Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa terkait Pemeriksaan BPK

Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) – Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa sudah di perbarui menjadi Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sebagian mutasi terikat dengan manajemen keuangan desa yg tertuang pada Permendagri No. 20/2018 di antaranya; Definisi Keuangan Desa, Azas Pengelolaan Keuangan Desa, Struktur Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa, Kaur Keuangan & Bendahara Desa dan Klasifikasi Belanja Desa.

Manajemen keuangan desa waktu ini hal yg sangat vital & sensitif dalam pemerintahan desa. Sehingga perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi manipulasi. Biasanya masalah keuangan desa selalu menjadi sorotan baik bagi warga juga oleh forum lainnya yg terkait dengan pemerintahan desa. Khususnya yg bersangkutan dengan pengawasan dana desa.

Dalam hal ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mempunyai tugas mengawal supaya Pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya pengelolaan dana desa wajib bersifat transparan & akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan desa wajib taat pada peraturan perundang-undangan & pengelolaan keuangan desa juga wajib ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka membekali & menaikkan kemampuan Pemerintah Desa & Perangkat Desa dibidang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Desa, pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa, kami dari PUSDIKLAT PEMENDAGRI akan menyelenggarakan Bimtek tentang ” Penerapan Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Strategi Pengelolaan & Pertanggungjawaban Dana Desa terkait Pemeriksaan BPK” pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025