Oleh karenanya dalam menyusun Peraturan Daerah , kepala daerah harus melibatkan DPRD pada proses pembuatannya. Dalam pembuatan Perda, DPRD tidak mempunyai peran seutuhnya lantaran dalam penyusunannya tergantung pada Gubernur, Walikota, & Bupati. Tetapi Gubernur, Walikota, dan Bupati perlu mendapatkan kesepakatan DRPD agar mereka dapat menetapkan sebuah Perda.

Masyarakat percaya bahwa DPRD merupakan salah satu wakil rakyat yang mendengarkan dan mewakili aspirasi mereka. Oleh karena itu, DPRD wajib melakukan penelitian terhadap dampak sebuah Perda terhadap masyarakat sebelum menetapkannya. Dalam menyusun sebuah Perda juga wajib mempertimbangkan banyak aspek. Lantaran setiap wilayah mempunyai kondisi yg tidak sama & Perda tidaklah sama.

Masyarakat dan kepala daerah harus berafiliasi baik dalam hal penetapan Perda, penerapan, dan pengawasan untuk mampu mewujudkan peran DPRD. DPRD juga secara aktif mengawasi pelaksanaan Perda setelah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan kepala daerah dalam memajukan sebuah Perda. Meskipun begitu pengawasan Perda adalah tanggung jawab DPRD selain menyusun Perda & menyetujuinya.

Pemda membutuhkan Perda untuk menjaga roda pemerintahan dalam keadaan stabil dan menciptakan ketertiban serta keamanan bagi masyarakat. DPRD memang mempunyai hal buat melakukan pengawasan Perdu, tetapi peran utama dalam menjalankan roda pemerintahan sebuah wilayah berada di tangan kepala daerah & tentunya membutuhkan partisipasi dari segala komponen termasuk masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen dan menolak Perda jika mereka menganggapnya melanggar peraturan negara atau hukum yang berlaku. DPRD juga bisa mengajukan usulan mengenai rancangan Peraturan Daerah yg nantinya akan didiskusikan bersama dengan kepala daerah.

Penetapan Perda adalah output dari kesepakatan DRPD & kepala daerah yg telah sepakat. Tetapi hak pemerintah tetap berada di tangan kepala daerah di dalam pengawasan DPRD. Mereka memastikan agar peraturan daerah berjalan lancar, terlaksana dengan baik, dan memberikan manfaat kepada semua masyarakat.

Kami akan adakan Bimtek/Diklat DPRD untuk meningkatkan pemahaman dalam Optimalisasi Peran DPRD penganggaran, pengawasan, dan pembuatan perda Kabupaten/Kota pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "