Bimtek Audit Barang Milik Daerah

Audit Bilik Milik Daerah – Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), yang masing-masing badan administrasi BMN/BMD, pengguna dan organisasi pengguna. Pengetahuan rinci tentang semua aspek manajemen BMN/BMD, administrasi, inventarisasi dan pelaporan diperlukan. Namun, banyak pengelola barang yang masih kesulitan mengelola aset daerah. Oleh karena itu, audit menemukan banyak kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara.

Pemeriksaan atau Pemeriksaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah proses identifikasi masalah yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, keakuratan, kredibilitas, dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah (UU No. 15 Tahun 2004).

Berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa penyelenggara berwenang melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, melakukan pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan atau Audit Barang Milik Daerah (BMD). Selain itu, jika item teridentifikasi yang memerlukan pengujian, manajer dapat meminta pengontrol fungsi untuk melakukan pengujian. Pembina fungsional ini bisa berasal dari internal pemerintah daerah (Itwilprov/itwilkab/kota dan BPKP).

Pengelola fungsi eksternal berasal dari BPK. Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal diinformasikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti dalam hal belum dilaksanakannya Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Oleh karena itu dengan ini kami menyelenggarakan “BIMBINGAN TEKNIS PEMERIKSAAN BARANG MILIK DAERAH” yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan verifikasi properti dan tentunya juga harus dipahami dalam kaitannya dengan pengelolaan properti itu sendiri. Bimtek ini penting tidak hanya untuk auditor tetapi juga untuk manajer properti untuk memahami masalah yang terkait dengan audit properti daerah. Yang berlangsung Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "