Diklat / Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penjabarannya- penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara SKPD berkaitan erat dengan manajemen keuangan daerah. penafsiran mendalam dari pengelolaan keuangan daerah yaitu kegiatan yg berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, tanggung jawab, dan inspeksi dalam bidang keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut sudah diatur dalam peraturan menteri yg terdiri berdasarkan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur di dalam APBD, penyusunan dalam Agenda APBD, penetapan APBD, penyusunan & penetapan APBD yg masih ada pada wilayah yg belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, & masih banyak lagi.
Tata Cara & Strategi Penatausahaan Penerimaan Pendapatan

melalui adanya SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), & pada bentuk melaksanakan peraturan pemerintah yg isinya tentang pelaporan keuangan dan kapasitas dalam institusi pemerintah, menteri dalam negeri pun menyatakan peraturan kementerian yg berisi mengenai mekanisme penatausahaan & penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara dan penyampaiannya.

ketika ini, peran & kewajiban seorang bendahara SKPD memegang elemen yg sangat penting. Lantaran bendahara memiliki posisi yg strategi di pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan. Namun pedoman mengenai penatausahaan & pertanggungjawaban bendahara tidak diatur dengan jelas di pada peraturan kementerian.

Sehingga panduan atau petunjuk buat seorang bendahara tentang penatausahaan & pertanggungjawaban, wajib diberikan lagi dengan lebih komprehensif bagi setiap bendaharawan daerah. Maka hal itu akan memudahkan kerja setiap bendahara daerah dalam mengelola keuangan dengan cara yg lebih baik & juga tepat guna.

Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemda maka kami akan mengadakan “Diklat / Bimtek Tata Cara Penatausahaan & Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya“ akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "