Konversi Penyusunan E-Dupak Vs E-Kinerja Dan Pembekalan Jabatan Fungsional Sesuai Dengan Permenpan rb No 1 Thn 2023 Serta Praktek Penyusunan SKP Berbasis Aplikasi E-Kinerja Sesuai Permenpan RB No 6 Thn 2022 Di Lingkungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Propinsi/Kab/Kota

Konversi Penyusunan E-Dupak – Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 telah membawa angin segar dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu perubahan signifikan adalah konversi penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) menjadi sistem elektronik kinerja (E-kinerja). Transisi ini menandai era baru dalam penilaian kinerja ASN, yang sebelumnya lebih bersifat administratif, kini berorientasi pada hasil kerja yang nyata dan terukur.

Integrasi E-Kinerja dan Pembekalan Jabatan Fungsional

Implementasi E-kinerja tidak hanya sebatas mengganti sistem pencatatan, namun juga mengintegrasikan proses pembekalan jabatan fungsional. Dengan E-kinerja, pengembangan kompetensi ASN dapat dipantau secara lebih efektif. Aparatur Sipil Negara mencatat setiap aktivitas pelatihan dan pengembangan dalam sistem, lalu menggunakan data tersebut untuk menilai kinerja. Hal ini sejalan dengan semangat Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 yang menekankan pada peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan.

Penyusunan SKP Berbasis Aplikasi E-Kinerja

Seiring dengan perubahan sistem penilaian kinerja, penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) juga mengalami transformasi. Sasaran kinerja Pegawai yang sebelumnya bersifat umum, kini harus kami susun menjadi lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki tenggat waktu (SMART).

Aplikasi E-kinerja menyediakan fitur-fitur yang memudahkan ASN dalam menyusun SKP dan melakukan monitoring terhadap pencapaiannya. Dengan demikian, kinerja ASN dapat diukur secara objektif dan akuntabel.

Tantangan dan Peluang di Tingkat Pusat dan Daerah

Implementasi E-kinerja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah tentu saja tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan sistem baru ini. Selain itu, diperlukan juga infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung berjalannya sistem. Namun demikian, E-kinerja juga membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN, memperkuat akuntabilitas, dan mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Konversi Penyusunan E-Dupak Vs E-Kinerja dan Pembekalan Jabatan Fungsional sesuai dengan PermenpanRB No 1 Tahun 2023 serta Praktek Penyusunan SKP berbasis aplikasi E-Kinerja sesuai PermenpanRB No 6 Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, kami dari PUSDIKLAT PEMENDAGRI akan melaksanakan Bimtek “Strategi Penyusunan dan Implementasi Konversi E-Dupak serta Optimalisasi E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.” Pada :

JADWAL DIKLAT TAHUN ANGGARAN 2024