Digitalisasi E-kinerja Dan Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen PPPK Berdasarkan UU Asn No 20 Thn 2023

Digitalisasi E-kinerja Dan Kebijakan Manajemen PNS – Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah membawa angin segar dalam reformasi birokrasi Indonesia. Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya, menekankan pentingnya transformasi ASN menuju kinerja yang lebih luwes, efektif, dan efisien. Salah satu fokus utama reformasi ini adalah digitalisasi seluruh proses kerja ASN. Pemerintah mengimplementasikan sistem kerja tanpa kertas untuk mempercepat, memperjelas, dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 untuk memastikan kontribusi optimal ASN. Aturan ini mewajibkan setiap ASN untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai tolok ukur kinerja. SKP memungkinkan atasan langsung mengukur kinerja setiap ASN secara objektif dan transparan.

Pemerintah telah menetapkan batas usia pelamar PPPK melalui Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018. Pembatasan usia bertujuan meregenerasi ASN dan mendorong ASN muda mengisi jabatan strategis dengan semangat dan inovasi baru.

Kesimpulan

Reformasi birokrasi melalui UU ASN No. 20 Tahun 2023 merupakan langkah maju yang akan meningkatkan kualitas pelayanan publik; oleh karena itu, kita berharap upaya ini membawa perubahan signifikan. Dengan fokus pada digitalisasi, pengelolaan kinerja berbasis SKP, dan regenerasi ASN, kita akan membuat birokrasi Indonesia lebih modern, efektif, dan efisien; oleh karena itu, langkah-langkah ini sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi aturan-aturan baru ini tentunya memerlukan dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah, ASN, maupun masyarakat.

Untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi era digital, Pusdiklat Pemendagri menyelenggarakan Bimtek dengan tema “Digitalisasi E-Kinerja dan Kebijakan Manajemen ASN serta PPPK Berdasarkan UU ASN No. 20 Tahun 2023”. Yang akan dilselenggarakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “