Integrasi E-Kinerja dan Pembekalan Jabatan Fungsional

Implementasi E-kinerja tidak hanya sebatas mengganti sistem pencatatan, namun juga mengintegrasikan proses pembekalan jabatan fungsional. Dengan E-kinerja, pengembangan kompetensi ASN dapat dipantau secara lebih efektif. Aparatur Sipil Negara mencatat setiap aktivitas pelatihan dan pengembangan dalam sistem, lalu menggunakan data tersebut untuk menilai kinerja. Hal ini sejalan dengan semangat Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 yang menekankan pada peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan.

Penyusunan SKP Berbasis Aplikasi E-Kinerja

Seiring dengan perubahan sistem penilaian kinerja, penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) juga mengalami transformasi. Sasaran kinerja Pegawai yang sebelumnya bersifat umum, kini harus kami susun menjadi lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki tenggat waktu (SMART).

Aplikasi E-kinerja menyediakan fitur-fitur yang memudahkan ASN dalam menyusun SKP dan melakukan monitoring terhadap pencapaiannya. Dengan demikian, kinerja ASN dapat diukur secara objektif dan akuntabel.

Tantangan dan Peluang di Tingkat Pusat dan Daerah

Implementasi E-kinerja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah tentu saja tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan sistem baru ini. Selain itu, diperlukan juga infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung berjalannya sistem. Namun demikian, E-kinerja juga membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN, memperkuat akuntabilitas, dan mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Konversi Penyusunan E-Dupak Vs E-Kinerja dan Pembekalan Jabatan Fungsional sesuai dengan PermenpanRB No 1 Tahun 2023 serta Praktek Penyusunan SKP berbasis aplikasi E-Kinerja sesuai PermenpanRB No 6 Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, kami dari PUSDIKLAT PEMENDAGRI akan melaksanakan Bimtek “Strategi Penyusunan dan Implementasi Konversi E-Dupak serta Optimalisasi E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Proses Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja

Perencanaan analisis jabatan dan beban kerja merupakan proses yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak terkait. Tahapan-tahapan dalam proses ini meliputi pengumpulan data peran, analisis data, penyusunan deskripsi jabatan, dan penetapan standar kinerja. Hasil dari analisis ini akan menghasilkan profil jabatan yang jelas dan rinci, serta beban kerja yang realistis bagi setiap jabatan.

Manfaat Analisis Jabatan dan Beban Kerja

Analisis jabatan dan beban kerja memiliki sejumlah manfaat bagi organisasi. Pertama, dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karir pegawai, dan sistem penggajian yang adil dan transparan. Kedua, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja karena tugas dan tanggung jawab setiap pegawai telah terdefinisi dengan jelas. Ketiga, dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan pengembangan organisasi.

Tantangan dalam Pelaksanaan

Meskipun penting, pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja seringkali menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman mengenai konsep analisis jabatan dan beban kerja, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari pegawai. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk mengatasi tantangan tersebut.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Pedoman Kepmenpan RB No 173 Tahun 2024, Kami dari ( PUSDIKLAT PEMENDAGRI ), akan melaksanakan Bimtek ‘Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Kepmenpan RB No 173 Tahun 2024’. Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Setiap kepala daerah dapat menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RPBD) untuk diserahkan kepada DPRD. Tugas kita sesuai undang-undang adalah menyusun KUA & PPAS serta menerapkan prinsip-prinsip utama dan metode aktif dalam penyusunan APBD. Selanjutnya DPRD menerima penyerahan APBD untuk meminta persetujuan. DPRD berhak buat menerima, menolak & meminta revisi APBD apabila kurang sesuai dengan undang-undang.

KUA & PPAS adalah 2 hal yg berbeda. PPAS atau Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah dokumen yg berisi mengenai prioritas planning kerja pembangunan sebuah wilayah. Prioritas setiap wilayah tentunya berbeda, tergantung dari keadaan wilayah tadi. Oleh karena itu, kami memerlukan PPAS untuk merencanakan kerja sesuai dengan urutan prioritas.

Setelah itu, DPRD wajib menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada bulan Juli. Kepala daerah menunjuk pejabat atau pegawai yang mampu melaksanakan PPAS. Kebijakan pembuatan KUA & PPAS perlu menciptakan acuan yang baik dalam menyusun anggaran APBD.

Dengan PPAS, kita dapat menentukan urutan prioritas perencanaan kerja yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Contohnya, kita dapat merencanakan pembangunan jalan dan fasilitas umum sesuai dengan tingkat prioritas yang setiap daerah butuhkan.

