Diklat Reviu Barang Milik Daerah

Reviu Barang Milik Daerah. – Perencanaan kebutuhan BMD dilakukan setiap tahun setelah penetapan rencana kerja SKPD. Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu pondasi SKPD. Tawarkan untuk menyediakan anggaran untuk kebutuhan baru (inisiatif baru) dan baseline serta membuat rencana kerja dan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Keputusan ini telah banyak mengalami perubahan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, sehingga perlu untuk membiasakan diri dengan perubahan yang diperkenalkan oleh pemerintahan Daerah dan SKPD masing-masing. (BMD) dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsionalitas SKPD serta ketersediaan yang ada Ketersediaan BMD adalah BMD dengan pengelola properti dan atau penyewa properti.

Perencanaan kebutuhan BMD harus dapat menggambarkan kebutuhan BMD yang sebenarnya di SKPD sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat RKBMD. Perencanaan kebutuhan BMD dilakukan setiap tahun setelah penyusunan rencana kerja SKPD (Renja).

Perencanaan kebutuhan BMD adalah salah satu dasar SKPD dalam mengusulkan kontribusi anggaran untuk inisiatif dan baseline baru, serta saat membuat rencana kerja dan anggaran. Perencanaan kebutuhan BMD mengacu pada rencana kerja SKPD.

Selain pembuangan, perencanaan kebutuhan BMD didorong oleh: a. standar komoditas. Standar produk adalah spesifikasi produk yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan. Standar harus didasarkan pada hukum dan peraturan; B. Standar Persyaratan.

Melalui keputusan ini, pemerintah memberikan landasan regulasi yang lebih luas untuk penerapan pedoman penggunaan BMN/BMD yang lebih fleksibel. Serta memberikan skema baru sebagai alternatif terkait penggunaan BMN/BMD. Dalam Rangka Memahami sistem informasi manajemen aset dengan lebih baik. Sebagai hasilnya, kami akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan tema ” pelatihan Reviu Barang Milik Daerah , yang akan berlangsung Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 2 TAHUN ANGGARAN 2025

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "