Dalam mengelola keuangan, wajib memegang asas-asas yang berlaku. Ini meliputi akuntabilitas hasil, profesionalitas, transparansi, proporsionalitas, badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri, serta tanggung jawab.

Dalam hal pengelolaan anggaran dan penggunaan barang kementerian negara atau forum yang mereka pimpin, demikian pula, menteri atau pimpinan suatu lembaga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengatur kebijakan pengelolaan keuangan negara terkait APBN dan APBD. Pemerintah sedang menyusun aturan, mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dalam penganggaran, dan menggunakan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Salah satu upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Menteri atau pimpinan forum/gubernur/bupati/walikota berperan sebagai pelaku pengguna anggaran dan pengguna barang dalam pengelolaan keuangan negara. Pimpinan unit organisasi kementerian negara atau forum melaksanakan kegiatan sesuai UU APBN. Satuan perangkat daerah bertanggung jawab atas aktivitas APBD.

Presiden membicarakan rancangan undang-undang APBN kepada DPR. Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa laporan keuangan tersebut dalam ancangan undang-undang. Pihak berwenang akan melakukan pemeriksaan dalam waktu 6 bulan setelah akhir tahun anggaran. Gubernur/Walikota/Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan inspeksi terhadap keuangan yang tercakup dalam laporan ini. Gubernur/Walikota/Bupati wajib menyerahkan laporan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan tadi mencakup laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman mengenai administrasi & perundang-undangan Pemda, kami akan menyelenggarakan pelatihan/Bimtek. ” Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah” pada waktu-waktu berikut:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "