Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah

Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah – Berdasarkan UU No. 17 / 2003 menata peranan RKPD yg merupakan klasifikasi RPJMD & Renstra AKPD dalam kaitannya menggunakan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD & RAPBD. UU No. 25 / 2004 mengatur tentang kontribusi & tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD.

UU No. 32 Tahun 2004 mempresentasikan tentang muatan pokok Renstra SKPD yg mencakup visi, misi, tujuan, kebijakan, program, strategi & kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD & berpedoman pada RPJMD.

UU No. 33 / 2004 mengatur tentang kontribusi & status RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, & APBD yg merupakan pembagian terstruktur mengenai RPJMD & Renstra SKPD. Undang – Undang ini menegaskan perlunya penyusunan Rencana Kerja dan RKA SKPD berlandaskan penganggaran berbasis kinerja. Ini pertanda perlunya Renstra SKPD juga melihat target capaian kinerja pembangunan wilayah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam Rencana Tahunan (RKPD).

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 menegaskan bahwa penyusunan Renstra SKPD wajib berpedoman dalam RPJMD. Lantaran RPJMD adalah dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja SKPD, & menjadi bentuk penafsiran RPJMD. Peraturan Pemerintah No. 65 / 2005 menegaskan bahwa RPJMD & Renstra SKPD wajib mencakup target pe

ncapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah & lalu dituangkan ke dalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD, & RKA SKPD untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal tahunan dengan memperhitungkan keuangan daerah.

Dalam rangka memaksimalkan pemahaman Pemerintah daerah, baik Eksekutif & Legislatif. berhubungan dengan ini Kami Pusdiklat Pemendagri sebagai media riset pendidikan & pelatihan formal dengan ini kami akan menyelenggarakan Bimtek Keuangan dengan tema “Tata Cara Penyusunan RKA & DPA Instansi Pemerintah ”. bimtek & diklat yg akan dilaksanakan dalam:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025