Adanya PPAS & KUA menciptakan kinerja kepala daerah lebih mudah dalam memilih tindak lanjut pembangunan suatu daerah sesuai dengan prioritas yg tertera pada dokumen.

Dokumen ini juga dapat membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran DPRD yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah. Tugas DPRD tidak hanya menyetujui APBD tetapi pada pelaksanaannya DPRD pula mempunyai tugas buat mengawasi jalannya Pemda & pula mengawasi penerapan APBD pada pembangunan daerah.

Selain itu DPRD pula berhak meminta revisi anggaran KUA & PPAS apabila tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam penyusunan KUA & PPAS, perlu kita lakukan dengan hati-hati agar kita dapat mencegah kesalahan yang merusak perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka memantapkan pemahaman dan Meningkatkan Kinerja DPRD maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat DPRD mengenai Kebijakan generik aturan & Prioritas Plafon Anggaran Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Fungsi pertama DPRD merupakan perencanaan APBD. Sebuah APBD wajib disusun melalui banyak pertimbangan selain itu jumlah yg dikeluarkan buat pembangunan juga belanja setiap daerah tidak boleh dipengaruhi secara gegabah. Oleh karenanya pada hal ini kepala daerah wajib mendiskusikan rancangan APBD menggunakan DPRD.

Fungsi DPRD yg lain merupakan menentukan prioritas anggaran APBD. Anggota DPRD juga melakukan pemilahan terhadap jumlah anggaran yang harus mereka setujui dan tolak. Untuk menghindari terjadinya penyelewengan APBD. Selanjutnya, setelah DPRD menetapkan APBD, DPRD bertugas mengawasi pembelanjaan APBD. Apakah sesuai dengan proposal kami atau tidak?. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi & penyelewengan dana.

Setiap wilayah yg mengajukan APBD wajib menaruh laporan pertanggung jawaban pengguna dana kepada DPRD. Dan DPRD bertugas meneliti tentang penggunaan dana dari rancangan APBD. DPRD juga berhak meminta laporan tersebut bila kepala daerah terlambat memberikannya. DPRD juga memiliki hak buat bertanya tentang agenda anggaran belanja & proses pembelanjaannya.

Fungsi pengawasan anggaran belanja sangat penting. Seperti yg kita ketahui banyak sekali perkara penyelewengan anggaran belanja dam berujung korupsi karena adanya kesempatan. Oleh karenanya perlu adanya pengawasan DPRD pada proses pengawasan APBD. Agar kami dapat melancarkan proses pembelanjaan dana dan memastikan kesesuaian dengan rancangan APBD yang kami ajukan.

DPRD juga memiliki hak buat membentuk Peraturan Daerah beserta dengan kepala daerah demi menciptakan sebuah wilayah yg kondusif & tertib. Pembentukan APBD hendaknya mempertimbangkan prioritas kebutuhan setiap wilayah. Lantaran kebutuhan setiap wilayah berbeda-beda. Misalnya saja wilayah A membutuhkan aturan dana pada sektor pembangunan jalan. Sementara wilayah lain membutuhkan dana lebih banyak pada sektor pengembangan wilayah & pendidikan. Oleh karena itu besarnya APBD setiap daerah tidak sama.

Dalam rangka memperkuat pemahaman dan meningkatkan kinerja DPRD, kami akan mengadakan Bimtek DPRD untuk meningkatkan optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Oleh karenanya dalam menyusun Peraturan Daerah , kepala daerah harus melibatkan DPRD pada proses pembuatannya. Dalam pembuatan Perda, DPRD tidak mempunyai peran seutuhnya lantaran dalam penyusunannya tergantung pada Gubernur, Walikota, & Bupati. Tetapi Gubernur, Walikota, dan Bupati perlu mendapatkan kesepakatan DRPD agar mereka dapat menetapkan sebuah Perda.

Masyarakat percaya bahwa DPRD merupakan salah satu wakil rakyat yang mendengarkan dan mewakili aspirasi mereka. Oleh karena itu, DPRD wajib melakukan penelitian terhadap dampak sebuah Perda terhadap masyarakat sebelum menetapkannya. Dalam menyusun sebuah Perda juga wajib mempertimbangkan banyak aspek. Lantaran setiap wilayah mempunyai kondisi yg tidak sama & Perda tidaklah sama.

Masyarakat dan kepala daerah harus berafiliasi baik dalam hal penetapan Perda, penerapan, dan pengawasan untuk mampu mewujudkan peran DPRD. DPRD juga secara aktif mengawasi pelaksanaan Perda setelah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan kepala daerah dalam memajukan sebuah Perda. Meskipun begitu pengawasan Perda adalah tanggung jawab DPRD selain menyusun Perda & menyetujuinya.

Pemda membutuhkan Perda untuk menjaga roda pemerintahan dalam keadaan stabil dan menciptakan ketertiban serta keamanan bagi masyarakat. DPRD memang mempunyai hal buat melakukan pengawasan Perdu, tetapi peran utama dalam menjalankan roda pemerintahan sebuah wilayah berada di tangan kepala daerah & tentunya membutuhkan partisipasi dari segala komponen termasuk masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen dan menolak Perda jika mereka menganggapnya melanggar peraturan negara atau hukum yang berlaku. DPRD juga bisa mengajukan usulan mengenai rancangan Peraturan Daerah yg nantinya akan didiskusikan bersama dengan kepala daerah.

Penetapan Perda adalah output dari kesepakatan DRPD & kepala daerah yg telah sepakat. Tetapi hak pemerintah tetap berada di tangan kepala daerah di dalam pengawasan DPRD. Mereka memastikan agar peraturan daerah berjalan lancar, terlaksana dengan baik, dan memberikan manfaat kepada semua masyarakat.

Kami akan adakan Bimtek/Diklat DPRD untuk meningkatkan pemahaman dalam Optimalisasi Peran DPRD penganggaran, pengawasan, dan pembuatan perda Kabupaten/Kota pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Pembangunan daerah bukan hanya sebagai tanggung jawab kepala daerah tetapi perencanaan pembangunan daerah terdapat peran DPRD yg berkedudukan sebagai pembuat keputusan untuk menyetujui sebuah anggaran pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah, APBD merupakan kebutuhan utama. DPRD memiliki peran penting dalam mengesahkan APBD. Sebuah APBD membutuhkan persetujuan DPRD pada penetapannya.

Selain itu dalam pembelanjaan APBD pula berada di bawah pengawasan DPRD. Mulai dari pembelanjaan APBD untuk melakukan pembangunan daerah. Misalnya buat pembangunan jalan, pembangunan gedung & pembangunan lainnya. Setiap daerah harus membuat laporan pembangunan setiap daerah & melakukan evaluasi pada pembangunan daerah. Apakah anggaran daerah berjalan dengan lancar? Apakah tidak terdapat dana yg macet? Dan memastikan pembangunan daerah lancar dengan menggunakan dana APBD.

Peran DPRD lainnya yg berpengaruh pada pembangunan suatu daerah merupakan membuat pola dasar sebuah pembangunan daerah. Kita akan membentuk pola dasar tersebut sebagai Perda yang kemudian akan menjadi landasan dalam pembangunan daerah.

Dalam hal ini, kita membutuhkan peran aktif rakyat, oleh karena itu, kita melakukan kunjungan kepada rakyat untuk mendengarkan aspirasi mereka, keinginan mereka, serta memperoleh pendapat dan saran dari mereka dalam pembangunan daerah. Peran rakyat pula penting karena pembangunan daerah bukan hanya keputusan pemerintah tetapi membutuhkan partisipasi aktif berdasarkan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pula memiliki peran menjadi pemandu dalam pembangunan daerah. DPRD mengawasi pembangunan daerah untuk memastikan penggunaan anggaran APBD dengan baik dan sesuai kebutuhan, guna menjamin kelancaran pembangunan.

Setelah pelaksanaan pembangunan daerah, DPRD juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah. Sebagai lembaga yg menyetujui APBD, penggunaan dana APBD untuk pembangunan daerah di bawah pengawasan daerah. Oleh karenanya DPRD mempunyai hak buat meminta evaluasi Pemda dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, kami akan menyelenggarakan Bimtek optimalisasi peran DPRD dalam merancang dan mengevaluasi kinerja pembangunan daerah pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Reses merupakan mekanisme penting dalam kerja legislatif di Indonesia. Anggota DPRD melalui reses memiliki kesempatan berinteraksi dengan konstituennya, mendengarkan aspirasi, dan memahami permasalahan masyarakat. Program Jasmara menjadi contoh reses yang maksimal dengan fokus pada komunikasi dua arah dan partisipasi masyarakat.

Untuk optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD hasil Jasmara, langkah-langkah berikut dapat dilakukan: melibatkan pihak terkait, menerapkan pendekatan terbuka dan inklusif, mempertimbangkan hasil reses dalam pembuatan kebijakan, mengimplementasikan aspirasi dalam program legislasi, dan menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Anggota DPRD dapat memperkuat fungsi legislatif, menjawab aspirasi masyarakat, dan menciptakan kebijakan responsif dengan mengikuti langkah-langkah ini. Kolaborasi antara anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting dalam mengoptimalkan reses dan pokok pikiran DPRD hasil Jasmara.

Kolaborasi dan sinergi antara anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat penting untuk mengoptimalkan reses dan pokok pikiran hasil Jasmara. Mereka bekerja sama menciptakan lingkungan dialog yang kondusif, menemukan solusi terbaik, dan melaksanakan kebijakan untuk menjawab permasalahan masyarakat.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa reses sangat penting dalam kerja legislatif. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, terdapat pula manfaat tambahan bagi anggota DPRD, yaitu memperluas jaringan komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Terlebih lagi, melalui reses, anggota DPRD dapat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih mendalam. Selain dari itu, hal ini juga memungkinkan mereka untuk merespons secara lebih efektif terhadap kebutuhan yang ada. Dengan melibatkan pihak terkait, menerapkan pendekatan terbuka, dan mempertimbangkan hasil reses dalam pembuatan kebijakan, program Jasmara dapat mengoptimalkan reses. Reses dan pokok pikiran DPRD hasil Jasmara dapat efektif untuk mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas.

Dalam rangka memperdalam pemahaman tentang Optimalisasi Reses & Pokok Pikiran DPRD, kami akan menyelenggarakan Bimtek/Diklat DPRD yang membahas tentang Optimalisasi Reses & Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Bimtek juga memfasilitasi berbagi pengalaman dan kerjasama antara anggota alat kelengkapan DPRD dari daerah yang berbeda. Penyelenggaraan Bimtek harus dilakukan secara berkala dan terstruktur, dengan melibatkan narasumber ahli dan melibatkan anggota dalam latihan praktis.

Setelah mengikuti Bimtek Optimalisasi, kita perlu mengevaluasi dan memantau peningkatan kinerja anggota alat kelengkapan DPRD. Selain Bimtek, partisipasi dalam seminar, konferensi, dan lokakarya juga penting untuk pengembangan diri anggota alat kelengkapan DPRD.

Melalui peningkatan kualitas anggota alat kelengkapan DPRD melalui Bimtek, kita dapat menciptakan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif, serta meningkatkan kinerja dalam merumuskan kebijakan daerah, mengawasi, dan mengambil keputusan yang berkualitas.

Pentingnya Bimtek juga terletak pada upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas legislatif. Dalam era yang menuntut integritas dan profesionalisme, anggota alat kelengkapan DPRD perlu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi.

Dalam upaya memperkuat pemahaman tentang Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD, kami dengan senang hati mengumumkan pelaksanaan Bimtek/Diklat DPRD mengenai Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Tidak hanya pemberi & penerima dana hibah, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan dana hibah. Di antaranya tanggung jawab untuk menentukan calon penerima dana hibah yg sempurna & sesuai, pemerintah juga bertanggung jawab atas keputusan kepala daerah yg menentukan penerima dana hibah.

Penerima dana hibah juga memiliki tanggung jawab buat mengelola dana hibah dengan baik. Selain itu, penerima dana hibah juga harus memberikan bukti penerimaan dana hibah, melaporkan penggunaan dana hibah, dan menunjukkan SPTJ yang menunjukkan bahwa mereka telah menerima dan mengelola dana hibah dengan baik.

Siapakah yg berhak mendapat dana hibah? Seseorang atau suatu organisasi dapat memberikan dana bantuan gratis kepada perorangan atau organisasi lainnya. Pemerintah juga bisa mendapat dana hibah. Pemerintah dapat memberikan hibah kepada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dan juga kepada masyarakat.

Harapannya, dana hibah dapat menunjang pembangunan fasilitas serta mendukung aktivitas masyarakat dan pemerintah. Dalam penggunaan dana hibah juga wajib mendapat pengawasan sehingga tidak terjadi penyelewengan dana atau korupsi yg tidak sesuai dengan tujuan dana hibah yg sebenarnya. Masyarakat juga dapat menggunakan dana hibah dalam bentuk barang.

Proses pemberian dana hibah ke penerima wajib melalui seleksi yg tepat. Agar badan, instansi, atau masyarakat bisa menerima dana hibah dengan tepat sasaran. Beberapa contoh dana hibah pada sekitar kita misalnya dana hibah buat pembangunan tempat ibadah. Dana hibah buat pembangunan fasilitas umum & lain sebagainya. Dengan dana hibah, kita berharap masyarakat dapat mendapatkan pertolongan dalam kehidupan mereka dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Dalam rangka memantapkan pemahaman serta meningkatkan kinerja DPRD, kami akan mengadakan Bimtek/Diklat DPRD mengenai Orientasi Pengelolaan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "