Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Strategi Pembukuan & Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran – Bagi pejabat fungsional, khusunya bendahara pengeluaran, pada penerepan tugasnya tidak dibenarkan melakukan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap aktivitas perdagangan, penjualan jasa, pekerjaan pemborongan atau bertindak menjadi penjamin atas pekerjaan / aktivitas / penjualan, dan membuka giro/rekening pos / menyimpan uang dalam suatu forum keuangan ataupun Bank atas nama eksklusif sendiri.

Disamping itu, pegawai bendahara pengeluaran ini memiliki kewajiban memungut PPh (Pajak Penghasilan) ataupun pajak lainnya. Sekaligus berkewajiban menyerahkan semua penerimaan baik rabat ataupun pajak yg dipungutnya ke rekening Kas Negara dalam bank pemerintah ataupun bank lain yg ditetapkan sang Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai bank persepsi atau pos giro pada kurun waktu sesuai dengan ketetapan perundang-­undangan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketetapan pasal No. 64 Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bendahara Pengeluaran merupakan pegawai yg diberi kewajiban buat memungut Pajak Penghasilan (PPh) ataupun pajak lainnya. Wajib bagi bendahara pengeluaran buat menyetorkan semua penerimaan rabat & juga pajak yg dipungut kerekening Kas Negara pada bank. Baik bank pemerintah maupun bank lainnya yg ditetapkan Menkeu menjadi bank persepsi atau pos giro sesuai ketentuan perundang­undangan.

Bendahara keuangan pengeluaran sebagai bagian yg krusial pada hal Pengelolaan Keuangan Daerah. Khususnya untuk membantu dan mewujudkan pemerintahan yg bersih & juga berwibawa di mata masyarakat. Maka berdasarkan itu, dibutuhkan adanya kompetensi yg memadai dalam hal metode pembayaran atau pembukuan yg sesuai dengan aturan undang-undang yg berlaku. Tugas dan tanggung jawab bendahara keuangan memberikan impak yg besar dalam tata kelola keuangan di dalam pemda.

Untuk membentuk pengetahuan & keterampilan bagi pegawai yg akan menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran. Maka kami akan menyelenggarakan Bimbingan teknis menggunakan tema

“STRATEGI PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN” yg akan dilaksanakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 2 TAHUN ANGGARAN 2025

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : - Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan berlaku - Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "