Diklat / Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Bimtek Optimalisasi Fungsi & Wewenang DPRD – DRRD mempunyai peran & fungsi yg penting dalam menyusun, dan menetapkan APBD. Tidak hanya dari segi jumlah tetapi DPRD juga memiliki peran buat ditolak atau tidaknya sebuah anggaran yg diajukan. DPRD juga memiliki peran legislasi yg secara tidak langsung mempunyai hak buat memutuskan APBD. Selain itu DPRD juga memiliki fungsi dalam pengawasan pelaksanaan Perda.

Fungsi pertama DPRD merupakan perencanaan APBD. Sebuah APBD wajib disusun melalui banyak pertimbangan selain itu jumlah yg dikeluarkan buat pembangunan juga belanja setiap daerah tidak boleh dipengaruhi secara gegabah. Oleh karenanya pada hal ini kepala daerah wajib mendiskusikan rancangan APBD menggunakan DPRD.

Fungsi DPRD yg lain merupakan menentukan prioritas anggaran APBD. Anggota DPRD juga melakukan pemilahan terhadap jumlah anggaran yang harus mereka setujui dan tolak. Untuk menghindari terjadinya penyelewengan APBD. Selanjutnya, setelah DPRD menetapkan APBD, DPRD bertugas mengawasi pembelanjaan APBD. Apakah sesuai dengan proposal kami atau tidak?. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi & penyelewengan dana.

Setiap wilayah yg mengajukan APBD wajib menaruh laporan pertanggung jawaban pengguna dana kepada DPRD. Dan DPRD bertugas meneliti tentang penggunaan dana dari rancangan APBD. DPRD juga berhak meminta laporan tersebut bila kepala daerah terlambat memberikannya. DPRD juga memiliki hak buat bertanya tentang agenda anggaran belanja & proses pembelanjaannya.

Fungsi pengawasan anggaran belanja sangat penting. Seperti yg kita ketahui banyak sekali perkara penyelewengan anggaran belanja dam berujung korupsi karena adanya kesempatan. Oleh karenanya perlu adanya pengawasan DPRD pada proses pengawasan APBD. Agar kami dapat melancarkan proses pembelanjaan dana dan memastikan kesesuaian dengan rancangan APBD yang kami ajukan.

DPRD juga memiliki hak buat membentuk Peraturan Daerah beserta dengan kepala daerah demi menciptakan sebuah wilayah yg kondusif & tertib. Pembentukan APBD hendaknya mempertimbangkan prioritas kebutuhan setiap wilayah. Lantaran kebutuhan setiap wilayah berbeda-beda. Misalnya saja wilayah A membutuhkan aturan dana pada sektor pembangunan jalan. Sementara wilayah lain membutuhkan dana lebih banyak pada sektor pengembangan wilayah & pendidikan. Oleh karena itu besarnya APBD setiap daerah tidak sama.

Dalam rangka memperkuat pemahaman dan meningkatkan kinerja DPRD, kami akan mengadakan Bimtek DPRD untuk meningkatkan optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 2 TAHUN ANGGARAN 2025

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "