Diklat / Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten

Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD – Reses berarti perhentian sidang (parlemen) atau masa istirahat dari aktivitas bersidang. Selain itu, reses juga memiliki makna sebagai masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan, sidang forum perwakilan rakyat, dan badan sejenisnya. Selain itu, kunjungan kerja yang dijadwalkan secara teratur dalam reses juga melibatkan legislatif dan konstituen dalam komunikasi dua arah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin selama setiap masa reses. Tujuan reses merupakan menyerap & menindaklanjuti aspirasi konstituen & pengaduan rakyat guna menaruh pertanggung jawaban moral & politis pada konstituen di Daerah Pemilihan sebagai perwujudan perwakilan masyarakat dalam pemerintahan. Meskipun begitu, masa reses sebenarnya berlangsung di luar waktu sidang dan gedung DPRD.

Dasar dari pelaksanaan reses adalah UU Nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemda. Reses adalah komunikasi 2 arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara terjadwal merupakan kewajiban anggota DPRD buat bertemu konstituennya secara rutin dalam setiap masa reses. Anggota dewan selalu memanfaatkan masa reses untuk melaksanakan agenda politik dan sosial. Tiga kali persidangan dalam satu tahun menentukan berlangsungnya masa reses.

Dengan adanya masa reses ini bertujuan buat mewujudkan aspirasi & pengaduan keluhan rakyat sekaligus menjadi bukti kinerja anggota DPRD. Anggota DPRD melakukan reses di daerah pemilihannya untuk berkomunikasi dengan rakyat. Anggota DPRD melaksanakan reses di luar masa sidang sebanyak tiga kali setahun atau 14 kali dalam periode lima tahun masa jabatan DPRD. Lalu Sekretariat DPRD mendukung aktivitas reses melalui belanja penunjang aktivitas.

Anggota DPRD harus mempertanggungjawabkan dana yang tersedia untuk mendukung aktivitas reses, bukan hanya melaksanakannya atau menghabiskannya. Setiap kali mengeluarkan satu rupiah pun, perlu ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Kami akan menyelenggarakan pelatihan mengenai “Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten” pada:

JADWAL DIKLAT TAHUN ANGGARAN 2024