Perpajakan bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD

Perpajakan bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki sejumlah kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi. Kewajiban-kewajiban ini serupa dengan kewajiban wajib pajak lainnya, namun ada beberapa persyaratan khusus yang berlaku untuk BUMN dan BUMD.

Salah satu kewajiban perpajakan yang paling penting bagi BUMN dan BUMD adalah mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai wajib pajak. Anda harus mendaftarkan ini dalam waktu 30 hari sejak Anda mendirikan BUMN atau BUMD.

BUMN dan BUMD juga harus secara berkala menyampaikan SPT. Jenis pajak yang dilaporkan akan menentukan waktu pelaporannya. Misalnya, perusahaan harus menyerahkan SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulan, sementara perusahaan harus menyerahkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahun.

BUMN dan BUMD juga harus membayar pajak tepat waktu dan penuh. Kegagalan membayar pajak tepat waktu dapat mengakibatkan hukuman, termasuk denda, bunga, dan bahkan penjara.

Selain kewajiban perpajakan umum, BUMN dan BUMD juga tunduk pada sejumlah persyaratan khusus. Karyawan BUMN dan BUMD harus memotong pajak dari gajinya sendiri. Mereka juga harus membayar pajak atas keuntungan yang mereka peroleh.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) memberikan dasar untuk kewajiban perpajakan bagi BUMN dan BUMD. Undang-undang menetapkan bahwa negara memungut pajak, bea, dan pungutan lainnya sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945. Hal ini berarti pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari BUMN dan BUMD.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur pemerintah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat bidang Perpajakan tentang Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD yang akan diselenggarakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025