Bimtek Implementasi Akuntansi Pemda Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013

Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah – Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah (BMN/D) untuk merespon perubahan kebutuhan dan praktik yang ada dalam pengelolaan BMN/D. mengatur antara lain mendorong investasi untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, menyederhanakan birokrasi sebagai bagian dari penerapan good governance dalam pengelolaan BMN/D. Dan memperkuat landasan hukum pengelolaan aset berupa kekayaan negara tertentu

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah (LKP).Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Prinsip Akuntansi Negara dan Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Akuntansi Negara (SAP) di Pemerintah Daerah

Sementara Pada Pasal 10 atau 2 menentukan bahwa pelaksanaan SAP menurut metode periodik dalam pemerintahan sendiri provinsi harus dimulai paling lambat tahun anggaran 2015 atau paling lambat tahun anggaran 4 tahun anggaran 2010. Pemerintahan sendiri provinsi harus benar dan dana secara benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan program pemerintah ini, menawarkan landasan regulasi yang lebih luas untuk implementasi kebijakan yang lebih fleksibel terkait implementasi penggunaan BMN/D serta program baru sebagai alternatif penggunaan BMN/D dalam penyediaan infrastruktur. .

Pengelola BMD ditindaklanjuti dengan Tata Laksana Akuntansi Keuangan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan prinsip akuntansi akrual pada pemerintah daerah. Standar Akuntansi Akrual Pemerintah adalah standar akuntansi pemerintah yang mencatat pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan PDBA.

Untuk lebih memahami hal di atas, kami bekerja sama dengan para ahli dan Narasumber menyelenggarakan Bimtek di tingkat nasional dengan topik sebagai berikut: Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah & Penilaian Aset /Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemda Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013 Yang akan di selengarakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 2 TAHUN ANGGARAN 2025

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "