Sinkronisasi Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Layanan

Penyusunan Renstra harus mencakup sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah memastikan peraturan yang dibuat selaras dan memberikan kepastian bagi investor. Selain itu, PTSP harus bertransformasi menjadi pusat layanan yang modern dan terintegrasi. Pemerintah dapat mencapainya dengan memanfaatkan TI untuk mempercepat perizinan, meminimalkan tatap muka, dan mencegah korupsi. Pelatihan berkala bagi staf PTSP juga krusial untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka dalam melayani masyarakat dan pelaku usaha.

Penguatan Promosi dan Kemudahan Akses Informasi

Strategi promosi investasi yang efektif menjadi kunci untuk menarik minat investor. Renstra harus mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pemerintah harus mempublikasikan informasi ini secara luas melalui berbagai media, termasuk platform digital dan pameran investasi. Aksesibilitas informasi yang mudah, seperti prosedur perizinan, peta investasi, dan insentif fiskal, akan sangat membantu calon investor dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menempatkan diri sebagai mitra strategis bagi para investor, bukan sekadar regulator.

Partisipasi Publik dan Evaluasi Berkelanjutan

Keberhasilan Renstra sangat bergantung pada partisipasi publik, terutama dari asosiasi pengusaha, akademisi, dan masyarakat. Berbagai pihak memberikan masukan yang memperkaya Renstra dan memastikan kebijakan yang dibuat relevan dengan kebutuhan lapangan. Setelah menjalankan Renstra, pemerintah melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitasnya. Indikator kinerja utama (KPI) seperti jumlah investasi yang masuk, waktu rata-rata pengurusan izin, dan kepuasan investor perlu dipantau secara rutin. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian strategi di masa depan, sehingga Renstra dapat tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) yang komprehensif dan terukur untuk manajemen penanaman modal dan PTSP adalah instrumen vital bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan. Melalui sinkronisasi kebijakan, pemanfaatan teknologi, promosi yang terarah, dan evaluasi berkala, daerah dapat menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka memperkuat manajemen penanaman modal daerah serta mengoptimalkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di tingkat kabupaten/kota, diperlukan strategi yang terarah melalui penyusunan Rencana Strategis Daerah. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam merumuskan kebijakan, mengelola regulasi, dan mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung iklim investasi yang kondusif. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusdiklat Pemendagri akan menyelenggarakan Bimtek “ Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah ” pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “