Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah – reformasi bidang keuangan yang ditandai dengan disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Departemen Keuangan. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Kajian Ekonomi dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah menyebabkan perubahan dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemberlakuan ketiga undang-undang tersebut mensyaratkan tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan kekayaan negara, karena tanggung jawab pengelolaan kekayaan negara juga berada dalam lingkup keuangan negara.

Banyak unsur yang mewajibkan pemerintah melindungi BMD, yaitu pencatatan jumlah, nilai, kondisi, dan kepemilikan yang tidak lengkap. Tidak tersedianya basis data yang tepat dalam rangka pembuatan laporan status. Solusi yang ada tidak memadai dan terfragmentasi, dan tidak ada pemahaman umum tentang tata kelola BMD.

Dengan demikian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab atas mengelola BMD. Bimtek Bertema Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA. Hal ini memberikan pengetahuan dan tata cara pengelolaan BMD di kabupaten, kota dan provinsi dengan menggunakan aplikasi SIMBADA.

Peningkatan pemahaman aset/karakteristik daerah oleh aparatur pemerintah. Untuk tujuan ini, kami akan menyelenggarakan kursus pelatihan tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah. Yang berlangsung Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025