Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah

Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah – Kemajuan teknologi untuk sistem pembayaran sudah menggantikan peranan uang tunai (currency) yg dikenal rakyat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yg lebih efektif & efisien.

Hal ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yg menerima transaksi pembayaran dengan memakai sistem pembayaran non tunai. Cepat, aman, nyaman, mudah & efisien pada bertransaksi adalah alasan rakyat Indonesia mempunyai respon yg besar terhadap sistem pembayaran non tunai & sistem pembayaran non tunai ini sudah dikembangkan bagi pihak bank maupun non bank menjadi forum penyelenggara sistem pembayaran pada Indonesia.

Sistem pembayaran yg efisien bisa diukur berdasarkan kemampuan dalam menciptakan biaya yg minimal untuk menerima manfaat berdasarkan suatu kegiatan transaksi. Pengguna jasa alat pembayaran akan memakai jasa alat pembayaran yg mempunyai harga yg relatif lebih rendah sehingga biaya transaksi yg wajib dikeluarkan juga rendah.

Melalui penurunan biaya transaksi & peningkatan kecepatan transaksi, inovasi pembayaran elektronik membuat sistem pembayaran non tunai lebih efektif.
Transaksi non tunai bisa dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran memakai kartu, cek, bilyet, giro, & uang elektronik atau sejenisnya. Di dalam surat edaran tersebut juga dinyatakan bahwa penerapan transaksi non tunai bisa dilakukan secara bertahap dengan membatasi penggunaan uang tunai pada transaksi penerimaan atau pengeluaran. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Bimbingan teknis tentang : “Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pemerintah Daerah”. Akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025