Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah – Peraturan yg mengatur manajemen keuangan desa kembali mengalami perubahan, yg sebelumnya diatur di dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 kini diubah ke dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan manajemen Keuangan Desa. di dalam peraturan terbaru ini tidak semuanya mengalami perubahan, terdapat beberapa hal yg sama. Misalnya berdasarkan definisi keuangan desa, masing-masing memakai definisi yg sama misalnya pada Permendagri sebelumnya.

Berikut ini adalah beberapa perubahan dalam peraturan terbaru yaitu dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yg terkait dengan manajemen keuangan desa :

• Dasar manajemen Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, disebutkan bahwa asas manajemen keuangan desa, meliputi: Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib & disiplin aturan. APD Desa Merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa pada masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari hingga dengan tanggal 31 Desember.

• Kekuasaan manajemen Keuangan Desa

Struktur pemegang kekuasaan Desa dalam peraturan sebelumnya dipegang sepenuhnya oleh Kepala Desa. sedangkan di dalam Permendagri terbaru merupakan Kepala desa adalah PKPKD (pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa). Dengan begitu yg memegang kekuasaan manajemen keuangan desa, Kepala Desa menggunakan sebagian kekuasaannya dilimpahkan pada Perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Kegiatan Desa) yg terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Seksi & Kaur Keuangan.

• Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 9, disebutkan bahwa APBDESA terdiri berdasarkan: pendapatan desa, belanja desa, & pembiayaan desa. Untuk pendapatan desa diklasifikasikan berdasarkan kelompok, jenis & objek pendapatan, sedangkan buat belanja desa diklasifikasikan berdasarkan bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, & paparan objek belanja. Sementara buat pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan kelompok, jenis & objek pembiayaan.

• Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pasal 29 pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, & pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa bisa dilakukan dengan memakai sistem informasi yg dikelola langsung oleh Kemendagri.

• Pembina & Pengawasan

Menteri melakukan training dan pengawasan yg dikoordinasikan oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa & Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas & Fungsinya. Selain itu training & pengawasan terhadap pemberian & penyaluran dana desa, kuota dana desa, dan bagian dari output pajak daerah & retribusi wilayah kabupaten/kota, & bantuan keuangan pada desa dilakukan oleh Pemda Provinsi. Sedangkan buat Bupati/Wali Kota melaksanakan training & pengawasan yg dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/Kota.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kami akan menyelenggarakan “Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Menghadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah” Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025