Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) – LAKIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP adalah produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yg mendeskripsikan kinerja yg dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program & kegiatan yg didanai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP dari siklus anggaran yg berlangsung 1 tahun.

Dalam pembentukan LAKIP suatu institusi pemerintah wajib bisa menentukan besaran kinerja yg didapatkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP mampu dijadikan bahan penilaian terhadap instansi pemerintah yg berkepentingan selama 1 tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yg memuat pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/target strategis instansi. Selain itu Lakip juga merupakan pedoman yg dapat memotivasi tumbuhnya instansi pemerintah yg efisien, efektif & responsif terhadap aspirasi masyarakat & lingkungannya. tatkala Penyusunan Lakip merupakan pelaksanaan kewajiban organisasi untuk menjelaskan kepada pihak-pihak yg berkepentingan. mempersembahkan capaian kinerja yg mendeskripsikan mandat suatu instansi sesuai dengan peran, tugas & fungsinya.

Mengenang pernah terjadinya krisis ekonomi yg pernah melanda Indonesia & Negara ASEAN pada tahun 1997. Menyampaikan pengetahuan untuk kita tentang pentingnya tata pemerintahan yg baik. Tentang itu bisa diarahkan dengan cara berasumsi & memperluas wawasan kita bagaimana untuk melaksanakan tata pemerintahan yg baik.

Dalam evaluasi LAKIP, materi yg dinilai mencakup lima komponen. Komponen pertama merupakan perencanaan kinerja, terdiri berdasarkan renstra, rencana kinerja tahunan, & penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yg mencakup pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, & implementasi pengukuran dengan bobot 20.

Sebagai contoh dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yg lebih bertanggung jawab, lebih baik & lebih berdaya guna. Maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yg mana lakip (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan setiap forum pemerintah atau instansi pemerintah dalam pencapaian visi, misi, & tujuan berdasarkan sebuah organisasi.

Maka Dari itu Kami Pusdiklat Pemendagri Akan Mengadakan Bimtek Dengan Tema ” Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ” Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025