Bimtek Pemanfaatan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah – Pemanfaatan Barang Milik Daerah, yaitu memperkuat pusaka daerah yang tidak lagi digunakan untuk memenuhi tugas dan fungsi perangkat daerah, atau meningkatkan pusaka daerah tanpa mengubah peruntukannya. Ada aturan umum untuk menggunakan sumber daya daerah. Penggunaan BMD dilakukan oleh pengelola barang dengan persetujuan gubernur/bupati/walikota.

Kekayaan daerah digunakan menurut aspek teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat. Kekayaan negara tersebut dapat dipergunakan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara.Barang milik daerah digunakan tanpa persetujuan DPRD. Biaya pemeliharaan dan perlindungan barang milik daerah ditanggung oleh mitra pemasok, antara lain penyewa, peminjam, mitra KSP, mitra BGS/BSG, dan mitra KSPI.

APBD menanggung biaya penyusunan BMD sampai dengan penamaan rekanan. Pendapatan daerah dari penggunaan kekayaan daerah disetor penuh ke kas Badan Layanan Umum Daerah.

Pedoman penyelenggaraan BMD diatur dengan keputusan Menteri Dalam Negeri n. 19 tahun 2016.Badan pengelola kekayaan daerah adalah kepala daerah, gubernur/bupati/walikota.

Pemilik kuasa pelepasan atas BMD bertanggung jawab dalam beberapa hal. Yakni, menetapkan aturan pengelolaan BMD, menentukan penggunaan dan penggunaan atau pengalihan barang milik daerah.

Selain itu, orang yang berwenang wajib menyusun kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD, mengajukan permintaan pengalihan dengan persetujuan DPRD, menyetujui usulan pengalihan/pemusnahan/penghapusan barang milik daerah, dan menyetujui usulan penggunaan barang milik daerah.

Pengelola BMD adalah pejabat berwenang yang membidangi cagar budaya daerah.Pengelola pusaka daerah dalam hal ini adalah sekretaris daerah. Sebagai pengelola, sekretaris daerah bertanggung jawab atas beberapa hal antara lain: peninjauan dan persetujuan rencana BMD, peninjauan dan persetujuan pemeliharaan/konservasi, usulan penggunaan BMD dan pengalihan.

Sekretaris Daerah juga bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan eksploitasi, pemanfaatan, perusakan, dan perampasan barang milik daerah. Pengalihan aset milik daerah
harus dilakukan dengan persetujuan kepala daerah atau DPRD.

Aturan umum penggunaan BMD.Ada beberapa aturan umum untuk menggunakan properti daerah saat menggunakan properti daerah. Usaha pemanfaatan barang milik daerah meliputi penipuan barang atau barang yang tidak terpakai menjadi barang bekas atau layak pakai.

Agar fungsi objek tidak hilang karena tidak aktif dan objek masih dalam keadaan terpakai. Pemanfaatan ini dilakukan oleh unit operasional direktorat daerah yang mengelola barang milik daerah melalui pencatatan master data dan pengendalian yang sesuai.

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya daerah. Untuk itu kami akan mengadakan pelatihan dengan topik Use & Pengelolaan barang milik daerah yang berlangsung pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025