Sosialisasi Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sosialisasi Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik. Perubahan ini dipicu dengan disahkannya Undang – Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang salah satunya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan perluasan usaha bagi usaha kecil, mikro (UKM) dan koperasi di pasar negara untuk pembelian barang/ jasa.

Selain itu, Perpres 12/2021 juga memuat perubahan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, khususnya terkait jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JFPPBJ). K/L/PD harus membuat rencana aksi untuk menyelesaikan JFPPBJ.

Menanggapi pemberlakuan Executive Order 12/21, LKPP akan meninjau dan menerbitkan sejumlah Peraturan LKPP baru, termasuk Peraturan LKPP tentang Perencanaan Pengadaan, Seleksi Pemasok, Otoritas Kontraktor dan Sumber Daya Manusia, Pasar Elektronik, Pelelangan Internasional dan sejumlah peraturan lainnya.

Pertimbangan terbitnya Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Publik dengan tujuan untuk mengubah ketentuan pemanfaatan barang/jasa oleh usaha mikro, kecil dan koperasi dan metode pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD, dalam pengadaan barang dan jasa publik untuk memperlancar kegiatan usaha sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Manusia, Keputusan Presiden Republik Polandia mengubah Keputusan Presiden Republik No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

Bersama ini kami bekerja sama dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk menyelenggarakan diklat atau Bimtek nasional tentang: “Sosialisasi Perpres No. 12 Tahun 2021, pengganti Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah “akan dilaksanakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 2 TAHUN ANGGARAN 2025

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "