Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik daerah – adalah salah satu pengelolaan aset ialah penghapusan dan pemindahtanganan, berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 27/2014 berarti penghapusan adalah: tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan mengeluarkan surat perintah otoritas yang berwenang untuk memberhentikan pengelola barang, dari pemakai barang atau kuasa dari pengguna barang dari beban administratif dan tanggung jawab fisik dari barang yang dia kuasai.

Aset lama yang tidak dapat digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah dapat dihapuskan. Selain lebih layak secara ekonomi untuk area tersebut jika dipindahkan, biaya pengoperasian dan pemeliharaan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Pengangkatan sesuai dengan pasal 17 PP No. 27/2014 adalah pengalihan kepemilikan atas properti/kawasan umum. dan menurut Perda No.3 Tahun 2014 pasal 22 Pengalihan terjadi sebagai berikut: pemindahan hak milik suatu daerah sebagai tindak lanjut dengan cara penjualan, barter, subsidi atau penggabungan ke dalam modal pemerintah daerah.

Namun, pengalihan kepemilikan daerah tidak memerlukan persetujuan jika tidak sesuai dengan rencana daerah atau kota. Harus dihapuskan karena anggaran pengganti sudah ada dalam dokumen anggaran, diperuntukkan bagi pejabat daerah terkait, untuk kepentingan umum, dan dikendalikan oleh pemerintah negara melalui penetapan pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Kepemilikan Daerah tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Kepemilikan.

Barang milik Daerah yang sudah tidak digunakan atau diperlukan dapat dialihkan. Bentuk pengalihan dapat berupa penjualan, barter, hibah dan penyertaan modal pemerintah. Pengalihan aset daerah harus dinilai untuk menentukan nilai wajarnya, kecuali aset yang dialihkan dalam bentuk hibah.

Dalam Rangka Meningkatkan pemahaman pejabat pemerintah tentang penghapusan dan pengalihan hak milik/kepemilikan daerah. Untuk tujuan ini kami akan menyelenggarakan pelatihan tentang Pemindahtanganan dan pengalihan aset daerah. Yang berlangsung Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "