Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDESA dan APBDES)

Menyusun RPJMDes & APBDes – Untuk mewujudkan pembangunan desa yg terencana, terorganisir maka diharapkan adanya sebuah perencanaan pembangunan desa. perencanaan pembangunan desa akan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Target dari adanya perencanaan pembangunan desa ini, adalah meliputi:

• Untuk Penyusunan Rancangan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
• Menguatkan panduan hak & wewenang serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa; &
• Untuk Menunjukkan keberpihakan negara terhadap hak desa buat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis atau bentuk dari perencanaan pembangunan desa terdiri dari planning pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes, planning kerja pembangunan desa (RKPDes), & anggaran pendapatan & belanja desa (APBDesa). Hal ini sebagaimana yg terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengenai desa dalam pasal 63, yg mewajibkan pada pemerintah desa untuk menyusun planning pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) & planning kerja pembangunan desa (RKPDes).
RPJM ini adalah suatu planning aktivitas pembangunan desa dalam jangka waktu lima Tahun. RPJMDes & RKPDes adalah satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan didesa. Kemudian RKPDes merupakan klasifikasi RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun yg ditetapkan dengan peraturan desa. & APBDes adalah planning tahunan keuangan desa sesuai dengan RKPDes.

Berdasarkan Permendagri No. 66 Tahun 2007 mengenai perencanaan pembangunan desa, dalam pasal 2 ayat 3, disebutkan bahwa Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yaitu memuat arah kebijakan desa, taktik pembangunan desa dan acara kerja desa. Dalam setiap proses perencanaan pembangunan desa yg terdiri dari: penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan wajib selalu melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Adapun buat alur penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yaitu antara lain:

1. Pra Musrenbang/Musyawarah desa dengan rencana menciptakan pembentukan tim penyusun RPJMDesa.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
3. Pengkajian keadaan, penyusunan planning usulan aktivitas pembangunan desa, penyusunan laporan PKD, dan Penyusunan rancangan dokumen RPJMDes.
4. Musyawarah pembahasan rancangan RPJMDesa Oleh BPD.
5. Penyempurnaan rancangan RPJMDesa oleh tim penyusun RPJMDesa & penyusun rancangan Perdes RPJMDesa oleh BPD,
6. Menjalankan musrembang yg dipimpin oleh Kades, mengenai penetapan rancangan RPJMDes & penetapan Perdes RPJMDes.

Sementara pada Permendagri No. 66 Tahun 2007 disebutkan bahwa, aktivitas penyusunan RPJM desa dilakukan berdasarkan alur tahapan yg terdiri atas: masukan, proses, hasil, & dampak. Masukan dilaksanakan melalui ekskavasi kasus & potensi dengan menggunakan alat kaji sketsa desa, kalender musim, & bagan kelembagaan. Sedangkan termin proses dilaksanakan menggunakan cara pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan, pemecahan masalah, & penentuan peringkat tindakan. Dan buat bagian dampak. Dalam bagian ini akan membentuk 3 kebijakan yg berkaitan dengan RPJM Desa & RKP Desa yaitu terdiri dari peraturan desa mengenai RPJM Desa, daftar usulan planning aktivitas pembangunan pada desa, & keputusan ketua desa mengenai RKP Desa.

Dalam Rangka Pemantapan pemahaman pada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan & Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Bimtek & Diklat Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDES & APBDES) yg akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025