Diklat / Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah

Perencanaan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah – Dalam penyusunan laporan keuangan daerah terdiri atas perencanaan, pelaksanaan , pelaporan, penatausahaan & pertanggung jawaban. Yang memegang kekuasaan dalam Manajemen keuangan daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota atau pemerintahan desa selaku pemimpin Pemda yg terkait. Sebagian besar kekuasaannya tadi terkait dengan laporan keuangan dilimpahkan pada aparatur daerah yg terdiri dari Seda, kepala urusan, kepala seksi, & kepala urusan keuangan atau yg biasa kita sebut dengan Bendahara.

Di dalam Permendagri No.55 Tahun 2008, tentang tata cara penatausahaan & penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara, disebutkan bahwa pada pasal 1, bendahara terbagi sebagai beberapa bagian, yaitu bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara penerimaan PPKD, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara pengeluaran PPKD.

Tugas dari bendahara pengeluaran Satuan Kerja Pemda adalah, mendapat menatausahakan, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD & SKPD. Dan di dalam hal penggunaan anggaran sebagian kewenangannya dilimpahkan pada kuasa pengguna anggaran, yg ditunjuk eksklusif oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPD.

Dalam rangka penatausahaan & penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran SKPD & bendahara pengeluaran pembantu SKPD, yaitu meliputi:

1. Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP, yaitu buat melaksanakan belanja daerah. Yang terdiri dari SPP uang persediaan atau UP, SPP ganti uang persediaan atau GU, SPP tambahan uang atau TU, SPP eksklusif
2. Pembukuan belanja yg dilakukan oleh bendahara pengeluaran terdiri atas, buku kas umum, buku pembantu buku kas umum ( buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, buku pembantu rincian objek belanja, & buku pembantu simpanan/bank)
3. Bendahara pengeluaran harus membicarakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah meliputi: pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP), pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang, pertanggungjawaban administrasi, & pertanggungjawaban fungsional.

Pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan laporan yg akan disampaikan wajib dilampiri dengan bukti-bukti belanja yg sah. Untuk bendahara yg akan melakukan pertanggungjawaban dalam penggunaan tambahan uang atau TU laporan atau dokumen yg akan disampaikan wajib dilampiri dengan bukti-bukti yg sah dan lengkap. Sementara buat pertanggungjawaban administrasi dibentuk oleh bendahara pengeluaran & disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Dan pertanggungjawaban administratif ini berupa surat pertanggungjawaban atau SPJ dilampiri dengan buku kas umum, laporan penutupan kas, & SPJ bendahara pengeluaran pembantu.

Bendahara mempunyai peranan paling krusial di dalam suatu instansi Pemda, karena begitu banyaknya tugas yg wajib dikerjakan. Serta wajib dikerjakan secara profesional, tertib, efisien, efektif, transparan & dalam pelaksanaannya wajib dikerjakan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangannya nanti. Maka dari itu bendahara yg dipilih haruslah yg mempunyai kemampuan, dan keahlian & wajib memahami betul tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka Meningkatkan Pengetahuan tentang Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemda maka kami akan mengadakan “Bimtek Perencanaan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah daerah“ akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025