Bimtek Penilaian Aset Daerah Dan Tata Cara Pembentukan Tim Penilai Internal

Bimtek Penilaian Aset Daerah – Seorang pejabat evaluasi maupun seorang pengelola aset harus mampu menangani barang daerah dengan baik. Selalu memahami asas-asas dasar penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pembatalan dan pemindahan barang milik daerah. Dan pemahaman bagaimana nilai buku aset disusun akan memiliki nilai positif bagi pemerintah daerah.

Manfaat Penilaian Aset Daerah
Manfaat penilaian kekayaan daerah bagi pemerintah dimulai dengan informasi yang lebih detail mengenai aspek teknis. Seperti jumlah, lokasi, jenis, merk, tipe, kondisi, ukuran dan kelengkapan data. Mengetahui nilai ekonomi aset juga dapat membantu, dan Pemda dapat membuat anggaran daerah yang mencakup bagian laporan pertanggungjawaban setiap Kepala Daerah.

Dalam situasi khusus, penanggung jawab barang dapat melakukan peninjauan kembali. Hal ini tercermin dalam anggaran pemerintah daerah/pusat. Sebaliknya, Ketentuan tersebut akan dijalankan sesuai dengan peraturan dan pedoman pemerintah yang berlaku secara nasional yang dipastikan oleh pemerintah untuk semua unsur pemerintah pusat.

Tujuan Penilaian Aset Daerah
Evaluasi barang daerah dilakukan untuk menentukan nilai wajar atau memperkirakan harga yang akan diterima dari penjual dan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban antar pelaku pasar. Penilai real estat bertanggung jawab atas nilai wajar yang ditentukan dari hasil ini. Sesuai dengan peraturan, mereka menetapkan standar penilaian. Nilai jual barang milik daerah seperti tanah juga dibutuhkan untuk pendirian rumah sederhana dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan menurut perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Penilaian selain tanah atau bangunan yang dikelola dan dijual justru dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh pemakai barang. Ini umumnya termasuk pengulas seperti pemerintah. Penilai negara dan publik yang ditunjuk oleh pengguna properti. Hasil penilaian BMD ini akan ditetapkan oleh gubernur/walikota/bupati dan pengguna sumber daya BMN. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Sangat penting untuk menginventarisasi dan melaporkan semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran daerah, atau perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar dapat dinilai, dihitung, diukur dalam bentuk anggaran yang pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan aset. Terakhir, Sekda Kota Surakarta berpesan kepada para pengelola aset peserta pelatihan agar dapat mengikuti semua kegiatan dengan baik dan menjalankan tugasnya sebagai pengelola aset daerah dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berhubungan dengan itu perlu dipahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan, pelepasan dan pemindahtanganan kekayaan daerah. Dengan ini kami menyelenggarakan “Bimtek Penilaian Aset Daerah Dan Tata Cara Pembentukan Tim Penilai Internal” yang akan berlangsung Pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025