Bimtek Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bimtek Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam PBJ Pemerintah – Mengapa Anda Perlu Memahami Hukum Kontrak Kita harus menyadari bahwa kondisi pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah saat ini menjadi perhatian utama, misalnya: korupsi di mana-mana, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, kurangnya sinkronisasi peraturan PBJ yang ada, kurangnya kesadaran staf/hukum dan banyak faktor lainnya. .

Tentunya dengan beberapa gambaran umum mengenai kondisi ini, kita tidak bisa tinggal diam, perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Peserta kursus pelatihan dan saran teknis yang terlibat dalam pembelian barang dan jasa tidak perlu khawatir. Berkat ini, sebagai penyelenggara pelatihan, kami dapat membantu para peserta untuk meningkatkan hasil mereka di bidang pembelian barang dan jasa. Khusus untuk materi Hukum kontrak dan Teknik Penyusunan kontrak di dalam PBJ pemerintah.

1. Karena pemahaman PPK / prospek tidak memahami hukum kontrak, mereka tidak menyadari bahwa konsekuensi dari membuat kontrak adalah hukum.
2. Mengapa Penegakan Hukum Sering Kelewatan.
3. Perintah lelang dari supervisor (KKN semakin menggila).
4. Dengan pemahaman hukum kontrak yang cukup, diharapkan PPK tidak takut terhadap ancaman dari kedua belah pihak.

Definisi hukum kontrak adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum antara penerima jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan kontrak pembelian barang atau jasa. Oleh karena itu, perkuatlah pemahaman hukum kontrak dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Melalui ini kami akan mengadakan pelatihan dan Bimtek dengan tema “ Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam PBJ Pemerintah (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ”. Pelatihan berlangsung Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025