Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah – Mutasi Pejabat pada dasarnya adalah sebuah rutinitas yg wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999. Mutasi yg secara teknis dalam UU ini diartikan sebagai mutasi, yg merupakan sebuah metode kebijakan tentang bagaimana mengurus mutasi pejabat dalam suatu jabatan. lain definisi mutasi kepegawaian adalah seluruh transisi tentang seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti penunjukan, pemindahan, pemberhentian, perubahan susunan keluarga & lain-lain.

Beberapa tujuan mutasi pegawai menjadi berikut :

• untuk mengoptimalkan produktivitas dari karyawan yg terlibat,
• untuk meningkatkan keahlian pekerja
• sebagai dorongan bagi minat karyawan buat meneliti jenjang karir yg lebih tinggi lagi di perusahaan.

Adapun persoalan yg muncul kemudian adalah bahwa wewenang yg begitu besar dari pejabat pembina kepegawaian daerah. Dalam hal ini Kepala Daerah & Sekda untuk melakukan rotasi atau mutasi pejabat, terkadang membuat hal ini dipandang dari bagian politis. maka yg terjadi kemudian adalah metode rotasi pejabat itu akan ‘beraroma’ relasi emosional, balas jasa, balas dendam, & aroma nepotisme lainnya.

Di dalam ikhtiar mengatasi wawasan yg keliru di kalangan aparatur/pejabat dan warga umum, maka persoalan mutasi ini wajib dicermati dari pendekatan kebijakan publik. Dimana dalam perencanaan dan pelaksanaannya berada dalam frame manajemen SDM (aparatur/pejabat) dan mengarah dalam peningkatan kapasitas organisasi/birokrasi.

Dengan Demikian hasil dari pelaksanaan kebijakan mutasi tersebut, prosesnya akan tetap melengkapi asas formalitas kepangkatan, bersandar pada prinsip profesionalisme dan berorientasi dalam peningkatan kinerja. Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan organisasi pemerintahan.

Dengan ini kami Pusdiklat Pemendagri akan menyelenggarakan pelatihan kepegawaian yaitu dengan tema “Diklat Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah”, yg akan dilaksanakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025