Diklat / Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Menghadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Menghadapi Audit – Pedoman penyusunan APBD sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam sebuah penyusunan anggaran. Dengan ambisi peraturan tadi dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam meningkatkan panduan dalam hal manajemen keuangan yg telah di integrasi. Selain itu harus efektif & akuntabel yg sesuai dengan tujuan APBD bersama fungsinya.

Dalam memahami panduan tersebut, warga wajib mengetahui dengan pasti segala hal yg terkait dengan bimbingan tentang teknis peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah dalam penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah dan strategi menghadapi audit dalam penyusunan & pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Bimbingan teknis pada hal peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah sebagai hal yg krusial. Bimbingan tadi dilaksanakan dengan narasumber yg berpengalaman dan para ahli yg telah ahli. Banyak sekali manfaat yg akan anda dapatkan apabila mengikuti pembinaan atau bimbingan teknis tadi.

Di dalam aplikasi & penganggaran SKPD, banyak yg masih mengalami keterbatasan, baik dalam hal kepakaran, pengetahuan, ataupun sikap. Keterbatasan tadi umumnya terdapat dalam penatausahaan keuangan daerah, Prosedur dalam penyusunan neraca, laporan arus kas, & lain sebagainya. Sehingga di pada pertanggungjawaban dan pengauditan BPK umumnya menerima temuan-temuan, contohnya kesalahan penghitungan atau semacamnya. Di dalam melaksanakan penatausahaan, bendahara penerimaan dan pengeluaran mempunyai kiprah yg amat krusial dalam melaksanakan tugas bendaharawan SKPD.

Tugas bendahara SKPD pada bagian penerimaan, merupakan menyelenggarakan pembukuan dalam hal semua penerimaan dan penyetoran yg berasal dari penerimaan yg telah menjadi tanggung jawabnya. Lalu memaparkan laporan atas pertanggungjawaban penerimaan secara spesifik kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD.

Sedangkan tugas yg diemban oleh bendahara SKPD di bagian pengeluaran adalah, mengelola uang dalam segala hal yg berhubungan dengan persediaan, penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, & pembukuan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian melakukan pengujian dan pembayaran yg berdasar pada perintah dari pejabat pembuat komitmen atau PPK. Bendahara SKPD pengeluaran juga mempunyai hak menolak perintah pembayaran tadi jika tidak memenuhi persyaratan & ketentuan, saat wajib dibayarkan. Selain itu bendahara juga berhak menolak jika ada peraturan atau tugas lain yg tidak sesuai dengan peraturan kepala daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam pemerintahan yg baik (good governance) Dengan ini kami Pusdiklat Pemendagri akan melaksanakan Bimtek mengenai Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan & Pertanggungjawaban Pengelolaan Terhadap Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan keuangan. Yang akan diselenggarakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025