keuangan Puskemas dengan baik kepada para peserta. Hal ini meliputi penyusunan anggaran dan proyeksi keuangan yang realistis serta pengelolaan kas dan bank yang efektif.

Manajemen aset dan liabilitas Puskesmas
Pada Bimtek Pengelolaan Keuangan Puskesmas (BLUD), para peserta akan belajar cara mengelola aset dan liabilitas Puskesmas dengan baik. Hal ini meliputi pengendalian persediaan, pengelolaan inventaris, serta pengelolaan piutang dan utang.

Pembuatan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
Selain itu, fasilitator Bimtek akan mengajarkan cara membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta cara melakukan audit internal agar peserta dapat memastikan kepatuhan pada aturan dan regulasi yang berlaku.

Audit internal untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan regulasi
Para peserta akan belajar cara melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan regulasi yang berlaku. Kita perlu memastikan bahwa kita mengelola keuangan Puskesmas dengan baik dan transparan

Dampak pengelolaan keuangan yang baik terhadap pelayanan kesehatan Puskesmas
Dengan mengelola keuangan dengan baik, Puskesmas diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, Bimtek Pengelolaan Keuangan Puskesmas (BLUD) sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Melalui bimtek pengelolaan keuangan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD , diharapkan para peserta mampu memahami dan menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Silakan ikuti bimtek/diklat yang akan kami selenggarakan sesuai dengan jadwal yang tertera di bawah ini untuk informasi lebih lanjut :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Mekanisme Proses Peningkatan Mutu Puskesmas dan Rumah Sakit
Peningkatan mutu Puskesmas dan rumah sakit dilakukan melalui beberapa mekanisme dan proses berikut:

1. Penilaian Kinerja
   Penilaian kinerja dilakukan secara teratur dan menyeluruh untuk mengukur sejauh mana kinerja Puskesmas dan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penilaian kinerja ini meliputi beberapa aspek, seperti kualitas pelayanan, efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.
2. Identifikasi Masalah
   Setelah penilaian kinerja dilakukan, maka selanjutnya dilakukan identifikasi masalah. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada Puskesmas dan rumah sakit. Dalam identifikasi masalah ini, melibatkan seluruh staf yang terkait dengan pelayanan kesehatan, sehingga semua masalah dapat teridentifikasi secara komprehensif.
3. Perumusan Rencana Aksi
   Setelah masalah teridentifikasi, maka dilakukan perumusan rencana aksi yang berisi tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rencana aksi ini harus disusun secara terperinci, mencakup siapa yang bertanggung jawab, kapan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya.
4. Implementasi dan Monitoring
   Setelah rencana aksi disusun, selanjutnya dilakukan implementasi dan monitoring. Implementasi dilakukan dengan menerapkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana aksi yang telah diimplementasikan memberikan hasil yang diharapkan.
5. Evaluasi Hasil Peningkatan Mutu
   Setelah rencana aksi diimplementasikan, maka selanjutnya dilakukan evaluasi hasil peningkatan mutu. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai dan apakah masih perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Penerapan Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah
Pemerintah telah mendorong pengembangan Puskesmas menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Penerapan Puskesmas menjadi BLUD dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Penetapan Kebijakan dan Peraturan
   Penetapan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan Puskesmas menjadi BLUD dilakukan oleh pemerintah daerah. Kebijakan dan peraturan ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2. Penyusunan Rencana Usaha dan Anggaran
   Setelah kebijakan dan peraturan ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyusunan rencana usaha dan anggaran (RUA). RUA ini berisi perencanaan kegiatan dan pengeluaran yang akan dilakukan oleh Puskesmas dalam rangka pengembangan menjadi BLUD.
3. Pembentukan Badan Pengelola
   Pembentukan Badan Pengelola dilakukan untuk mengelola dan mengawasi operasional Puskesmas sebagai BLUD. Badan Pengelola terdiri dari beberapa anggota, seperti pengurus, pengawas, dan pengelola keuangan.
4. Penyelenggaraan Sosialisasi
   Penyelenggaraan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang perubahan status Puskesmas menjadi BLUD. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep BLUD dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keuntungan dan manfaat dari pengembangan Puskesmas menjadi BLUD.
5. Implementasi Penerapan BLUD
   Setelah tahap-tahap di atas dilakukan, selanjutnya dilakukan implementasi penerapan BLUD. Penerapan BLUD dilakukan melalui beberapa aspek, seperti manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen layanan kesehatan.

Kesimpulan

Peningkatan mutu Puskesmas dan rumah sakit serta pengembangan Puskesmas menjadi BLUD merupakan hal yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Diperlukan mekanisme dan proses yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah dan semua pihak terkait harus terus mendorong dan mendukung pengembangan Puskesmas menjadi BLUD untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang BLUD , kami pusdiklat pemendagri akan mengadakan Bimtek/Diklat dengan tema ” Mekanisme Proses Peningkatan Mutu Puskesmas dan Rumah Sakit serta Penerapan Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah.” yang akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "