Bimtek Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa – Pengertian pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan yg terdapat dalam Perdes Nomor 3 Tahun 2015 merupakan suatu upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pengetahuan, kompetensi, kepiawaian, pendirian, karakteristik, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya. Dengan melintasi suatu pemutusan kebijakan, aktivitas, agenda, dan pendampingan yg sesuai dengan dasar perkara & prioritas kebutuhan rakyat desa. Sementara itu pendampingan desa adalah bentuk aktivitas dalam melaksanakan tindakan pemberdayaan masyarakat, melalui pengorganisasian, asistensi pengarahan, & fasilitasi desa.

Tujuan dari adanya pendampingan desa ini ialah:

• Meningkatkan efektivitas, kapasitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa & pembangunan desa;
• Meningkatkan kesadaran prakarsa dan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa partisipatif ;
• Meningkatkan sinergi aktivitas pembangunan desa antar sektor;
• Mengoptimalkan aset lokasi desa secara emansipatoris.

Dalam pelaksanaannya pendamping desa dikerjakan oleh pendamping yg terdiri menurut:

• Tenaga pendamping profesional

Tenaga pendamping profesional mencakup pendamping desa, pendamping teknis, & energi pakar pemberdayaan rakyat. Untuk pendamping desa berkedudukan pada Kecamatan, sementara pendamping teknis berkedudukan pada Kabupaten. Dan pendamping teknis pemberdayaan masyarakat berkedudukan pada Pusat & Provinsi.

• Kader pemberdayaan Masyarakat Desa

Kader pemberdayaan rakyat desa berkedudukan pada Desa

• Pihak ketiga

terdiri dari lembaga swadaya rakyat (LSM), perguruan tinggi, ormas, & perusahaan. Pihak ketiga tadi berkedudukan pada wilayah negara kesatuan republik indonesia. Selain itu asal keuangan & kegiatannya bukan berasal dari Anggaran pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota ataupun desa.

Tugas dari pendampingan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan desa & pada menjalankan pengelolaan pelayanan sosial dasar, dan pengembangan usaha ekonomi desa, pendaya gunaan SDA & teknologi yg sempurna guna, pembangunan sarana prasarana desa, & pemberdayaan rakyat desa.

Meningkatkan kapasitas buat pemerintah desa, forum rakyat desa pada pembangunan & pemberdayaan rakyat desa. & melakukan koordinasi pendampingan pada taraf kecamatan dan memfasilitasi laporan aplikasi pendampingan yg dilakukan oleh Camat pada Pemda Kabupaten atau kota.

Sementara tugas dari pendamping teknis merupakan buat mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. Dan tugas dari tenaga pakar pemberdayaan rakyat yaitu mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan, kaderisasi, Infrastruktur perdesaan, peningkatan kapasitas, & regulasi. Tenaga pakar pemberdayaan rakyat bisa membantu pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda kabupaten/Kota pada perkara teknis pemberdayaan rakyat desa.

Dalam pengelolaan atau manajemen pendampingan desa, seseorang pendamping desa, pendamping teknis & tenaga pakar pemberdayaan rakyat di rekrut secara terbuka, proses Perekrutannya dilaksanakan di daerah & ditetapkan langsung oleh Menteri. Untuk menjadi seorang pendamping desa wajib mempunyai kompetensi & pengetahuan dalam pengorganisasian pelaksanaan program & aktivitas sektoral, kemudian adanya pengalaman pada pemberdayaan rakyat, dan memiliki pengalaman fasilitasi kolaborasi antar forum kemasyarakatan, & sanggup melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi acara pada wilayahnya.

Dalam Rangka memantapkan pemahaman pada aparatur desa / camat / lurah, Pusat Pendidikan & Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Desa/Lurah/Camat mengenai Pendampingan & Pemberdayaan Masyarakat Desa yg akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025