Bimtek Penerapan Dan Penghitungan TKDN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Bimtek Penerapan dan Perhitungan TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa – TKDN merupakan salah satu preferensi untuk menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di berbagai instansi pemerintah dan BUMN. Pemerintah akan memberikan insentif bagi beberapa TKDN untuk diintegrasikan ke dalam proses manufaktur untuk berbagai jenis industri.

Menggunakan produksi dalam negeri saat pengadaan barang/jasa di Indonesia merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh para profesional pengadaan, baik di lingkungan
instansi pemerintah maupun BUMN. Untuk itu, dalam praktik pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kewajiban menggunakan produksi nasional, diperlukan juga perhitungan Tingkat Komponen Nasional (TKDN).

Harapan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Oleh karena itu, penawaran dari mereka yang terlibat dalam pembelian barang/jasa tidak hanya dinilai dari segi teknis dan harga, tetapi juga pada tingkat komponen nasional (TKDN) yang terkandung dalam barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasok.

Meskipun kedua peraturan tersebut mewajibkannya, masih banyak pekerja pengadaan di instansi pemerintah dan perusahaan publik yang tidak memahami cara menghitung TKDN, termasuk praktik dalam setiap proses pengadaan barang/jasa.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik (Perubahan atas Perpres No. BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pembelian barang dan jasa oleh BUMN, sehingga urgensi penerapan TKDN saat pembelian barang/jasa menjadi sangat penting dan segera dilakukan

Pada tanggal 25 Februari 2022, Menteri Dalam Negeri bersama Kepala LKPP juga menerbitkan SEB Nomor 1 Tahun 2022 pada 25 Februari 2022 bahwa memperkuat tujuan pemerintah dan sejalan dengan arahan Presiden untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat pentingnya berbagai hal tersebut yang perlu segera dilaksanakan, maka seluruh unsur pemerintah, BUMN, BUMD, Badan layanan umum dan provider dapat memahami aturan dan tata cara perhitungan TKDN khususnya untuk penyerahan barang/jasa. Dengan ini kami menyelenggarakan Bimtek dengan tema : “Bimtek Penerapan dan Penghitungan TKDN dalam Pengadaan Barang Dan Jasa”, yang akan berlangsung Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025