Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) – Badan Layanan Umum atau yg disingkat dengan BLU ini merupakan Institusi yg berada di zona Pemerintahan Republik Indonesia yg dibangun untuk memberikan suatu pelayanan kepada Masyarakat baik itu berbentuk pengadaan barang ataupun jasa, yg dijual tanpa mementingkan mencari keuntungan & dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan dalam prinsip efisiensi & produktivitas.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 mengatur pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Namun, pemerintah telah mengubah peraturan tersebut menjadi Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012, yang memberikan fleksibilitas kepada BLU untuk mengelola keuangannya.

PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan BLU yang memberikan fleksibilitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BLU memiliki kedudukan ganda sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam hal pelaporan keuangan.

Tugas BLU adalah melaporkan secara menyeluruh penggunaan sumber daya oleh pihak non-kepentingan seperti eksternal, donatur, auditor, dan forum legislatif. Dan entitas akuntansi BLU harus menyusun laporan keuangan dan mengkonsolidasikannya dengan entitas akuntansi yang berada di bawahnya.

Pejabat BLU bertanggung jawab melakukan delegasi jasa umum yang pihak berwenang sediakan. Sedangkan menteri, pimpinan forum, gubernur, bupati, dan walikota bertanggung jawab atas kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan umum yang mereka delegasikan kepada BLU.

Dalam rangka pengelolaan keuangan atau kas, Badan Layanan Umum atau BLU mengadakan hal-hal menjadi berikut:

1. Merencanakan penerimaan & pengeluaran kas;
2. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
3. Pimpinan BLU harus menyimpan kas dan mengelola rekening bank dengan membentuk rekening bank pada bank umum.
4. Melakukan pembayaran;
5. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, & Memanfaatkan surplus keuangan jangka pendek buat memperoleh pendapatan tambahan.

BLU menggunakan instrumen keuangan dengan risiko rendah untuk melakukan investasi jangka pendek. Mereka menganggap penerimaan anggaran dari APBN atau APBD sebagai pendapatan mereka. Selain itu, mereka harus menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menarik dana dari sumber APBN dan APBD.

Selain warga atau badan lain memberikan Hibah terikat, kita harus memperlakukan penerimaan tersebut secara sinkron dengan peruntukan. Dan output menurut kerja sama BLU dengan pihak lain atau output bisnis lainnya merupakan pendapatan bagi BLU

Dalam rangka menaikkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif juga Legislatif kami akan melaksanakan Bimtek & Diklat mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) yg kegiatannya akan diselenggarakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025